IMPLIKASI UNDANG-UNDANG CUKAI TERHADAP KETAATAN PENGUSAHA PABRIK ROKOK DALAM MEMBAYAR CUKAI (STUDI DI KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE A2 KUDUS)

Abstract

Cukai adalah pungutan negara yang fungsi utamanya membatasi peredaran barang kena cukai. Sebagai konsekuensi dari fungsi tersebut, cukai memberikan kontribusi penerimaan negara yang cukup berarti. Sebagai pungutan Negara, cukai diatur dalam Undang-Undang Cukai yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. KPPBC Kudus merupakan salah satu kantor yang menyumbang penerimaan cukai terbanyak, di samping jumlah industri rokoknya menempati jumlah tertinggi dibandingkan KPPBC lainnya. Peredaran rokok illegal di wilayah pengawasan KPPBC Kudus juga mengalami peningkatan sehingga dikhawatirkan berpengaruh terhadap penerimaan Negara di sektor cukai.. Penelitian ini bertujuan menjawab permasalahan-permasalahan sebagai berikut: (i) bagaimana fungsi utama Undang-Undang Cukai dalam membatasi peredaran rokok tanpa harus meniadakan fungsi budgeter? (ii) Pengusaha rokok seperti apa yang tidak taat dalam membayar cukai? (iii) Bagaimana penegakan hukum jajaran DJBC dalam mengantisipasi peredaran rokok illegal? (iv) Apakah ketentuan pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Cukai mampu menjawab permasalahan peredaran rokok illegal? dan (v) Bagaimana implikasi Undang-Undang Cukai terhadap ketaatan pengusaha rokok dalam membayar cukai? Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yang ditunjang dengan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan utama dalam penelitian ini, karena titik tolaknya adalah mengungkapkan kaedah-kaedah normatif, menelaah materi muatan, landasan filosofis dan ratio legis dari Undang-Undang Cukai. Pendekatan yuridis sosiologis digunakan untuk menggali asas-asas, latar belakang pemikiran dan nilainilai yang mendasari adanya pungutan cukai serta peran masyarakat terutama kelompok pengusaha pabrik rokok dalam membayar cukai Dalam membatasi peredaran rokok, instrument yang digunakan oleh Undang- Undang Cukai adalah Tarif Cukai dan Harga Jual Eceran. Dengan Tarif dan Harga Jual Eceran yang relatif tinggi dapat mengurangi peredaran rokok di samping juga dapat meningkatkan penerimaan Negara. Pengusaha rokok yang tidak taat dalam membayar cukai adalah pengusaha golongan kecil sekali karena tidak dapat bersaing dengan tarif cukai dan harga jual eceran yang terlalu tinggi. Diperlukan treatment khusus terhadap kelompok pengusaha kecil berupa pencabutan izin bahkan pengenaan pidana sehingga tidak mengganggu kestabilan kelompok pengusaha rokok lainnya. Ketentuan pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Cukai masih kurang tepat dan kurang lengkap sehingga tidak efektif dan efisien dalam pencegahan peredaran rokok ilegal. Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi pengambil kebijakan di bidang cukai sehingga ke depan dapat merumuskan suatu kebijakan yang efektif sesuai dengan filosofi pengenaan cukai, disamping dapat menambah wawasan akademis terutama di bidang pungutan cukai. Excise is a government revenue which its main function limiting the circulation of excise goods. Consequently of its function, excise give a significant contribution to the government income. As the government revenue, excise regulated by the Act No. 11 year 1997 abaout excise as altered with Act No. 39 year 2007. Service and Supervising Customs and Excise Office (KPPBC) of Kudus is one which contribute the highest income rather than similar other office, besides Kudus has the largest amount of cigarette industry. The circulation of illegal cigarette in the region under control of KPPBC has increased so that concerned about to have an effect on government income in excise sector. The aim of this research is answering the problems as follows: (i) How is the main function of Excise Act in limiting cigarette circulation without vanishing budgetary funcyion? (ii) What kind of cigarette entrepreneurs disobey in paying excise? (iii) How is law enforcement in Directorate General of Customs and Excise in anticipating the circulating of illegal cigarette? (iv) Does the rule of crime in Excise Act can solve the problems of illegal cigarette circulation? (v) How is the implication of Excise Act to the obedient of cigarette entrepreneur in paying excise? This research used juridical normative approach supported juridical sociologis approach. Juridical normative approach is the main approach used in this research, because its starting point is to reveal normative principles in analyzing payload items, philosophical base and logical ratio of Excise Act. The juridical sociologis approach foundation the existence of excise revenue also the role of society especially cigarette entrepreneur in paying excise. In limiting the circulation of cigarette, the instrument used by Excise Act is excise tariff and retail price. By the high of tariff and retail price might eliminate the circulation of cigarette, also increase the state income. The disobedient entrepreneurs in paying the excise are very small scale group who could not complete due to the excise tariff and high retail price. It is required a special treatment to the small scale entrepreneur in the form of license revocation even the imposing of crime in order not to bother the stability of other cigarette entrepreneurs. The rule of crime on Excise Act remain preciseless and completeless so the prevention of illegal cigarette circulation ineffective and inefficient. The result of this research is expected to be useful for the policy maker in the duty field, so they can formulate the effective policy according to the philosophy of imposition of excise in the future, also adds the academic knowledge especially in excise field.