TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MASALAH PELEPASAN TANAH ADAT MENJADI TANAH YANG DIKUASAI OLEH INSTANSI PEMERINTAH DI KOTA JAYAPURA ( STUDI KASUS PERKARA No.91/PDT.G/2001/PN.JPR Jo No.34/Pdt/2002/PT. IRJA ) ( A JURIDICAL OBSERVATION ON THE PROBLEMS OF THE RELEASE TRADITIONAL PROPERTY INTO GOVERNMENT INSTITUTIONAL LAND IN JAYAPURA CITY (A CASE STUDY OF CASE No. 91/PDT.G/2001/PN.JPR Jo. No. 34/Pdf 2002/PT.IRJA)

Abstract

Bagi masyarakat hukum adat , tanah itu mempunyai kedudukan yang sangat penting,dan seiring dengan adanya pengaruh Pranata-pranata diluar persekutuan hukum adat, maka telah terjadi perubahan ukuran nilai terhadap pemanfaatan hak atas tanah adat oleh masyarakat hukum adat itu sendiri. Tanah tidak hanya mempunyai nilai sosial tetapi mempunyai nilai ekonomi juga artinya tanah adat kini dapat dialihkan hak kepemilikkannya oleh penguasa adat kepada pihak lain diluar masyarakat hukum adat dengan cara pelepasan hak atas tanah adat. Dari hal tersebut, timbullah permasalahan terhadap proses pelepasan tanah hak milik adat menjadi tanah kepunyaan instansi pemerintah di kota Jayapura, dimana telah terjadi pelepasan atas tanah adat tanpa sepengetahuan dari pemilik semula, sehingga terjadi sengketa atas tanah adat yang kebanyakkan berakhir di pengadilan. Dari situlah maka pengadilan dalam memeriksa gugatan tersebut harus melihat apakah pelepasan tanah hak milik adat menjadi tanah kepunyaan instansi pemerintah di kota jayapura telah didukung dengan alat – alat bukti yang sah. Penelitian yang dilakukan dalam penulisan tesis ini menggunakan metode yuridis empiris dimana akan dilihat bagaimana cara bekerjanya hukum dalam masyarakat berkaitan dengan penyelesaian masalah pelepasan hak milik atas tanah adat menjadi tanah kepunyaan instansi pemerintah di kota jayapura serta putusan pengadilan atas gugatan yang diajukan.. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa penguasaan tanah sengketa oleh pemerintah tanpa surat pelepasan adat dari pihak adat merupakan perbuatan melawan hukum adat setempat, dimana telah didukung oleh alat-alat bukti yang sah sesuai dengan keputusan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi jayapura Oleh karena itu Badan Pertanahan harus lebih teliti lagi dalam mengeluarkan sertifikat tanah sehingga dapat melindungi hak – hak atas tanah terutama atas tanah hak milik adat, bagi pemilik yang mempunyai kedudukan yang lemah. For the traditional law society, land has a very important position. Together with the influences of regulations outside of the traditional law community, therefore, there is a change of value standard of the utilization of rights upon traditional land by the traditional law society itself. Land not only has social values; however, it also has economic values, which means, the rights of ownership of traditional land now can be transferred by the traditional authority to other parties outside of the traditional law society by the release of rights upon traditional land. From that matter, the problems concerning the process of release of traditional property right land into government institutional land in Jayapura City emerge, in which, the release of traditional land without the acknowledgment of the previous owners has occurred; thus, disputes upon traditional land also occur that most of them end in the court. From that matter, the court, in examining the claim, should observe whether the release of traditional property right land into government institutional land in Jayapura City has been supported by legal proofs. The research conducted in the composition of this thesis used the juridical-empirical method, in which, how the laws work in the society do, in connection with the resolution of the problems related to the release of traditional property right land into government institutional land in Jayapura City and the decision of court upon the submitted claim will be observed. From the research results, it can be concluded that the authorization of disputed land by the government without any traditional release letter from the traditional party is the deed that is against the traditional law where the land is located, in which, it has been supported by legal proofs in accordance with the decision of the court of first instance and appellate court of Jayapura. Therefore, the Land Affairs Office should be more accurate in issuing land certificates, thus, it will be able to protect the rights upon land especially upon the traditional property right land, for the owners having a weak position.