PELAKSANAAN KETENTUAN PASAL 13 AYAT (4) UNDANG UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH DALAM PRAKTEK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKOHARJO

Abstract

Lembaga hukum hak jaminan atas tanah sejak berlakunya UUPA adalah Hak Tanggungan yang disingkat dengan UUHT. Hak Tanggungan memberikan keistimewaan kepada kreditor pemegang Hak Tanggungan sejak ia lahir, maka untuk lahirnya Hak Tanggungan, Hak Tanggungan harus didaftarkan. Pasal 13 ayat (4) UUHT menyebutkan bahwa Hak Tanggungan lahir pada tanggal buku tanah Hak Tanggungan yaitu hari ketujuh setelah penerimaan secara lengkap surat-surat yang diperlukan untuk pendaftarannya. Mengingat pentingnya kelahiran Hak Tanggungan tersebut, mendorong penulis untuk melakukan penelitian. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui pelaksanaan ketentuan Pasal 13 ayat (4) Undang-Undang Hak Tanggungan dalam praktek di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo, dan untuk mengetahui akibat hukum, jika sebelum hari ke-7 (ketujuh) Hak Tanggungan lahir, obyek Hak Tanggungan tersebut ada sita jaminan (conservatoir beslag) atau blokir, apakah Hak Tanggungan tetap dapat lahir. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, yang bertumpu pada data primer yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan, dan data sekunder yang bertumpu pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, berkaitan dengan penulisan tesis ini yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan, bahwa penetapan tanggal buku tanah Hak Tanggungan oleh Kantor Pertanahan adalah berdasarkan tanggal hari ketujuh sejak tanggal Di. 301 (Daftar Isian Permohonan Pekerjaan Pendaftaran Tanah), yaitu tanggal setelah pemohon menyerahkan berkas secara lengkap dan membayar biaya yang disebutkan dalam Surat Perintah Setor, jadi bukan pada tanggal “hari ketujuh” setelah penerimaan secara lengkap berkas-berkas yang diperlukan bagi pendaftarannya, dan apabila sebelum hari ketujuh setelah diterimanya berkas ada sita jaminan (concervatoir beslag) atau blokir terhadap obyek Hak Tanggungan, maka Hak Tanggungan tersebut tidak dapat lahir, karena debitor/pemberi Hak Tanggungan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek Hak Tanggungan tersebut. Rights guarantee legal institution to the land ground since going into effect UUPA it is shortened Rights Responsibility with UUHT. Rights Responsibility give indiosyncrasy to rights responsibility holding creditor since born, therefore born Rights Responsibility, Rights Responsibility born on Rights Responsibility land ground book that is seven day after acceptance completely letter needed to letter is registration. Considering is important of the birth for the Rights Responsibility push writer to conduct research. Intention of research is to know rule section 13 sentence (4) in practice at regency land office Sukoharjo, and to know effect law, if before 7 day (seven) Rights Responsibility born, the rights responsibility object confiscating guarantee (concervatoir beslag) or black out, do Rights Responsibility remain to can born. The methodology research of this research is empirical approach. Empirical juridical are the primary data obtained from the field research and the secondary date are all the regulations related to the writing of this thesis obtained from the library research. Result of this research indicate that stipulating is date of Rights Responsibility land ground book by land office is pursuant to date of seven day commencing from the date of Di. 301 (Foam Application of Work Land Registry), that is after applicant deliver to bind complete and pay for mentioned cost in needed bundles to registration, and if before seven day after acceptance completely letter needed to letter is registration bind, there is object confiscating guarantee (concervatoir beslag) or black out to Rights Responsibility sence the Rights Responsibility can’t born because debtor/creditor rights responsibility don’t have to do conduct deed punish to the rights responsibility object.