INTEGRASI SEBARAN LOKASI SMP DAN SEBARAN PERMUKIMAN DI KOTA PATI

Abstract

Pembangungan kawasan permukiman ditujukan untuk mengintegrasikan secara terpadu dan meningkatkan kualitas lingkungan perumahan yang telah ada di dalam atau disekitarnya. Permasalahan yang dihadapi dalam perkembangan kota adalah disamping permukiman yang sudah ada, muncul permukiman-permukiman baru yang tersebar di daerah pinggiran yang tidak didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan SMP. Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana integrasi sebaran lokasi SMP dan sebaran permukiman di Kota Pati. Tujuannya adalah mengkaji integrasi sebaran lokasi SMP dan sebaran permukiman di Kota Pati Sedangkan sasaran yang akan dilakukan meliputi: (1) sebaran permukiman, (2) sebaran lokasi SMP,(3) sebaran penduduk usia sekolah, (4) pemanfaatan lahan, (5) jaringan jalan, dan (6) analisis integrasi sebaran lokasi SMP dan sebaran permukiman. Dalam penelitian ini akan digunakan pendekatan spasial (keruangan) untuk memahami kondisi sebaran lokasi SMP dan sebaran permukiman. Pendekatan keruangan ini dilakukan dengan melakukan buffer dan overlay peta jangkauan lokasi SMP, peta kebutuhan SMP menggunakan standar peraturan PU 1987 yang telah disahkan menjadi SNI 2004, peta pemanfaatan lahan dan peta jarak dari jalan. Sedangkan data yang dibutuhkan adalah data sekunder berupa sebaran permukiman, sebaran lokasi SMP, jumlah penduduk usia sekolah, pemanfaatan lahan dan jaringan jalan. Data sekunder tersebut diperoleh dari Bappeda, Badan Pusat Statistik dan Dinas Pendidikan Kabupaten Pati. Hasil temuan yang diperoleh adalah pola sebaran lokasi SMP di Kota Pati adalah berkelompok dan membentuk pusat pelayanan di BWK Pusat Kota. Kondisi ini sesuai dengan teori Sujarto (1988), Bintarto (1986) dan Walter Christaller dalam Djojodipuro.M (1992), bahwa distribusi fasilitas lokasi terdapat pada kedudukan pusat pelayanan dan dipengaruhi faktor kepadatan penduduk dan lingkungan. Permukiman-permukiman di daerah pinggiran kota ketersediaan fasilitas pelayanan pendidikan SMP belum tercapai padahal batas ambang minimum penduduk melebihi kapasitasnya dan sudah melebihi jangkauan lokasi maksimum. Kondisi ini belum sesuai dengan teori Dillinger (1994), Glony dalam Woro (1993) dan peraturan PU 1987 (SNI 2004) yang menyatakan bahwa perkembangan kota membutuhkan pelayanan diukur dari sisi supply-demand, daya lahan dan standar saat ini. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa daerah pinggiran kota yakni BWK I, BWK II dan BWK III memiliki sebaran permukiman yang terpencar yang diakibatkan karena lahan pertanian. Dengan sebaran lokasi SMP yang terkonsentrasi di BWK Pusat Kota teridentifikasi kebutuhan dan jarak jangkau sarana SMP yang ada pada daerah pinggiran kota dari permukiman ke pusat palayanan sarana SMP tidak optimal. Untuk mengintegrasikan sebaran lokasi SMP dan sebaran permukiman yang tidak optimal, maka di daerah BWK II yaitu desa Widorokandang, Sugiharjo, Dengkek, Mustokoharjo dan Gajahmati sebagai prioritas pertama dan di Desa Sukokulon, Ngawen, Penambuhan dan Margorejo di Daerah BWK III sebagai prioritas kedua merupakan lokasi untuk pengadaan sarana SMP yang terintegrasi dengan sebaran permukiman di daerah pinggiran. Untuk mendukung penelitian ini, maka direkomendasikan untuk melakukan perencanaan dengan cara pembangunan Unit Sekolah Baru (USB). Dengan dukungan ketersediaan fasilitas sarana SMP yang baru integrasi sebaran lokasi SMP dan sebaran permukiman dapat tercapai sesuai kebutuhan pelayanan pendidikan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat Kota Pati. Settlement development areas aim to integrate comprehensive settlement and to increase the quality of settlement exist inside the environment and its surrounding. In the city development process, many city development frequently face a problem. It is the unavailability of junior high school education facilities inside the old and the new settlement. Based on the problem above, the writer holds a research entitle INTEGRATION OF JUNIOR HIGH SCHOOL LOCATION SPREAD AND THE SETTLEMENT SPREAD AT PATI CITY. This research purposes to study the spread integration of the junior high school and settlement location in PATI regency. The targets of this research are: (1) the settlement spread, (2) the junior high school location, (3) the school age inhabitant, (4) the land utilization, (5) the road network, and (6) the integrated spread analysis of school location and settlement. The spatial approach in order to understand the junior high school and settlement location spread. The writer does buffer and overlay to the junior high school location reach, and junior high school need map by using PU 1987 Standard rule legalized as SNI 2004 (about the land utilization map, and the road distance map). The data of this research is the secondary data of the settlement spread; the number of the school age inhabitant, land and highway network using, the writer gets the data from The Agency for Regional Development, the Statistical Central Agency, and the Education office of PATI regency. The result of this research is the system of the junior high school location spread in PATI regency tend to make group, and form the service central in the central city “BWK”. This condition is appropriate with Sujarto (1988, Bintarto (1986), and Walter Christaller in Djojodipuro.M (1992). They state that the environment and inhabitant dense influences the distribution of location facilities in the city central service. The city edge inhabitant cannot get a good junior high school education facility services, because the minimal threshold boundary exceeds the maximum location reach. In contrast, this condition is not appropriate with Dilinger (1994), Glony in Woro (1993), and PU 1998 rule 1987 (SNI 2004). They state that the city development needs a service with the supply demand, land capacity, and the recent standard measurement considerations. Based on the analysis, the writer conclude that the city edge area (BWK I, BWK II, BWK III) has a separated settlement spread because of the agriculture land. The writer identifies that the need and the junior high school reach distance facility exist in the edge city settlement to the junior high school facilities service central is unoptimum. The writer identifies it by using the junior high school location spread concentration of BWK city central. In order to integrate the unoptimum settlement spread and junior high school location spread, the city government should supply the junior high school facility to the some areas. They are: the BWK II area either: Widorokandang, Sugiharjo, Dengkek, Mustokoharjo, Gajahmati village as the first priority, and Sukokulon, Ngawen, Penambuhan, Margorejo village in BWK III as the second priority location. The writer suggests that the city government does the building planning for junior high school by using new school unit building way (USB). The writers hopes that the availability of the new junior high school facility support can reach the integration of junior high school location spread and the settlement spread based on the education needed service.