KOORDINASI ANTAR INSTANSI DALAM PEROLEHAN IJIN LOKASI UNTUK PEROLEHAN HAK ATAS TANAH BAGI PEMBANGUNAN PERUMAHAN MEGA RESIDENCE DI KOTA SEMARANG

DAMAYANTI, YENIE (2006) KOORDINASI ANTAR INSTANSI DALAM PEROLEHAN IJIN LOKASI UNTUK PEROLEHAN HAK ATAS TANAH BAGI PEMBANGUNAN PERUMAHAN MEGA RESIDENCE DI KOTA SEMARANG. Masters thesis, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.

[img]
Preview
PDF - Published Version
278Kb

Abstract

Perolehan tanah untuk keperluan tertentu khususnya untuk kepentingan pembangunan perumahan akan terkait beberapa instansi, karena akan melalui beberapa tahapan yang harus dilewati dari ijin prinsip, ijin lokasi, ijin mendirikan bangunan, dan yang lainnya. Setiap tahapan tersebut dituntut adanya koordinasi yang baik antar instansi yang berwenang. Pelaksanaan koordinasi dapat berlangsung baik secara vertikal maupun horizontal. Dalam memperoleh ijin lokasi diperlukan adanya koordinasi antara pihak Pemkot dengan Kantor Pertanahan. Setelah memperoleh ijin lokasi perusahaan yang membutuhkan tanah baru dapat memperoleh tanahnya. Perolehan tanahnya dapat melalui pelepasan hak dan dapat juga secara langsung dengan para pemilik tanah dengan cara pemindahan hak serta permohonan hak atas tanah Negara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui koordinasi antar instansi dalam perolehan ijin lokasi untuk perolehan hak atas tanah bagi pembangunan perumahan Mega Residence di Kota Semarang, untuk mengetahui faktor yang mendukung dan menghambat koordinasi antar instansi dalam perolehan ijin lokasi untuk perolehan hak atas tanah bagi pembangunan perumahan Mega Residence di Kota Semarang, dan untuk mengetahui proses x perolehan hak atas tanah bagi pembangunan perumahan Mega Residence di Kota Semarang. Metode pandekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris, artinya dalam penelitian ini yang ditinjau tidak hanya melihat dari sudut hukum positif saja akan tetapi juga melihat kondisi yang mempengaruhi hukum tersebut. Data yang diperlukan adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian dan data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Hasil penelitian mengenai koordinasi antar instansi dalam perolehan ijin lokasi untuk perolehan hak atas tanah bagi pembangunan perumahan Mega Residence di Kota Semarang menunjukkan bahwa koordinasi antar instansi dalam pemberian ijin lokasi dilakukan oleh Walikota dan cara perolehan tanah dari pihak PT. Nusa Prima Intiniaga dilakukan dengan cara jual beli langsung kepada pemilik tanah dihadapan PPAT. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa koordinasi yang dilakukan antar instansi dalam perolehan ijin lokasi untuk pembangunan perumahan Mega Residence telah dilakukan sesuai prosedur, sehingga dapat diketahui bahwa koordinasi oleh instansi dilakukan secara horizontal artinya bahwa hal-hal yang berkaitan dengan ijin lokasi menjadi kewenangan tim koordinasi yang dibentuk oleh Walikota sedangkan hal-hal yang berhubungan dengan perolehan hak atas tanah menjadi kewenangan Kantor Pertanahan. Ground acquisition for certain need especially to housing development importance will related with some institution, because will pass a several stages which must be passed from the principal, location, found building permissions, and the others. Each stage mentioned is demanded the existing of good coordination among institution whose have authority. The coordination implementation can be take place neither vertically nor horizontally. In get permission of the location is needed the existence of coordination between city governance with land affairs office. After getting the company location permission which need the new land can get the land. The ground acquisition can pass release of right and can also directly with landowner by sales. The purpose of this research is to recognize coordination between institutions in the location permission acquisition for land right acquisition for housing development of Mega Residence in Semarang, to recognize the factor which supporting and impeding coordination between institutions in location permission acquisition for land right acquisition for housing development of Mega Residence in Semarang, and to recognize the process of land right acquisition for housing development of Mega Residence. xii Approach method which used in this research is Juridical Empirical; the meaning is within the evaluated research do not only seeing just from the aspect of positive law but also seeing the condition which influencing the law. The needed data is primary data that is the obtained data directly of the research result and secondary data that is data which obtained through a literature study. The research result of coordination between institutions in location permission acquisition for land right acquisition for housing development of Mega Residence in Semarang city have shown that coordination between institutions in giving permission of location is done by Mayor and ground acquisition from PT. Nusa Prima Intiniaga party is done by direct sales to landowner in the front of PPAT. The conclusion of the research that the coordination is done between institution in permission acquisition of the location for housing development of Mega Residence have been done as the procedure, so that can be recognized that the coordination by institution is done horizontally says that the things that related with permission of the location become authority of coordination tim which formed by the Major while the things which related with land right acquisition become Land Affairs Office Authority.

Item Type:Thesis (Masters)
Subjects:K Law > K Law (General)
Divisions:Postgraduate Program > Master Program in Law
ID Code:17497
Deposited By:Ms upt perpus3
Deposited On:26 Jul 2010 08:34
Last Modified:26 Jul 2010 08:34

Repository Staff Only: item control page