PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH KHUSUSNYA YANG DIJAMIN DENGAN HAK TANGGUNGAN DI BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk KANTOR CABANG PANDANARAN SEMARANG

Abstract

Kredit bermasalah yang dijamin dengan Jaminan Hak Tanggungan terjadi karena adanya debitur mengingkari janji untuk membayar bunga dan/atau kredit induk yang telah jatuh tempo, sehingga terjadi keterlambatan pembayaran atau sama sekali tidak ada pembayaran. Dengan demikian mutu kredit merosot. Oleh karena itu dalam menyusun strategi menanamkan dana yang dikuasai seyogianya bank tidak terpaku pada usaha menghindari kredit bermasalah, melainkan berusaha menekan resiko munculnya kasus itu serendah mungkin. Didalam penyelesaian kredit bermasalah yang dijamin dengan Jaminan Hak Tanggungan di Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pandanaran Semarang dilakukan dengan cara diluar proses pengadilan dan penyelesaian lelang melalui Direktorat Jendral Piutang dan Lelang Negara, penyelesaian kredit bermasalah diluar proses pengadilan dapat dilakukan dengan upaya penyelamatan dengan memanggil debitur dan mengundang konsultan manajemen untuk menyelamatkan usaha debitur atau dengan jalan rescheduling (penjadwalan kembali), reconditioning (persyaratan kembali), restructuring (penataan kembali). Jika upaya penyelamatan tidak berhasil maka selanjutnya dengan menghapus kredit tadi dari neraca (write off the debt), atau berupaya menagih/menarik kembali kredit dari debitur dengan cara penagihan langsung, eksekusi melalui penjualan di bawah tangan, dan penyelesaian piutang yang macet diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan Direktorat Jendral Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) untuk menyelenggarakan pelelangan harta jaminan. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris, karena penelitian hukum ini menggunakan data yang langsung diperoleh dari masyarakat (data primer). Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analistis yaitu menggambarkan peraturan hukum yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas. Kendala yang dialami oleh pihak bank dalam melakukan penyelesaian kredit bermasalah dapat disebabkan oleh berbagai macam hambatan diantaranya adalah pelaksanaan eksekusi dan penjualan lelang harta jaminan yang dilakukan melalui DJPLN. Sebaiknya pihak bank sebelum memutuskan untuk pemberian kredit kepada seorang debitur harus tahu gambaran yang jelas tentang masa depan perusahaan debitur, dan semua pejabat kredit mempunyai kemampuan serta keahlian sesuai dengan proses pelayanan kredit di BRI serta sesuai dengan prosedur pelayanan terhadap nasabah dengan ketentuan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 xi tentang perbankan yaitu dilaksanakannya prinsip kehati-hatian dalam menjalankan usaha atau prudential banking. Problematical credit which is guaranteed with Responsibility Rights Guarantee happened caused by debitor who breaks the agreement to pay the tire tread and / or the prime credit which have limit of due, so that happen the delay in payment or there is no payment at all. Thereby quality of credit is decline. Therefore in compiling strategy of inculcate fund mastered bank do not fetch up to the effort of avoiding problematical credit, but try to depress the risk of same case appearance as low as possible. In solving of problematical credit which is guaranteed with Responsibility Rights Guarantee in Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Branch Office of Pandanaran, Semarang, is conducted by the outside process of auction litigation and solution through the Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara, the solving of problematical credit by the outside litigation process can be conducted with rescuing effort by calling the debitor and invite the management consultant to rescue the debitor trade or the way rescheduling, reconditioning, restructuring. If the rescuing effort are failed, so afterward by vanishing the credit from balance (write off the debt), or trying to addiction / draw out the credit from debitor by the manner of direct addiction, execution through underhand sales, and the solving of stuck credit is delivered to Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) and Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) to carry out the auction of guarantee property. In this research, the method that used is empirical yuridis research method, because this verdict research using data which is obtained directly from the society (primary data). Specification of this research is analytical descriptive that is describing regulation of applicable law related to the law theories and positive law enforcement practice which concerning problems above. Constraint that obtained by bank party in conducting the solving of problematical credit can caused by many of obstruction, among others is executing implementation and the auction sale of guarantee property that executed through DJPLN. It is better to the bank party before deciding to give the credit to the debitor, they have to know the clear view about the debitor company future, and all creditor functionaries have the ability and also competence according to the process of credit service in BRI and also according to service procedure to client with the (Regulation Rules) Undang-Undang No. 10, 1998 about banking, that is implementation of carefulness principle in running the business or prudential banking.