PERANAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM RANGKA MENGAWASI DAN MENGAMANKAN PENERIMAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN SEBAGAI SALAH SATU SUMBER PENERIMAAN NEGARA DARI SEKTOR PAJAK

Abstract

Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) atau disebut dengan pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara. Jenis pajak ini wajib dibayar oleh pihak yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan karena yang menjadi objek dari pajak ini adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan terjadi karena pemindahan hak dan pemberian hak baru. Pemindahan hak atas tanah dan atau bangunan merupakan perbuatan hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 Tentang Rumah Susun. Pemindahan hak ini harus dengan akta otentik yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). PPAT sebagai pejabat yang berwenang disamping tunduk pada Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah juga tunduk pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000. Dasar terutangnya BPHTB adalah akta pemindahan hak yang dibuat oleh PPAT maka berarti PPAT berperan dalam mengamankan dan mengawasi penerimaan BPHTB. Untuk itu dipandang perlu dilakukan penelitian mengenai cara yang dilakukan oleh PPAT untuk melaksanakan pengawasan dan pengamanan penerimaan BPHTB dan hambatan-hambatan yang timbul bagi PPAT serta upaya penyelesaiannya. Metode penelitian yang digunakan bersifat yuridis normative. Teknik pengumpulan data menggunakan data sekunder yang dirangkaikan dengan hasil wawancara pada 5 (lima) PPAT sebagai sample dengan teknik pusposive samping di Kabupaten Bekasi, sehingga diperoleh pembahasan yang sistematis. Metode analisa yang digunakan adalah metode kualitatif yang bersifat dedukatif. Hasil penelitian ini akan bersifat evaluatif analisis. Hasil penelitian yang diperoleh : 1) cara yang dilakukan oleh PPAT dalam mengawasi dan mengamankan penerimaan BPHTB adalah dengan menentukan saat BPHTB terutang, menghitung besarnya BPHTB terutang, melihat pembayaran BPHTB terutang dan membuat laporan pembuatan akta setiap bulan. 2) hambatan-hambatan dan penyelesaiannya adalah rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap BPHTB maka harus selalu diberikan sosialisasi, batasan tentang kewajiban PPAT dalam melihat pembayaran BPHTB harus dipertegas dalam Undang-Undang, PPAT harus menanyakan kepada para pihak harga transaksi sebenarnya, PPAT harus melakukan konfirmasi ke Kantor Pelayanan Pajak tentang kebenaran pembayaran BPHTB, NJOP PBB disesuaikan dengan harga pasar serta reward kepada PPAT diberikan oleh pemerintah. Disamping itu disarankan agar PPAT ditunjuk sebagai pejabat pemungut pajak (wajib pungut). Cost of Land and Building Ownership (BPHTB) or so called tax is one of national income. This kind of tax must be paid by party that have right for land and building because the object of this tax is the acquisition of right for land and building as described in Article 2 of The Act number 2/2000 about The change of The Act number 21/1997 about Cost of Land and Building Ownership. The acquisition of right for land and building happened because right alteration and the giving of new right. The transfer of right for land and building is legal act that resulted in acquisition of right for land and building as described in The Act number 5/1960 about The Land Principle and on The Act number 16/1985 about The Apartment. This right transfer is must be filed by authentic sertificate by The Officer that make a legal document of land (PPAT). PPAT as legitimate officer beside the rule from the Government number 37/1998 about the rule of the Officer that make a legal document of land also conform to The Act number 20/2000. The basis of BPHTB owing is right transfer certificate that created by PPAT, therefore PPAT plays a role in securing and monitoring BPHTB income. Therefore, the study is needed about that ways used by PPAT to monitor and securing BPHTB income and the obstacles faced by PPAT and their solutions. The research method used in this study is legal normative in nature. Data collection technique is using secondary data accompanied with interview result in 5 PPATs as sample by purposive sampling technique in Bekasi city, in order to get systematic results. The analysis method used in this study is qualitative that have deductive in nature. The result of this study will be analytical evaluative. The results shows that: 1) the ways acted by PPAT in monitoring and securing BPHTB income are by determining when BPHTB are owing, calculate the amount of BPHTB owed, monitors the payment of BPHTB owed, and make reports about certificate every month. 2) obstacles and their solution is lack of society knowledge about BPHTB then socialization is needed, the limitation about PPAT obligation in monitoring BPHTB payment must be enforced by The Act, PPAT must ask the parties about real transaction cost, PPAT must make confirmation to Kantor Pelayanan Pajak about BPHTB payment, NJOB PBB is based on market price and reward to PPAT is given by government. In addition, it is suggested that PPAT appointed as tax collection officer.