PENDAFTARAN TANAH SECARA MASSAL SWADAYA (SMS) SEBAGAI UPAYA MEMPEROLEH KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS TANAH DI DESA MULYODADI KECAMATAN BAMBANGLIPURA KABUPATEN BANTUL ( THE REGISTRY ON LAND IN AN INNATE EFFORTS MASS MANNER (SMS) IN ORDER TO ACHIEVE EXACT LAW WARRANTY OF RIGHT ON LAND IN MULYODADI VILLAGE BAMBANGLIPURA SUB DISTRICT BANTUL, REGENCY)

Abstract

Tanah mempunyai kedudukan yang penting bagi kehidupan manusia. Mengingat pentingnya tanah bagi manusia, sudah sewajarnya pendaftaran tanah dalam upaya mewujudkan tertib hukum di bidang pertanahan, khususnya kepastian hukum terhadap hak milik atas tanah dibuat sedemikian rupa sehingga asas dalam pendaftaran tanah dapat tercapai Pendaftaran tanah secara massal swadaya, merupakan salah satu cara pendaftaran tanah dalam upaya memperoleh kepastian hukum terhadap hak tanah yang mengacu pada PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Penelitian tentang Pendaftaran Tanah Secara Massal Swadaya (SMS) Sebagai Upaya Memperoleh Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Desa Mulyodadi, Kecamatan Bambanglipura, Kabupaten Bantul bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pendaftaran hak atas tanah tersebut dalam praktek secara massal swadaya, khususnya mengenai prosedur dalam penerbitan sertipikatnya, peran kepala desa serta efektifitas pelaksanaan pendaftaran tanah secara massal swadaya dan hambatan-hambatan yang timbul dalam proses pendaftarannya. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris dengan memakai data primer dan data sekunder. Penarikan sampel dilakukan secara purposive non random sampling. Sedangkan Desa yang menjadi sampel adalah Desa Mulyodadi, Kecamatan Bambanglipura, Kabupaten Bantul. Pelaksanaan sertipikasi massal swadaya di Kabupaten Bantul disebut dengan sertipikasi kolektif swadaya dapat dilakukan setiap saat tanpa terikat pada suatu tahun anggaran tertentu, tidak dibentuk panitia khusus dengan SK Kepala BPN dan dilakukan sebagaimana pelaksanaan pendaftaran tanah secara individual. Peran Kepala Desa adalah sebagai fasilitator dan pengambil kebijakan pendaftaran tanah secara massal swadaya. Sedangkan mediator antara peserta dengan Kantor Pertanahan dilakukan oleh sebuah lembaga non formal yang disebut dengan Kelompok Masyarakat Sadar Tertib Pertanahan (POKMASDARTIBNAH) Kenyataan membuktikan bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah secara massal swadaya sangat efektif dalam rangka mempercepat program catur tertib di bidang pertanahan.. Hambatan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah secara massal swadaya dapat diatasi berkat koordinasi yang dilakukan oleh lembaga POKMASDARTIBNAH. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pelaksanaan pendaftaran tanah secara massal swadaya di Desa Mulyodadi Kecamatan Bambanglipura Kabupaten Bantul mempunyai tahapan yang berbeda dibanding pendaftaran serupa di daerah lain, namun hasilnya tidak mengurangi kepastian hukum terhadap hak milik atas tanah. Land plays an important role for human life, thus, it is really important to consider the registry of land as an importance in order to establish law regulation on the land affairs, especially on the exact law warranty of possession rihgt on land The registry of land in an innate-efforts mass manner is one of land registry methods in order to achieve exact law warranty according to PP No.24 Year 1997 on Land Registry. The purpose of the research was to verify the execution of right on land registry in an innate–efforts mass practice, specifically, on the procedure of certificate issues, the role of the chief village and the effectiveness of the land registry execution in an innate-efforts mass manner and the risen problems of the registry process. The research used juridical-empirical method with primary and secondary data and used purposive non random sampling as the sampling method with Mulyodadi Village in Bambanglipura Sub District Bantul Regency as the sample object. The execution of innate efforts mass certification in Bantul Regency was called with innate efforts collective certification, which could be done in every unbounded specific estimation year, without a spesific committee, and it could be done independently. The chief village played an important role as the facilitator and policy taker of the registry of land in an innate efoorts mass manner, whereas the mediator between participant and Land Affairs Office was taken by non formal institution called Kelompok Masyarakat Sadar Tertib Pertanahan (POKMASDARTIBNAH). The fact showed that the program run effectively in order to boost five diciplines program on land affairs. The risen problem on the matter could be overcome by the POKMASDARTIBNAH institution coordination. The conclusion of the research show that the execution of land registry in an innate efforts mass manner in Mulyodadi Village Bambanglipura Sub District Bantul Regency have a different phase compared to others, and the result doesnot diminish the exact law warranty of right on land.