PERJANJIAN TUKAR MENUKAR TANAH GARDU INDUK (GI) CIKASUNGKA ANTARA PT. PLN (PERSERO) DENGAN PT. YORKSHIRE INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 58/Pdt.G/1995/PN.BB)

Abstract

Government institutions or State Owned (BUMN) in managing the cost of development be guided to the budget the State Revenue and Expenditure (Budget), which is a policy and procedure in managing state finances. In case the budget is not available for the procurement of land required, then the other way to set the operational expenditure of the government is the way the exchange switch (ruilslag). Switch State land asset swap is the way of effective and efficient in meeting the needs of buildings or land office and the State Budget for the State Revenue and Expenditure is not able to accommodate the needs of Department. Implementation of the asset swap agreement of exchange of land in the State held a discussion based on this thesis exchange swap agreements that have been agreed between the institutions of the state-owned and Private Parties to 3 (Individual). Writers interested in the discussion to make this agreement that caused that this case occurred in 1994 until 1999. This is not explicitly set, clear and detailed by.a.legislation. That there are problems in the writing of this thesis is about the legal agreement not to exchange or swap land and not contrary to applicable law, basic law for the consideration of the claim and the decision of the Court and the High Court decision may.be.the.implementation.of.the.peace.of.teaching.license. Research methodology used in this research is the study of law with the study of juridical.approach.Normative. Conclusion of this writing is the agreement has met the elements in the agreement and the agreement is valid and not contrary to applicable law. In principle, the basic claim arising due to one of the elements in the act against the law fulfilled. Decision of the Court and High Court decision may be the implementation of the Certificate of peace because peace is the content of the agreement, according to the author, because of that in terms of the existence of a covenant in Article KUHPerdata met in the 1320 peace agreement, so all the legal consequences arising from the existence of teaching license agreement.with.the.peace.agreement.is.valid. Suggestions in writing this thesis is expected to be made a determination based on the value of land and price NJOP general, to be made a rule to limit the time period beginning the process of exchange switch that set in more specific about the.country.land.assets Pemerintah atau Lembaga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam mengatur biaya pengeluaran pembangunan berpedoman kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang merupakan suatu aturan dan tatacara dalam mengelola keuangan negara. Dalam hal tidak tersedia anggaran untuk pengadaan tanah yang dibutuhkan dalam APBN, maka cara lain untuk mengatur pengeluaran operasional instansi pemerintah/lembaga BUMN adalah dengan jalan tukar menukar (ruilslag). Tukar menukar asset tanah Negara merupakan cara yang efektif dan efisien di dalam memenuhi kebutuhan departemen/lembaga BUMN terhadap gedung/kantor dan atau tanah Negara, karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tidak mampu menampung kebutuhan Departemen/Lembaga BUMN tersebut. Pelaksanaan perjanjian tukar menukar asset tanah Negara dalam pembahasan tesis ini dilaksanakan berdasarkan perjanjian tukar menukar yang telah disepakati antara Lembaga BUMN dengan Pihak Swasta dan Pihak ke 3 (Individu). Penulis tertarik untuk membuat pembahasan dalam perjanjian ini yang disebabkan bahwa kasus ini terjadi pada tahun 1994 sampai tahun 1999. Hal tersebut belum diatur secara tegas, jelas dan rinci oleh suatu peraturan perundang-undangan. Permasalahan yang terdapat dalam penulisan tesis ini adalah mengenai sah atau tidaknya perjanjian tukar menukar tanah tersebut dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, dasar-dasar pertimbangan hukum untuk menggugat dan mengenai Putusan Pengadilan Negeri dan Putusan Pengadilan Tinggi dapat dikesampingkan pelaksanaannya dengan adanya akta perdamaian. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum dengan kajian Yuridis Normatif menggunakan pendekatan peraturan perundang - undangan dan konsep teoritis ini menggunakan beberapa bahan hukum untuk mendukung data-data dan teorinya. Kesimpulan dari penulisan ini adalah perjanjian tersebut telah memenuhi unsur-unsur dalam perjanjian dan perjanjian tersebut adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Pada prinsipnya dasar Gugatan timbul akibat salah satu unsur dalam kategori perbuatan melawan hukum terpenuhi. Putusan Pengadilan Negeri dan Putusan Pengadilan Tinggi dapat dikesampingkan pelaksanaannya dengan adanya Akta perdamaian karena dari isi perjanjian perdamaian tersebut, maka menurut penulis, sebab yang halal dalam syarat dari adanya suatu perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata terpenuhi dalam perjanjian perdamaian ini, dengan demikian segala akibat hukum yang timbul dari adanya akta perjanjian kesepakatan bersama perdamaian tersebut adalah sah. Saran dalam penulisan tesis ini adalah diharapkan agar dibuat suatu penetapan nilai tanah berdasarkan NJOP dan harga umum, agar dibuat suatu peraturan untuk membatasi jangka waktu proses awal tukar menukar yang khusus mengatur secara lebih lengkap tentang aset tanah negara ini.