PERANAN PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH SEBAGAI NAZHIR DALAM PENGELOLAAN TANAH WAKAF DI YOGYAKARTA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF ( THE ROLE OF MUHAMMADIYAH CORPORATION AS THE NAZHIR (THE WAQAF ORGANIZER) IN MANAGING WAQAF’S LAND IN YOGYAKARTA BASED ON THE LAW NO. 41 YEAR 2004 ABOUT WAQAF)

FEBRIANSYAH, ERFIN (2008) PERANAN PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH SEBAGAI NAZHIR DALAM PENGELOLAAN TANAH WAKAF DI YOGYAKARTA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF ( THE ROLE OF MUHAMMADIYAH CORPORATION AS THE NAZHIR (THE WAQAF ORGANIZER) IN MANAGING WAQAF’S LAND IN YOGYAKARTA BASED ON THE LAW NO. 41 YEAR 2004 ABOUT WAQAF). Masters thesis, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.

[img]
Preview
PDF - Published Version
338Kb

Abstract

Wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk di Indonesia. Sebagai suatu lembaga Islam, wakaf telah menjadi salah satu penunjang perkembangan masyarakat Islam. Salah satu bentuk wakaf yang banyak dilaksanakan di Indonesia adalah dalam bentuk tanah. Benda wakaf ini agar tetap dapat bermanfaat bagi peribadatan dan keperluan umum lainnya, maka ia harus dikelola oleh nazhir yang berbentuk badan hukum yang lebih bertanggungjawab baik pada wakif, masyarakat maupun kepada Allah SWT. Oleh sebab itu, Mendagri dalam SK-nya No. 14/DDA/1972 tanggal 10-2-1972 telah menetapkan organisasi Muhammadiyah sebagai badan hukum yang mempunyai hak milik atas tanah yang tidak ditentukan batas maksimal yang harus dimiliki. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi mengenai peranan persyarikatan Muhammadiyah sebagai nazhir dalam pengelolaan tanah wakaf di Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan di Persyarikatan Muhammadiyah Yogyakarta tepatnya pada Majelis Wakaf dan ZIS Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta. Untuk memperoleh data yang akurat, peneliti menggunakan beberapa metode, antara lain metode interview, observasi dan dokumentasi. Sedangkan untuk menganalisa data yang telah terkumpul digunakan teknik analisis normatif kualitatif Hasil penelitian diperoleh beberapa temuan dan kesimpulan bahwa pengelolaan harta wakaf yang sesuai dengan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf memperoleh hasil dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta bahwa dari 369 lokasi tanah wakaf yang ada dan dikuasai/dimiliki PDM sudah 282 lokasi yang mempunyai sertifikat, dan 87 lokasi yang belum bersertifikat. Dari hasil tersebut masih belum optimal dan perlu ditingkatkan kembali maka diperlukan adanya kerjasama antara bagian wakaf dan ZIS dengan pihak lain dalam mengelola aset tanah wakaf agar lebih dapat optimal, untuk tanah yang belum bersertifikat demi kepastian hukum untuk segera disertifikatkan, perlu sosialisasi tentang peraturan perwakafan kepada seluruh pimpinan yang ada diranting-ranting agar mengerti pentingnya pensertifikatan tanah wakaf dan perlunya komputerisasi pengelolaan harta wakaf agar lebih efektif One of the well known in islamic term as called “Waqaf” has been well developed since early stages of development of Islam in Indonesia. Waqaf define as islamic organization which taking care of legal aspect of land privileges. The most popular application of “waqaf” is land legislation. The optimization of land in scope of waqaf had been managed by Nazhir and the waqif as the person incharge in doing these responsibility. However, The Letter of Minister of Interior Affairs No 14/DDA/1972 dated 10 February 1972 had been stated by Muhammadiyah as the legacy in handling the waqaf optimization in human life. This research thesis has been conducted with the ultimate goal to get clear understanding on the role and responsibility of Muhammadiyah organization as the nazhir while performing the human land optimalization in Yogyakarta. This research was dealing with Muhammadiyah counsel in Yogyakarta, especially focuses on Majelis Waqaf and ZIS leadership in Yogyakarta. In order to achieve the research objective, interview, observation and documentation approach have been utilized while performing this study. Advance qualitative and normative analysis were utilized to generate the result of study. At the end of these study the researcher summarizes that land optimization adequate with the legislation No 14, 2004. Most of the sampling data are proved that legal aspect were applied in yogyakarta area from 369 total sampling location, 282 with authenticated with certificate while the rest of location are uncertificated. The following recomendation based on this study are the optimalization between ZIS and WAQAF in term of cooperation and socialization concept concerning on the importance of waqaf and It is a good opportunity for computerization of waqaf management as the future work of effective waqaf optimalization.

Item Type:Thesis (Masters)
Subjects:K Law > K Law (General)
Divisions:School of Postgraduate (mixed) > Master Program in Notary
ID Code:17416
Deposited By:Mr UPT Perpus 2
Deposited On:23 Jul 2010 11:14
Last Modified:23 Jul 2010 11:14

Repository Staff Only: item control page