PELAKSANAAN PERAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH DALAM RANGKA UPAYA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP NOTARIS DI KABUPATEN BOGOR

Abstract

Notaris sebagai salah satu pengemban profesi hukum adalah orang yang memiliki keahlian dan keilmuan dalam bidang kenotariatan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan pelayanan dalam bidang kenotariatan. Sejak kehadiran institusi Notaris di Indonesia, pengawasan terhadap Notaris selalu dilakukan oleh lembaga peradilan dan pemerintah. Adapun tujuan dari pengawasan adalah agar para Notaris ketika menjalankan tugas jabatannya memenuhi segala persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris, demi untuk pengamanan kepentingan masyarakat. Sebelum berlaku UUJN, pengawasan, pemeriksaan, dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris dilakukan oleh badan peradilan. Setelah berlakunya UUJN, badan peradilan tidak lagi melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris, kewenangan tersebut dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM dengan membentuk Majelis Pengawas Notaris. Berdasarkan hal tersebut, maka muncul permasalahan : (1) Upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bogor dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris, (2) Apakah perbedaan signifikan dari pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris dibandingkan dengan pengawasan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian yuridis empiris dengan mengkaji data primer dan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Untuk memperkuat penelitian ini maka dilakukan wawancara dengan pihak terkait. Lokasi Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bogor Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka diperoleh gambaran beberapa upaya yang akan dilaksanakan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Bogor, selain melakukan kewenangannya sesuai dengan aturan-aturan yang ada Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Bogor juga melakukan sosilisasisosialisasi kepada pihak-pihak yang terkait dengan profesi Notaris antara lain unsur masyarakat, unsur Akademis, Kepolisian Republik Indonesia. Mengenai instansi yang melakukan pengawasan terhadap Notaris sebelum diundangkannya UUJN dilakukan oleh Pengadilan Negeri hasilnya tidak maksimal hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman Hakim Pengawas terhadap profesi Notaris. Sedangkan Pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris yang dilakukan oleh Majelis Pengawas, di dalamnya terdapat unsur Notaris, dengan demikian setidaknya Notaris diawasi dan diperiksa oleh anggota Majelis Pengawas yang pasti lebih memahami dunia Notaris. Notary as the either executor of law profession was one who had notary ability, therefore able to meet society need concerning notary service. Since the presence of Notary institution in Indonesia, Notary controlling always done by both judicature institution and government. Aim of the controlling was in order that among Notary where carry out their function fulfilled all requirements connected to the Notary function implementation for society security. Before UUJN accepted, controlling, investigation, and sanction given to the Notary, that authority executed by Minister of Law and HAM by formed Committee of Notary Control. According to that matter, therefore arise some issues: (1.) any effort executed by Committee Of local Control, Bogor Regency concerning both development and controlling to the Notary, (2.) Whether significant difference executed by Committee of Notary Control as compared to controlling by Regence Court before regulated by Act Number 30, 2004 about Notary Function. To answer that issues, done through empirical juridical research by examine secondary data that analyzed qualitatively. To consolidated this research then done by interview with connected party. Research location was done in Bogor. According to the research, obtain some efforts would be done by Commission of Local Notary, Bogor Regency, beside carry out their authority due to existed rule, they also executed the socializations to connected parties Notary function there were element of society, element of academic, Indonesian Police. About instance which control the Notary before UUJN legislated done by Regence Court was not maximal cause of less understanding by judge controller to Notary function. Whereas both controlling and inspection to the Notary done by Controlling Committee, in it consisted Notary element, therefore at least Notary was controlled and investigated by member of Controlling Committee who’s totally better about Notary area.