Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Keluarga Poligami Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Di Kabupaten Wonosobo

Abstract

Dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan “ perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Namun dalam keadaan tertentu lembaga perkawinan yang berazaskan monogami, dalam Pasal 3 UU No. 1 Tahun 1974 sulit dipertahankan oleh suami/isteri, dan poligami pun terjadi, sebab, adanya kekurangan pada pihak isteri, sementara pihak suami enggan menceraikan isterinya karena berbagai alasan. Di sisi lain poligami sering membawa pengaruh negative terhadap perlindungan anak dalam keluarga poligami banyak yang tidak terurus. Oleh karena itu perlu dikaji tentang pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak, faktor-faktor penghambat, dan upaya penaggulangan terhadap hambatan yang terjadi dalam keluarga poligami. Untuk mengkaji hal-hal tersebut di atas dilakukan penelitian yang bersifat dan bentuk penelitian yang sesuai adalah deskriptif analitis. Lokasi penelitian yang sesuai adalah Kabupaten Wonosobo sebagai sample Kantor Departemen Agama Kabupaten Wonosobo, dan kelima Kantor Urusan Agama Kecamatan, Pengadilan Agama. iii Responden ditetapkan secara random sebanyak 30 orang yang terdiri dari suami, berpoligami 10 orang, isteri yang berpoligami 10 orang, dan anak poligami 10 orang. Sedangkan sample informan sebanyak 10 orang dari berbagai instansi terkait ditentukan secara purposive. Alat pengumpulan data primer adalah kuesioner, pedoman wawancara, dan check list. Sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak dalam keluarga poligami yang ditinjau dari Undang-Undang perkawinan, yaitu: 1. Pelindungan hukum terhadap anak belum terlaksana sebagaimana mestinya, sebab, pemenuhan hak-hak isteri dan anak-anaknya pada kenyataannya sulit memenuhi kebutuhan hidup masing-masing isteri dan anak-anaknya. 2. Faktor penghambat yang terjadi adalah kesulitan memenuhi biaya hidup dan biaya pendidikan anak, karena tidak didukung dengan penghasilan yang cukup. Sehingga berakibat buruk kepada pertumbuhan tubuh dan jiwa anak yang teraniaya dan terlantar yang menyebabkan anak-anak agak terhambat dalam perkembangannya dan minder. 3. Alternatif penanggulangannya adalah terpaksa mencari pekerjaan tambahan baik oleh si suami, para isteri dan anak-anak yang sudah mampu bekerja untuk membantu orang tuanya sesudah pulang dari sekolah, untuk memenuhi biaya hidup yang tidak cukup sama sekali, termasuk juga si ayah berusaha bertindak bijaksana dan memberi kasih sayang kepada isteri-isteri dan anak-anaknya. iv Disarankan kepada pemerintah melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan supaya benar-benar meneliti latar belakang dan identitas calon mempelai yang menikah, dan diusahakan tidak terjadi manipulasi administrasi dan kolusi yang dapat menimbulkan mudharat terhadap kondisi keluarga tersebut, juga disarankan kepada orang tua yang berpoligami supaya menyadari benar risiko yang akan terjadi terhadap anak-anak yang akan teraniaya hidupnya bila tidak berkumpul dengan orang tuanya. Keluarga yang berpoligami hendaknya berpegang pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, supaya dapat bertindak adil, mampu dan jujur. In article 1 of Law 1 Number 1 of 1974, stated “ Marriage is internal and external union between a man and a woman as husband and wife with the goal to build a happy and external family (household) based on the One Supreme God”. But in the special situation the marriage institution with monogamy principles, in article 3 Law Number 1 of 1974, it is difficult to uphold by husband/wife, and polygamy occur, caused there is something minus in the wife side, while the husband does not like to divorce his wife because many neglected children. Therefore, it is necessary analyzed about the child legal protection fulfillment, the hindrance factors, and the effort to settle the hindrance that occur in polygamy family. The research is done to analyze the things mentioned above, the suitable research form is descriptive analytical. The research location is Wonosobo Municipality, as sample is The Religious Department Office of Wonosobo and The Religious Affairs Office in five District, Religious Court. Thirty (30) respondents were selected at random, that consist of 10 polygamist, 10 wives of polygamist, and 10 children of polygamist. While the informan sample are 10 people from some interlocked instances were selected at purposive. The primary data collector are questionnaire, interview direction, and check list. While the secondary data were collected by library direction. vi The research result show that the child legal protection in polygamy family is perceived from act of Marriage and Islamic Law, That Is: 1. The child legal protection has not done yet as well, because the wife and children rights fulfillment, in factual is difficult to fulffil life needs of wives and children. That is caused of a few income, and goal of polygamy that happen is biological oriented only, so in fact he can not to do just. 2. The hindrance factor that happen is the difficult to fulfill life and hindrance aducational cost, because it is support with enough income, so it has be effect to the child’s body and soul growing, who has oppressed and neglected that caused rather chase in the child growing and has low spirit. 3. The surpassing alternative is to find more income either the husband, wife, and children who have ability to work must help their parents after school to fulfill cost of life that is nor enough at all, including the father must wise and give much love to his wives and children. It is suggested to the government by the District Office of Religious Affairs must observe seriously the bank ground and identity of the man and the woman who want to marry, and it is efforted, there is not manipulation of administration and colution that can made disadvantage to the family condition, and also it is suggested to the polygamist must conscious seriously the risk that can occur on the children who will oppressed their life if they do not together with their father. The polygamist family must follow the law Number 1 of 1974, that is can do the just capable.