UPAYA PELESTARIAN LAR SEBAGAI PADANG PENGGEMBALAAN BERSAMA PETERNAK TRADISIONAL YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN SUMBAWA

Abstract

Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat selama ini dikenal sebagai salah satu daerah penghasil ternak di Indonesia. Dari hasil peternakan selain meningkatkan taraf hidup peternak, juga memberi kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak dan retribusi ternak. Sistem peternakan masyarakat Sumbawa bersandar pada cara tradisional yaitu dengan melepas ternak ke ladang penggembalaan yang disebut lar (secara ekstensif). Tradisi ini telah berlangsung turun temurun dan merupakan kearifan lokal masyarakat Sumbawa. Lar merupakan padang penggembalaan bersama tempat ternak dari suatu desa atau beberapa desa dilepas. Luas lar saat ini banyak berkurang yang disebabkan alih fungsi lar untuk kepentingan pembangunan sektor lain seperti pembangunan bendungan, pembukaan lahan pertanian, pemukiman, tambak dan untuk Hutan Tanaman Industri (HTI). Perlunya perlindungan terhadap keberadaan lar ini bukan hanya berhubungan dengan kebutuhan akan lahan penggembalaan ternak semata tetapi lar dalam kultur masyarakat Sumbawa juga mempunyai fungsi sosial, ekonomi dan budaya. Selain itu lar yang berupa kawasan padang rumput alam mempunyai fungsi lingkungan sebagai alternatif daerah tangkapan air.. Untuk mengetahui kondisi lar dan permasalahannya dilakukan penelitian dengan mengambil lokasi lar Badi di Kecamatan Moyo Hilir dan lar Gili Rakit di Kecamatan Tarano. Adapun tujuan penelitian ini adalah : 1) mendeskripsikan dan menggali nilai-nilai tradisi sistem peternakan lar di Kabupaten Sumbawa, 2) mengidentifikasi stakeholder yang terkait dalam sistem lar, 3) mengevaluasi sistem peternakan lar dan 4) memberikan masukan bagi perencanaan pembangunan di Kabupaten Sumbawa terutama dalam menata kawasan dan pengelolaan lingkungan. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif. Hasil penelitian ditemui : 1) masih terjadi alih fungsi lar untuk perladangan liar baik di lar Badi yang belum mempunyai Surat Keputusan (SK) Bupati maupun lar Gili Rakit yang sudah mempunyai SK., 2) belum ada Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur khusus masalah lar, yang ada baru Perda tentang pemeliharaan ternak yang tidak menyinggung masalah perlindungan terhadap lar, 3) keberadaan lar diketahui oleh dinas/instansi lain tetapi belum ada koordinasi yang menyangkut kegiatan yang berkaitan dengan lar. Hasil penelitian menunjukkan, sistem peternakan masyarakat Sumbawa dengan menggembalakan ternak di lar mengandung nilai kearifan lokal dan kearifan lingkungan. Banyak pihak yang berkepentingan terhadap keberadaan lar baik dinas/instansi pemerintah, pengusaha dan masyarakat sehingga berpotensi menimbulkan konflik antar stakeholder. Rekomendasi untuk upaya pelestarian lar yaitu dengan mengembangkan sistem peternakan berbasis masyarakat lokal dan berwawasan lingkungan dengan mengambil langkah-langkah sebagai berikut : 1. Mengingat lar berperan dalam kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat Sumbawa serta perkembangan peternakan di Kabupaten Sumbawa, maka untuk melindungi keberadaannya perlu segera mendapatkan kepastian hukum melalui penetapan SK Bupati maupun dengan menerbitkan Peraturan Daerah yang khusus mengatur tentang pengelolaan dan perlindungan lar. 2. Melakukan koordinasi antar stakeholder untuk memperoleh komitmen tentang keberadaan lar agar tidak terjadi pertentangan kepentingan atas lokasi lar. Misalnya dengan membentuk forum khusus yang mengupayakan pelestarian lar dan menjadi wadah bagi penyelesaian berbagai masalah yang terjadi di kawasan lar. 3. Melakukan pengelolaan lar melalui perbaikan lahan penggembalaan misalnya melalui introduksi tanaman pakan unggul dan pembuatan embung tempat minum ternak. Sumbawa Regency, West Nusa Tenggara Province is known as one of livestock producer area in Indonesia. This could improve the socio economic of breeder and also give contribute to Regional Income. Ranch system of Sumbawa community based on traditional way by releasing livestock to pasturing farm called lar (extensively). This tradition have been around for a while and is a local wisdom. Lar is pasturing field with livestock place for a village or some villages. Wide area of lar currently decreasing caused by developments like barrage development, opening of agriculture farm, settlement, fishpond, and forest of Industrial Crop (HTI). The importance of protection of lar is not merely related for farm pasturing but also for community culture and economic function. In addition, lar in the form of natural grassland area have environmental function which is for capture area. To identify the condition of lar and its problems, it was conducted a research by taking Badi lar location in Moyo Hilir District and Gili Rakit lar in Tarano District. The purpose of this research are : 1) to describe the ranch system tradition values of lar in Sumbawa Regency, 2) to identify stakeholders related to lar system, 3) to evaluate ranch lar system and, 4) to provide input for development planning in Sumbawa Regency especially in managing the environmental. The descriptive research type is employed. Result of research shows : 1) it still happened utilization of lar for wild farm in Badi lar and Gili Rakit lar, 2) there is no Local Government Law (Perda) in dealing problem of lar, 3) existence of lar has been known by related institutions but there are no coordination among them. According to research result, Sumbawa community ranch system by livestock in lar containing environmental wisdom and local wisdom. Many interested parties are related to lar included government official/department, entrepreneur and community. Recommendation for lar preservation efforts are by developing ranch system based on local community and environment vision by taking for step follow : 1. Considering lar have a role in social live, economics and Sumbawa community culture and also ranch developing in Sumbawa Regency, hence, to protect it, it is required to have local government regulation. 2. Coordinate among stakeholders to obtain commitment abot lar in preventing conflict of interest. For example by forming specific forum dealing with this conflict. 3. Conducting lar management by fixing of pasturing farm for example through introduction of woof pre eminent crop and making of embung for livestock drinking.