ROYA HAK TANGGUNGAN DALAM HAL BANK DILIKUIDASI DI KANTOR PERTANAHAN JAKARTA TIMUR

Abstract

The execution of Warranty Rights Registry within the practice, especially which is related to Warranty Rights Registry upon the local Land Affairs Office, still faces obstacles either technical or administrative. It is also faced by Land Affairs Office of East Jakarta. The administrative obstacle is such as the existence of certificate whereas the creditor was the liquidated bank and the asset has been possessed by PT. PPA (aforementioned BPPN), when the certificate would be Roya executed, it was lost. So that upon the matter, which party that possesses the authorization to apply the request of the certificate substitution to the National Land Affairs Board (local Land Affairs Office) is. The research was completed upon Land Affairs Office of East Jakarta. The used research method was juridical empirical, which is law research by completing the recent factual approach upon the method of observation and research execution on field in which it was then evaluated and examined based Upon the related regulation as the reference to solve the problem. The used data was primary one that is data gained directly from the field by using questioner and interview and secondary one that is in the form of literature. The used data analysis was qualitative analysis upon the deductive conclusion process. The research result is: I). The execution of rove of Warranty Rights upon the liquidated bank in Land Affairs Office of East Jakarta has already appropriated to the ruled stipulation in that upon the rove request letter there has been the creditor's original certificate of right on land and original Warranty Rights certificate, and upon the certificate of right on land the clause of roya of debt that has been completely paid. Then, the Land Affairs Office completed roya or ruling out process of the note of Warranty Rights upon the debtor's certificate of rights on land and land book. thus the Warranty Rights has been eliminated; 2). In the case of the creditor to has been changed (liquidated and/ or altered), within the practice, there is no changes upon the note upon the Certificate of Warranty Rights or certificate of right on land that is burdened. As the consequence, upon the ruling out process (roya), there will be obstacle upon who possess the right to issue the Roya Letter. Related to the matter, it could be solved by asking Roya Letter to the new creditor (here is PT. PPA or the Bank managing the liquidated asset). In addition of Roya Letter, it needs to have other additional document such as the alteration history from the prior creditor (the first creditor) to the new one. Pelaksanaan pendaftaran Hak Tanggungan dalam praktek, khususnya yang menyangkut pendaftaran Hak Tanggungan pada Kantor Pertanahan setempat, masih banyak ditemukan kendala-kendala baik yang bersifat teknis maupun adminstratif. Hal demikian juga terjadi pada Kantor Pertanahan Jakarta Timur, kendala adimintratif tersebut antara lain adalah ada sertipikat yang mana krediturnya adalah bank yang telah dilikuidasi dan asetnya telah dikuasai oleh PT. PPA (dahulu BPPN), pada saat sertipikat akan di proses Roya, ternyata sertipikat tersebut hilang. Sehingga dalam masalah ini siapa yang berwenang mengajukan permohonan penggantian sertipikat kepada Badan Pertanahan Nasional (Kantor Pertanahan setempat). Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pertanahan Jakarta Timur. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu penelitian hukum dengan cara pendekatan fakta yang ada dengan jalan mengadakan pengamatan dan penelitian dilapangan kemudian dikaji dan ditelaah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait sebagai acuan untuk memecahkan masalah. Data yang dipergunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan menggunakan kuisioner dan wawancara, serta data sekunder yang berupa studi kepustakaan. Analisa data yang digunakan adalah analisis kualitatif yang penarikan kesimpulannya secara deduktif. Hasil penelitian yang diperoleh : 1). Pelaksanaan roya Hak Tanggungan dalam hal bank dilikuidasi Di Kantor Pertanahan Jakarta Timur telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu bahwa dalam surat permohonan roya tersebut kreditor melampirkan asli sertipikat hak atas tanah dan asli sertipikat Hak Tanggungan dan dalam sertipikat hak atas tanah disebut klausula roya hutang sudah dibayar lunas. Kemudian Kantor Pertanahan melakukan roya atau pencoretan catatan Hak Tanggungan pada sertipikat hak atas tanah dan buku tanah debitor, dengan demikian Hak Tanggungan tersebut hapus; 2). Apabila kreditor yang telah berubah (dilikuidasi dan/atau dialihkan), dalam prakteknya tidak diadakan perubahan catatan pada Sertipikat Hak Tanggungan maupun sertipikat hak atas tanah yang dibebani. Hanya pada saat akan melakukan pencoretan (roya), maka akan timbul masalah siapa yang berhak mengeluarkan Surat Royanya. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dapat diatasi dengan meminta Surat Roya kepada kreditor baru (dalam hal ini PT. PPA atau bank pengelola aset yang telah dilikuidasi). Selain Surat Roya, diperlukan pula dokumen tambahan lainya berupa riwayat peralihan dari kreditor lama (yang pertama) beralih ke kreditor baru.