TINJAUAN YURIDIS ATAS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NOMOR: 01/A.P/2007/PN.NIAGA.SMG TENTANG PERKARA ACTIO PAULIANA DALAM KEPAILITAN

Abstract

Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU telah mengatur tata cara pengurusan tagihan piutang secara cepat, adil, terbuka dan efektif, tetapi di dalam praktek masih ditemui berbagai permasalahan yang menyebabkan hak para kreditur tidak terpenuhi. Salah satu permasalahan yang dapat menyebabkan kreditur tidak mendapatkan pemenuhan piutangnya adalah apabila debitur pailit mengalihkan harta bendanya kepada pihak ketiga sebelum dijatuhkannya putusan pailit oleh hakim Pengadilan Niaga, sehingga harta debitur pailit tidak mencukupi untuk membayar utang-utangnya pada para kreditur. Terhadap perbuatan yang dilakukan oleh debitur yang dapat merugikan para kreditur, Pasal 41 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 memberikan perlindungan kepada kreditur berupa hak yang menurut penyebutannya dalam bahasa latin lazim disebut “Actio Pauliana”. Di dalam kepailitan, gugatan actio pauliana hanya dapat dilakukan oleh kurator. Namun Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak menyebutkan secara tegas pengadilan mana yang berwenang menangani dan memutus perkata actio pauliana. Apakah kewengangan Pengadilan Niaga ataukah kewenangan Pengadilan Negeri. Permasalahan yang akan dibahas yaitu apakah apakah pertimbangan Hakim Pegadilan Niaga dalam memutus perkara nomor 01/A.P/2007/PN.NIAGA.SMG tentang Actio Pauliana dalam kepailitan tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apakah Pengadilan Niaga wenang menangani perkara Actio Pauliana dalam kepailitan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif. Data dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian kepustakaan dan wawancara dengan pegawai Balai Harta Peninggalan kota Semarang. Metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data-data yang terkumpul adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pertimbangan-pertimbangan Hakim Pengadilan Niaga dalam memutus perkara Nomor 01/A.P/2007/PN.NIAGA.SMG tentang Actio Pauliana dalam kepailitan telah mendasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Perkara actio pauliana adalah perkara yang berkaitan dengan pemberesan harta pailit, sehingga Pengadilan Niaga berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara atio pauliana. Law Number 37 year 2004 about Bankruptcy and PKPU (Postponement of Obligation to Pay of Debt) has arranged management procedures of receivable invoice quickly, fair, effective and open, but in practice of still be met various problems which causing rights of the creditors not fulfilled. One of problems which can cause creditor doesn't get accomplishment of its receivable if bankrupt debtor transfer its property and chattel to third party before dropping of bankruptcy decision by Comercial Court, so that bankrupt debtor possession falls short to pay its debts at the creditors. To the deed which done by debtor which can harm creditors, Section 41 Law Number 37 year 2004 giving protection to creditor in the form of rights which according to its Latin language usually calls “Actio Pauliana”. In bankruptcy, action pauliana suing just can be done by curator. But Laws Number 37 year 2004 doesn't mention expressly which justice authorized to handle and breaks actio pauliana. Is it’s ComercialCourt’s authority or District’s authority. The problems which will studied are consideration of ComercialCourt Judge in judging the case of number 01/A.P/2007/PN.NIAGA.SMG about Actio Pauliana in that bankruptcy has according to law and regulation applied and whether ComercialCourt have authority to to handle case Actio Pauliana in bankruptcy. This research represent descriptive analytical research which using normative juridical. Obtained data in this research gots from library research and interview with staff of Balai Harta Peninggalan Semarang city. Method which used to analyze and to process datas are qualitatif analyze Research result showed that ComercialCourt Judge’s consideration in judging case Number 01/A.P/2007/PN.NIAGA SMG about Actio Pauliana in bankruptcy has according to regulation of laws. Actio Pauliana case in case which related to finishing bankruptcy property, so that ComercialCourt have authority to check and judging Actio Pauliana case.