KEBIJAKAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERORISME DENGAN HUKUM PIDANA

Abstract

Terrorism is one of the most crimes that make International society or Indonesian society very fear. The Indonesian government which it letter in the Undang-Undang Dasar 1945 must be protected the whole nation of Indonesia citizen and entire citizen of Indonesia. Therefore state is obliged to protect Indonesia citizen from every crime treat of terrorism, that have characteristic of national terrorism or international terrorism. The Act Number 15 Year 2003 is the Legislative policy to tackling the terrorism in Indonesia and also fight the international terrorism, that can be in Indonesia too. The research method that used in this thesis throught research of normative law and the data type that used is secondary data using primary and secondary material law. The Criminal Law that using to tackling terrorism likely in Law Number 15 Year 2003, made criminalization. The criminalization is formulated in 2 (two) terrorism groups, that consist of Terrorism Crime and Crime Relating Terrorism Crime. But in the application, the Act Number 15 Year 2003 still found the problems in enforcement and must be addition of a new crime formulation and some section changes in the future. Terorisme merupakan tindak pidana yang sangat menakutkan bagi warga masyarakat dunia maupun masyarakat Indonesia. Negara Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 wajib melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Oleh karena itu Negara berkewajiban untuk melindungi seluruh warga negaranya dari setiap ancaman terorisme baik yang bersifat nasional maupun internasional. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 merupakan kebijakan Legislatif dalam upaya menanggulangi tindak pidana terorisme di Indonesia dan juga melawan terorisme internasional yang kemungkinan terjadi di Indonesia. Penelitian yang digunakan dalam tesis ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder yang berupa bahan hukum primer dan sekunder. Hukum pidana sebagai sarana penanggulangan tindak pidana terorisme sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, antara lain dengan melakukan kriminalisasi. Kebijakan kriminalisasi tersebut diformulasikan dalam kelompok Tindak Pidana Terorisme dan Tindak Pidana yang berkaitan dengan Tindak Pidana Terorisme. Dalam penerapannya ternyata Undang-Undang tersebut masih mengalami hambatan dan kekurangan-kekurangan sehingga perlu dilakukan perubahan-perubahan untuk masa yang akan datang.