KEBIJAKAN FORMULASI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP KORBAN KEJAHATAN KORPORASI

Abstract

At the moment, the role of corporation has in such a way broadness. Almost all life aspect of public entangles corporation in it. We can see that peripatetic corporation in various areas like agriculture industry, banking, entertainment, amusement etcetera entangling huge monetary circulation. A realities, which cannot be denied that the role of corporation now becomes of vital importance in public life. The Purpose of corporation for always increases advantage is resulting action of transgression of law, even peeps out victim suffering loss. Even though, many corporations getting away from law, so that action of the illegal corporation increasingly extends and difficult to be controlled. To punish corporation because their crime is important, but which is not less important is to give protection and justice to corporate crime victim. Based on above background, hence emerging problems namely how formulation policy of corporation crime liability to corporate crime victim at this moment, and how formulation policy of corporation crime liability to corporate crime victim in the future. Research method applied in this thesis is normative approach based on secondary data. Data collecting is done by collecting and analyses bibliography material and interconnected documents. Hereinafter, data is analyzed in qualitative normative by way of interpreting and construction of statement which there is in document and legislation. From result of inferential research that the existing of formulation policy of corporation crime liability to corporate crime victim at this moment has not expressed responsibility of corporation to victim. Therefore, required reorientation and reformulation at formulation policy in the future by emphasizing at uniformity and consistency in the case of determination when a crime told as corporation crime, who is chargeable and fallen punishment of corporate crime, and sanctions is appropriate for corporation Pada saat ini, peran korporasi sudah sedemikian luasnya. Hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat melibatkan korporasi di dalamnya. Dapat dilihat bahwa koporasi bergerak di berbagai bidang seperti industri pertanian, perbankan, hiburan dan sebagainya yang melibatkan perputaran uang yang tidak sedikit. Suatu kenyataan yang tidak bisa dipungkiri bahwa peran korporasi saat ini menjadi sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Tujuan korporasi untuk terus meningkatkan keuntungan yang diperolehnya mengakibatkan sering terjadinya tindakan pelanggaran hukum, bahkan memunculkan korban yang menderita kerugian. Walaupun demikian, banyak korporasi yang lolos dari kejaran hukum sehingga tindakan korporasi yang bertentangan dengan hukum tersebut semakin meluas dan sulit dikontrol. Menjerat korporasi atas kejahatan yang dilakukannya melalui adalah hal yang penting, namun yang tidak kalah pentingnya adalah memberikan perlindungan dan keadilan kepada korban kejahatan korporasi. Berdasarkan latar belakang di atas, maka muncul permasalahan yakni bagaimana kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap korban kejahatan korporasi saat ini, serta bagaimana kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap korban kejahatan korporasi di masa yang akan datang. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan kepustakaan serta dokumen-dokumen yang berkaitan. Selanjutnya, data dianalisis secara normatif kualitatif dengan jalan menafsirkan dan mengkonstruksikan pernyataan yang terdapat dalam dokumen dan perundang-undangan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa saat ini kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap korban kejahatan korporasi belum dapat mewujudkan pertanggungjawaban korporasi terhadap korban. Oleh karena itu, diperlukan reorientasi dan reformulasi pada kebijakan formulasi yang akan datang dengan menekankan pada keseragaman dan konsistensi dalam hal penentuan kapan suatu tindak pidana dikatakan sebagai tindak pidana korporasi, siapa yang dapat dituntut dan dijatuhi pidana atas kejahatan korporasi, serta sanksi-sanksi apa yang sesuai untuk korporasi yang melakukan kejahatan.