TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGADAAN PERUMAHAN ANTARA BANK, DEVELOPER DAN KONSUMEN DI PT.BANK NIAGA,Tbk CABANG A.YANI SEMARANG

Abstract

Beberapa kasus perumahan yang terjadi pada umumnya memposisikan konsumen sebagai kelompok yang lemah dibandingkan dengan pengembang (Developer). Merebaknya kasus perumahan pada dasarnya diawali dengan ketidak sesuaian antara apa yang tercantum dalam brosur/iklan dengan yang tersurat dalam perjanjian jual beli yang ditandatangai oleh konsumen. Fakta-fakta yang ada semakin membuka mata bahwa posisi konsumen berada pada bagian yang lemah serta perlindungan hukum terhadapnya belum terjamin sebagaimana yang diharapkan. Realitas ini semakin dipertegas oleh Shofie yang mengatakan bahwa “Pemasaran yang dilakukan developer juga sangat tendensius, sehingga tidak jarang informasi yang disampaikan itu ternyata menyesatkan (misleading information) atau tidak benar, padahal konsumen sudah terlanjur menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dengan pengembang atau bahkan sudah akad kredit dengan Bank pemberi kredit pemilikan Rumah (KPR). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Perjanjian dalam hal Pengadaan Perumahan, antara Developer, Konsumen dan PT.Bank Niaga,Tbk Cabang A.yani Semarang, mengetahui kendala-kendala yang dihadapi PT. Bank Niaga,Tbk Cabang A.Yani Semarang dalam hal Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Perumahan tersebut dan mengetahui jalan keluar yang harus ditempuh oleh PT.Bank Niaga, Tbk Cabang A.Yani Semarang apabila ada yang tidak memenuhi Isi Perjanjian Pengadaan Perumahan tersebut (baik developer maupuan konsumen). Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan hal-hal bahwa pada pelaksanaan pelaksanaan perjanjian kerja sama antara developer dengan Bank Niaga memiliki beberapa kelemahan yang dapat merugikan pihak Bank Niaga sebagai pihak kedua yang menanggung biaya atas pembelian rumah. Kelemahan tersebut tidak adanya dasar hukum yang jelas terhadap perjanjian tersebut sehingga perjanjian yang dimiliki tidak memiliki kekuatan hukum jika terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh pihak Developer dan tidak adanya jaminan fisik dari developer kepada Bank Niaga sehingga apabila terjadi penyimpangan tidak dapat dilakukannya sangsi nyata kepada pihak developer. Pada pelaksanaan pelaksanaan perjanjian kredit antara Bank Niaga dengan Konsumen memiliki beberapa kelemahan yang dapat merugikan pihak Bank Niaga sebagai pihak pemberi dana yang menanggung biaya atas pembelian rumah. Kelemahan tersebut adalah adanya dampak secara tidak langsung pada perjanjian yang dilakukan oleh konsumen dan Bank Niaga dari perjanjian jual beli rumah yang dilakukan konsumen dengan develope dan Kurang kuatnya dasar hukum yang melandasi perjanjian tersebut terutama jika terjadi kemacetan angsuran kredit yang disebabkan oleh developer. Some cases of housing generally put the customers as a weak group compared to the developer. Those cases are basically started with inequality between what is in the brochure or advertisement and what is in the agreement signed by the customers. The existing facts will open our eyes that the customers’ position is in a weak side. Besides, law protection for customers is not as expected. Shofie criticized this reality as follows, “Marketing by the developer is so tendentious, that the information conveyed is misleading (misleading information) or not true. On the other side, the customers have signed the agreement of trading or even credit agreement with the bank giving credit of housing ownership”. The purposes of this research are to investigate the undertaking of an agreement in housing project, between developer, customer, and PT. Bank Niaga, Tbk. Cabang A. Yani Semarang, to examine the problems faced by PT. Bank Niaga, Tbk Cabang A. Yani Semarang in undertaking agreement of housing project, and to recognize the ways to overcome the problems if there is one side that does not meet the contents of the agreement, developer or customers. Based on the analyzed data, it can be concluded that in the undertaking of the agreement between developer and Bank Niaga there are some weaknesses that make Bank Niaga as the second side suffers from detriment. The detriment is caused by the imperceptible law in the undertaking of the agreement. Besides, there is no physical guarantee from the developer for Bank Niaga. In undertaking the agreement of credit between Bank Niaga and customers, there are several weaknesses that make Bank Niaga suffers from loss, which are indirectly a bad effect in the agreement between the customers and Bank Niaga from the agreement of trading between customers and developer and a weak basic law in the agreement.