PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DANA KONTIGENSI PADA PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN (Studi Kasus: Kelurahan Gedawang Banyumanik Semarang)

Abstract

Kelurahan Gedawang Kecamatan Banyumanik Semarang dalam waktu sepuluh tahun terakhir ini bermunculan perumahan-perumahan dengan penduduk pendatangnya secara pesat yang tumbuh berdampingan dengan pemukiman penduduk asli. Perbedaan karakteristik masyarakat itu kemudian muncul dalam mengelola dana Kontigensi yang berasal dari Pemerintah Kota Semarang sebagai bantuan langsung kepada masyarakat dalam pembangunan sarana prasarana. Yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk peran serta masyarakat dan tingkat partisipasinya pada pemukiman penduduk asli (RW I) dan penduduk pendatang/perumahan (RW IV) di Kelurahan Gedawang dalam mengelola dana Kontigensi pada pembangunan jalan lingkungan. Pada penelitian ini digunakan pendekatan deskriptif kuantitatif karena dalam penelitian ini berusaha mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap kondisi dan fenomena yang terjadi di kedua pemukiman tersebut, dengan menampilkan data berupa angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut serta menampilkan hasilnya dalam bentuk tabel. Proses analisis yang dilakukan meliputi analisis bentuk peran serta masyarakat, analisis pengelolaan dana Kontigensi dan analisis tingkat partisipasi yang dilakukan pada kedua pemukiman tersebut. Dengan pendekatan penelitian dan proses analisis terungkap bahwa di RW I bentuk peran serta masyarakat yang dominan berupa tenaga diwujudkan dengan kerja bakti pembangunan jalan sendiri (swakarya) dan pengelolaan dana kontigensi yang paling optimal pada tahap perencanaan dengan pelibatan warga dalam penyusunan Proposal pada pertemuan ‘Jumpa Warga’ serta tingkat partisipasi (menurut teori Tangga Partisipasi Nabeel Hamdi) sudah mencapai tahap Pengendalian Penuh (tertinggi), sedangkan di RW IV bentuk peran serta masyarakat yang dominan berupa dana diwujudkan dengan kerelaan warga membayar iuran Rp.25.000,-/bulan untuk pemeliharaan dan perbaikan sarana/prasarana/sosial dan pengelolaan dana kontigensi yang paling optimal pada tahap pembangunan dengan kerelaan warga membayar iuran pembangunan Rp.100.000,-/KK (swadana) serta tingkat partisipasi mencapai tahap Pengendalian Terbagi (cukup tinggi). Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa RW I dengan karakteristik masyarakat yang homogen, sederhana dan ‘guyub’, tingkat partisipasi sudah mencapai tahap Pengendalian Penuh karena dana Kontigensi dikelola dengan melibatkan warga mulai tahap perencanaan dalam penyusunan Proposal dan rencana teknisnya dan pada tahap pembangunan dan pemeliharaan dilaksanakan dengan kerja bakti (swakarya). Namun karena dilaksanakan swakarya, maka kualitas hasil pembangunan kurang memenuhi persyaratan teknis. Sedangkan di RW IV dengan karakteristik masyarakat yang heterogen dan sudah mapan, tingkat partisipasi mencapai tahap Pengendalian Terbagi karena kurangnya keterlibatan masyarakat dalam mengelola dana Kontigensi pada tahap perencanaan/- penyusunan Proposal dilakukan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dan pada tahap pembangunan dan pemeliharaan diserahkan kepada pemborong. Dalam hal ini kualitas hasil pembangunan telah memenuhi persyaratan teknis jalan. Berdasarkan hal itu, maka dapat direkomendasikan kepada Pemerintah Kota Semarang, bahwa dengan karakteristik masyarakat seperti RW I, dana Kontigensi dapat dialokasikan untuk kegiatan pembangunan namun harus ada bimbingan teknis sehingga hasilnya dapat memenuhi persyaratan kualitas jalan. Sedangkan pada perumahan dengan karakteristik masyarakat seperti RW IV, dana Kontigensi dapat dialokasikan untuk kegiatan pemeliharaan/ perbaikan karena jalan sudah tersedia dan iuran warga (dana) tidak terlalu besar. In Gedawang political district administration Banyumanik subdistrict, in the last ten years, there have been spring up the housing complexs that grow fastly with their coming inhabitants live together with the native inhabitants. The different of the society characteristics appears in managing the Kontigensi fund from the Semarang city government as the direct aid to the society in accordance to their need building the environment roads. The aim of this study is to know the form of the community participation and how great their participation of the native inhabitants and the coming inhabitants in Gedawang political district administration in managing the Kontigensi fund in the environment roads building. In this study, the writter uses the quantitative desciptive approach as the writer tries to describe sistematically, factually, and accurately to the condition and phenomenon of the society which happens in both residents, the writer shows data in numeral form, from the collecting data, data interpretation and shows it in the tabel formation. The analysis process done by the writer including the analysis of the participation of the community, the analysis of the management of the Kontigensi fund, the analysis of the participation grade, and the analysis of the form of society participation in managing the Kontigensi fund in building the environment roads done in both settlements. Write the research approach and analysis process it is revealed that in the native habitants resident (RW I) with homogen community characteristics, simple, and mutualy helpfull, the building of the environment roads succeed well because of the participaton of the community is high enough untill the full control. This is because it is supported by high planning phase value and the community release the priority of their needs therefore the Kontigensi fund can be managed very well that can be seen through their willingness and their attendance in the voluntary labor service or work together by prefering carrying out their own roads building (swakarya). While the coming inhabitants (RW IV) with their heterogeneous characteristics and establised, in facts the building of their environments roads succeed well by their good participations that is reached shared control. The Kontigensi fund for building the environment roads is managed by fund sharing which is collected from all the community and in the implementation, it is submitted to the contractor. The inhabitants release that they do not have expertise to carry out the building of the roads by themselves and they do not have enough time to conduct the voluntary labor service not to conduct the meeting. Based on the result of this study can to conclude that the community participation in managing the Kontigensi fund in the environment roads building is so influence by region and community characteristics, nevertheless by the aim of the Semarang city government with the Kontigensi fund is build of the environment roads to be existence.