PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI SEMARANG (Studi Kasus Pelebaran Jalan Raya Ngaliyan – Mijen) ( THE LAND ACQUISITION TO CARRY OUT DEVELOPMENT FOR PUBLIC IMPORTANCE IN SEMARANG (Study Case Of The Main Road Ngaliyan – Mijen Extension)

Abstract

Penelitian yang berjudul “Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Semarang (Studi Kasus Pelebaran Jalan Raya Ngaliyan-Mijen)” bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan pelebaran jalan Ngaliyan-Mijen, untuk mengetahui besar dan bentuknya ganti kerugian yang diberikan dan untuk mengetahui alasan-alasan belum selesainya pembangunan jalan tersebut sampai sekarang. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan secara yuridis empiris yang menggunakan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan terhadap responden dan nara sumber, dan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan yang menggunakan studi dokumen melalui bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kedua data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Hasil penelitian diperoleh bahwa proses pelaksanaan pengadaan tanah tidak melalui panitia pengadaan tanah sebagaimana yang diatur dalam peraturan yang berlaku yaitu Keppres No.55/1993, tetapi melalui tim yang dibentuk Pemerintah Kotamadya Semarang. Besarnya ganti rugi uang yang diberikan kepada warga yang tanahnya terkepras sebesar Rp.20.000,-/m2, dengan perincian Rp.15.000,- sebagai uang ganti rugi dan Rp.5.000,- sebagai uang tali asih, ditambah tanah pengganti berlokasi di Jatisari. Pelaksanaan Pembangunan Pelebaran Jalan Ngaliyan – Mijen sampai sekarang belum selesai karena terbatasnya dana yang tersedia di Pemkot melalui APBD dan masih adanya masyarakat yang belum mengambil ganti rugi sehingga tanahnya tidak dapat dibebaskan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah, bahwa Pembangunan Pelebaran Jalan Ngaliyan – Mijen aturan kerjanya Keppres No.55/1993, akan tetapi dalam pelaksanaan pembebasan tanahnya tidak melalui/memakai, Panitia Pembebasan Tanah dan cara penetapan ganti ruginya tidak memakai dasar NJOP, sehingga Pembangunan Pelebaran Jalan Ngaliyan – Mijen tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. The Research which title is “The Land Acquisition To Carry Out Development For Public Importance In Semarang (Study Case Of The Main Road Ngaliyan – Mijen Extension)”, is purposed to find the information about the practice of land acquisition for the development of main road Ngaliyan – Mijen extension, to know the amount and the form of compensation which is given and to know the reasons for unfinished of the main road Ngaliyan – Mijen development until this time. The Method used in this research is yuridis empiric approach which is used primary data taken from field research towand respondents and sources, and secondary data taken from library research used document study through primary law sources and secondary law sources. Both kind of data’s then analyzed qualitatifically in answer the problems of these research. The Result from the research find out that the process of land acquisition did not through the land acquisition committee as it is ruled in positive rules, that is President Resolution Number 55 year 1993 (Keppres No.55/1993), but it is done through a team formed by Semarang Municipality Government. The Compensation amount given to the citizen whose land is used is twenty thousands rupiah per meter square (Rp.20.000/m2), with specification fifty thousands rupiah as the affection money, plus the substitute land located in Jatisari. The development of main road Ngaliyan – Mijen extension until now has not finished yet, due to the limited fund municipality government, through the region income and expense estimation (APBD) and also because there are still some of the community who have not taken the compensation money, for that the land cannot be released. The Conclution of these research is that the development of main road Ngaliyan – Mijen extension which is has to follow the President Resolution Number 55 year 1993 (Keppres No.55/1993), but in the fact, the land released is done without used the land released committee as it supposed to be, and the compensation did not use the Tax Object Sale Value (Nilai Jual Objek Penjualan, NJOP), thefore the development of main road Ngaliyan – Mijen extension did not suitable with the positive rules.