PENGADAAN BARANG/JASA PUBLIK DALAM RANGKA PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH

Abstract

Kerjasama daerah dengan pihak ketiga (Departemen/Lembaga Non Departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, BUMN, BUMD, koperasi, yayasan dan lembaga lainnya di dalam negeri yang berbadan hukum swasta) merupakan salah satu penerapan prinsip utama otonomi daerah dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat. Melalui kerja sama daerah masyarakat didorong untuk secara aktif memberikan kontribusinya, tidak saja dalam menentukan arah dan substansi kebijakan pemerintah daerah, tapi juga dalam implementasinya. Dengan kata lain, masyarakat dan sektor swasta merupakan kekuatan yang dapat diandalkan dalam manajemen kebijakan publik. Untuk itu perlu ada terobosan yang inovatif dan kreatif dalam memfasilitasi pengadaan pelayanan publik dengan melibatkan berbagai pihak yang mempunyai kompetensi dan kredibilitas yang memadai. Pelayanan publik merupakan pelayanan yang diberikan bagi masyarakat oleh pemerintah yang berupa pelayanan administrasi, pengembangan sektor unggulan dan penyediaan barang/jasa seperti rumah sakit, pasar, pengelolaan air bersih, perumahan, tempat pemakaman umum, perparkiram, persampahan, pariwisata dan lain-lain. Dengan demikian dalam pelaksanaan kerjasama daerah tersebut sudah barang tentu menyangkut pengadaan barang/jasa pemerintah. Metode yang digunakan penulis adalah pendekatan yuridis empiris. Yuridis empiris (yuridis sosiologis) yaitu suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisa tentang sejauh manakah suatu peraturan atau perundang-undangan atau hukum yang sedang berlaku secara efektif, dalam hal ini pendekatan tersebut dapat digunakan untuk menganalisis secara kualitatif dengan pelaksanaan pengadaan barang/jasa publik dalam rangka kerja sama daerah di Kabupaten Pekalongan. Dalam pengadaan barang/jasa publik dalam rangka pelaksanaan kerja sama daerah, jelaslah bahwa untuk, pengadaan barang/jasa publik dalam rangka pelaksanaan kerja sama daerah dengan biaya dari pemerintah/pemerintah daerah harus mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan pengadaan barang/jasa publik dalam rangka pelaksanaan kerja sama daerah pengadaan barang/jasa publik dengan obyek kerja sama berupa pemanfaatan barang milik daerah harus mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sedangkan pengadaan barang/jasa publik dengan obyek kerja sama daerah selain pemanfaatan barang milik daerah harus mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah. Data yang diperoleh dari studi lapangan pada dasarnya merupakan data yang dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis, untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah. Kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus. Dalam penarikan kesimpulan, penulis mempergunakan metode deduktif. Metode deduktif adalah metode penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menuju penulisan yang bersifat khusus. Regional cooperation with third party (Department/ non department institution or the other name, corporate private company, BUMN, BUMD, cooperation, foundation or the other institution in domestic which has corporate private company) is one of the major principal application of regional autonomy in case to increase participation of society. Through regional cooperation, society is encouraged actively to contribute, not only in determining direction and substantial of regional government policy, but also in its implementation. In the other word, society and private sector are power which can be relied on public policy management. Therefore, it is necessary innovative and creative penetration in facilitating public service availability by including many parties have adequate competency and credibility. Public service is service given to society by government such as administration service, excellent sector development and goods/ service supply like hospital, market, fresh water management, housing, publik resting place, parking, rubbish, tourism, and so. Therefore, in implementing regional cooperation includes certainly government goods/ service supply. Method used by the writer is empirical juridical research. Empirical juridical (juridical sociology) is a approach made to analyze about how far a rule or acts or law prevails effectively, in this case, that approach can be used to analizes qualitatively by public goods/ service supply implementation in the case regional cooperation in Pekalongan Regency. In supplying public goods/ service in regional cooperation, it is clear that in the case regional cooperation implementation with government cost/ regional government has to refer to President Decree No. 80 2003 about Government Goods/ service Supply Manual with cooperation object of goods explotation own regional has to refer to Governement Rule No. 6 2006 about Goods Own State/ Regional Management with cooperation object besides goods exploitation own regional has to refer to the Government Rule No. 50 2007 about Regional Cooperation Manner. Data obtained from field study basically is data analyzed by qualitative descriptive, after data is collected then poured in form of logical and systematical explanation,In concluding the problem, the writer uses deductive method, is conclusion method from general to special