TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA YANG MEMUAT DUA PERBUATAN HUKUM (ANALISIS PUTUSAN MHKAMAH AGUNG NOMOR 1440.K/PDT/1996)

SANTOSO, DIDI (2009) TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA YANG MEMUAT DUA PERBUATAN HUKUM (ANALISIS PUTUSAN MHKAMAH AGUNG NOMOR 1440.K/PDT/1996). Masters thesis, program Pascasarjana Universitas Diponegoro.

[img]
Preview
PDF - Published Version
230Kb

Abstract

Notaris merupakan pejabat umum yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentik. Namun dalam prakteknya terdapat akta notaris khususnya akta pengakuan hutang yang mempunyai kekuatan eksekutorial tidak dapat dieksekusi di Pengadilan Negeri karena mengandung cacat yuridis, yang menjadi pokok permasalahan adalah bagaimanakah keabsahan suatu akta pengakuan hutang yang dibuat notaris yang memuat dua perbuatan hukum dalam akta satu akta serta bagaimanakah tanggung jawab notaris sebagai pejabat pembuat akta terhadap akta yang mengandung cacat hukum. Suatu akta pengakuan hutang yang memuat dua perbuatan hukum yaitu pengakuan hutang dan kuasa untuk menjual mengandung cacat yuridis sehingga kehilangan kekuatan eksekutorialnya. Metode penelitian adalah yuridis normatif dengan jenis data yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier, metode pengolahan data dilakukan secara kualitatif sehingga menghasilkan data yang bersifat deskriftif analitis. Berdasarkan penelitian tersebut dapat tampak adalah akta pengakuan hutang merupakan akta notariil yang murni berdiri sendiri dan tidak dapat disertai atau ditambah dengan persyaratan-persyaratan lain terlebih lagi yang berbentuk perjanjian dan pemberian kuasa tersebut batal demi hukum karena bertentangan dengan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 Tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak sebagai Pemindahan Hak Atas Tanah serta notaris mempunyai tanggung jawab moral dan dapat dituntut untuk memberi ganti rugi jika merugikan pihak lain. Notary public is a general official who has an authority to make authentic certificate. However, there is a notary act within the practice, particularly debt admission having executorial force is cannot executed in district court because it contends juridical disability, which become main problem is how the validity of a debt admission affirmation is made by notary contending two legal deeds within one certificate and how the notary responsibility as certificate-made functionary toward a certificate contending legal disability. A certificate of debt admission is contending two legal deeds are debt admission and selling force is contending juridical disability so that it being losing of the executorial force. The research method is normative juridical with type of data is consist of primary, secondary and tertiary law materials, data processing method is done qualitatively so that generating analytical descriptive data. Base on the research, the debt admission act is a self-supporting pure notary act and cannot be attached or added by other requirements, moreover it in the form of agreement and empowering is cancel for law because it being in incompatible to Domestic Affair Ministry’s instructions No. 14 Year 1982 about the Prohibition of Unconditional Authority as Holding Deed of Land and notary has a morale responsibility and it is cannot be claimed to give compensation if harming others.

Item Type:Thesis (Masters)
Subjects:K Law > K Law (General)
Divisions:Postgraduate Program > Master Program in Notary
ID Code:17076
Deposited By:Mr UPT Perpus 2
Deposited On:21 Jul 2010 07:54
Last Modified:21 Jul 2010 07:54

Repository Staff Only: item control page