PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH ASAL HAK MILIK ADAT UNTUK PEMBANGUNAN PASAR DI DESA WAEBELA KECAMATAN AIMERE KABUPATEN NGADA PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Abstract

Di Propinsi Nusa Tenggara Timur pengadaan tanah tidak hanya untuk tanah-tanah milik pribadi saja, tetapi juga tanah-tanah yang dikuasai oleh masyarakat adat seperti : Tanah Desa (Tanah Druwe Desa), Tanah Pekarangan Desa (PKD), dan Tanah Ayahan Desa (AYDS). Digunakannya tanah asal hak milik adat untuk pembangunan pasar di Desa Waebela, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada Propinsi Nusa Tenggara Timur untuk bisa membantu perekonomian masyarakat sekitar serta untuk lebih membuka peluang usaha. Sedang untuk penyelesaian pengadaan tanah tersebut selalu disertai dengan pemberian ganti rugi yang merupakan masalah paling sentral di dalam pengadaan tanah. Dalam pemberian ganti rugi ini masyarakat lebih banyak memilih dalam bentuk uang. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pengadaan tanah asal hak milik adat di Desa Waebela, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada, Propinsi Nusa Tenggara Timur. Selain itu untuk mengetahui apakah ada kendala-kendala didalam memperoleh tanah tersebut guna pelaksanaan pembangunan pasar serta untuk mengetahui penyelesaian pemberian ganti rugi dalam pengadaan tanah hak milik adat untuk kepentingan umum. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, guna memberikan gambaran secara kualitatif tentang pelaksanaan pengadaan tanah, kendala-kendalanya didalam pengadaan tanah asal hak milik adat untuk pembangunan pasar di Desa Waebela Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada, Propinsi Nusa Tenggara Timur, serta penyelesaian pemberian ganti rugi. Dan bersifat deskriptif analitis yaitu dapat memberikan data atau gambaran pelaksanaan pengadaan tanah, kendala-kendala yang dihadapi dan penyelesaian pemberian ganti rugi. Data primer dan data sekunder ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan lapangan dengan studi dokumen maupun pedoman wawancara. Dari hasil penelitian ini menunjukkan pelaksanaan pengadaan tanah dilakukan melalui dua tahapan, yaitu pembebasan lahan dan pembangunan pasar. Kendala-kendala yang dihadapi didalam pelaksanaan pengadaan tanah asal hak milik adat ini yaitu kurangnya dana dan bahan baku untuk pembangunan pasar seperti pasir, semen, batu bata dan lain-lain. Sedangkan penyelesaian pemberian ganti rugi dilakukan dengan cara musyawarah pendekatan secara adat yang dilakukan oleh pihak pemerintah kepada pihak pemilik tanah, karena ada kesepakatan antara pihak pemerintah dan pihak pemilik tanah. Dan penyelesaian pemberian ganti rugi ini berupa uang secara tunai disebabkan karena lebih memudahkan dibandingkan dengan merelokasikan ke tempat lain karena ditakutkan akan ada masalah yang timbul ditempat baru tersebut. In Nusa Tenggara Timur Province land levying not just for just personal ownership lands, but also land which mastered by custom society like : Village Land (Tanah Druwe Desa), Village Yard Land (PKD), and Ayahan Village Land (AYDS). The using of custom property land for the development market in Waebela Village, Aimere District, Ngada Regency Nusa Tenggara Timur Province to be able to assist economics of society around and also to be more open opportunity work chance. While for to solving that land levying always accompanied with giving indemnity which representing most central problem in levying land. In this giving of indemnity more society chosen in form of money. The purposes of this research is to know execution of levying custom property land in Waebela Village, Aimere District, Ngada Regency, Nusa Tenggara Timur Province. Besides to know are there constraints in obtaining the land for execution of building market and also to know the solving of giving indemnity in levying of custom private property for public interest. Approach method which used is empirical juridical, to describe qualitative about execution of levying land, its constraints in levying of custom property land for the development of market in Waebela Village Aimere District, Ngada Regency, Nusa Tenggara Timur Province, and also the solving of giving indemnity. And have the character of analytical descriptive that is can give data or describing execution of levying land, constraints faced and solving of giving indemnity. Primary data and secondary data this conducted through research of field and bibliography with document study and also guidance of interview. From this research result showed that levying land execution conducted through two step, that is liberation of farm and development of market. Constraints faced in execution of levying of this custom property land that is lack of raw material and fund for the development of market like sand, cement, concrete break and others. While solving of giving. compensatory conducted by deliberation approach. traditionally conducted by governmental party to owner party, because there is agreement between governmental party and land owner party. And solving of this giving indemnity in the form of money in cash caused by more facilitating compared to allocation to other place cause frightful there will be. problem of arising out in that new place.