ANALISIS PENGATURAN TENTANG WILAYAH LAUT DAERAH KABUPATEN BATANG DALAM RANGKA MEWUJUDKAN RENSTRA BERDASARKAN KONSEP PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR TERPADU

Abstract

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah telah memberikan kewenangan daerah atau kabupaten dalam pengelolaan lautnya. Kabupaten Batang sebagai daerah yang mempunyai potensi laut yang sangat besar dan indah, maka dibutuhkan suatu pengelolaan yang terpadu agar dapat mempertahankan kekayaan yang dimiliki oleh laut daerah dan pesisir Kabupaten Batang. Berdasarkan latar belakang tersebut menimbulkan suatu perumusan masalah bagaimana pengelolaan wilayah pesisir Kabupaten Batang selama ini ditinjau dari konsep Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu, kendala-kendala yuridis apa yang dihadapi oleh Kabupaten Batang selama ini sehingga diperlukan pengelolaan wilayah pesisir terpadu, bagaimana upaya yuridis yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Batang untuk mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir terpadu. Permasalahan tersebut dicari penyelesaiannya dengan metode pendekatan secara yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis. Data sekunder tersebut akan dianalisis secara analisa kualitatif yuridis. Hasil dari penelitian yaitu pengelolaan wilayah laut daerah Kabupaten Batang masih bersifat sektoral. Setiap sektor yang berkepentingan dengan pesisir Kabupaten Batang mempunyai pengaturan masing-masing, baik berupa Perda maupun SK Bupati Batang. Hal tersebut menimbulkan tumpang-tindih dalam peraturan maupun pengelolaan, sehingga lempar tanggung jawab antar sektor dan kekosongan produk hukum menjadi kendala yuridis. Berdasarkan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, suatu kabupaten atau kota berhak ⅓ atas kewenangan di laut, menjadi dasar bagi Kabupaten Batang untuk menata pengelolaan yang terjadi selama ini. Pengelolaan yang sesuai harus berdasarkan pada konsep pengelolaan wilayah pesisir terpadu, sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai undang-undang payung. Untuk menjelaskan undang-undang tersebut, pertama kali yang harus dilakukan adalah membuat rencana strategis (renstra) dan sifatnya adalah wajib dimana renstra tersebut merupakan dasar untuk menuju pada tahap selanjutnya. Kesimpulannya, untuk mengatasi kendala yang terjadi dalam pengelolaan wilayah pesisir Kabupaten Batang selama ini, diperlukan pembuatan renstra untuk mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir terpadu sesuai dengan UU Nomor 27 Tahun 2007. The act number 32, 2004 on the regional government gives authority to regions or regencies in managing their seas. Batang regency, as a region with great and beautiful sea potencies, requires an integrated management in order to defend the assets owned by the regional seas and coasts. On the basis of the background, the problems emerged are how the management of coastal zones in Batang Regency viewed from the concept of Integrated Coastal Zone Management, what the juridical problems faced by Batang Regency recently si that it is required and integrated coastal zone management, how the juridical efforts that must be done by the government of Batang Regency to realize the integrated coastal zone management. The problems were solved by the approach method of juridical normative and the research specification of analytical descriptive. The secondary data was analyzed in juridical qualitative analysis. The research result shows that the management of the sea zones In Batang Regency is still sectoral. Each sector concerning with the coast of Batang Regency has its own regulation, both in the form of regional regulation (Perda) and the decree of the Batang Regent. If couses confusions in the regulation and the management so that there is an avoidance of responbilities among sectors and the non-existence of legal product become the juridical problem. On the basis of the act number 32, 2004 on regional regulation, a city or regency deserves a third of authorities on seas. It becomes the basis for Batang Regency to rearrange the recent management. An appropriate management must be based on the concept of the integrated coastal zone management in accordance with the act number 27, 2007 on the management of coast and small islands as the basis of law. To explain the regulation, the first thing to do is to make a strategic plan (rensra) is the basis to go to the next stage. In conclusion, to deal with the problems appeared in the management of coastal zone in Batang regency recently, the making of strategic plan (renstra) is required to realize the integrated coastal zone management in accordance with the Act number 27, 2007.