ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS

Bharline, Dewangga (2009) ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS. Masters thesis, program Pascasarjana Universitas Diponegoro.

[img]
Preview
PDF - Published Version
303Kb

Abstract

Notaris adalah Pejabat umum yang diangkat Pemerintah untuk membantu masyarakat umum dalam hal membuat perjanjian-perjanjian yang ada atau timbul dalam masyarakat. Perjanjian-perjanjian tertulis yang dibuat dihadapan Notaris disebut akta. Didalam Undang-undang Notaris baik Undang-undang yang terdahulu maupun Undang-undang yang sekarang ada, tidak diatur secara jelas tentang bagaimana seorang Notaris itu selaku Pejabat Umum mempertanggungjawabkan secara hukum apabila dia melakukan kesalahan dalam membuat akta yang dibuatnya, hanya dikatakan bahwa seorang Notaris tidak boleh menolak untuk membuat suatu akta yang dimohon dan seorang Notaris tidak boleh membuat akta yang bertentangan dengan hukum. Sehingga menimbulkan pertanyaan yang menjadi permasalahan adalah bagaimanakah pertanggungjawaban dan sanksi-sanksi Notaris selaku pejabat umum apabila melakukan suatu kesalahan dalam pembuatan akta yang dibuatnya berdasarkan UU No.30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan dalam hal dibuatnya Akta Notaris berdasarkan keterangan pihak-pihak namun ternyata keliru ataupun salah. Bagaimana perlindungan hukumnya terhadap Notaris yang bersangkutan? Penelitian ini menggunakan Metode Pendekatan secara yuridisnormatif, Spesifikasi Penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, dan data yang diolah adalah analitis kualitatif isi sesuai dengan tujuan penelitian yang selanjutnya dikonstruksikan dalam suatu kesimpulan. Adapun pembahasan terhadap permasalahan yaitu : pertanggungjawaban Notaris tidak diatur dengan jelas didalam UU No.30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tetapi pertanggungjawaban terhadap Notaris berdasarkan akta yang dibuatnya, maka dari itu Notaris cenderung melaksanakan tanggung jawab terhadap isi dari akta tersebut untuk melindungi dirinya sendiri agar sesama pihak baik klien/pihak-pihak yang terkait didalam akta maupun Notaris sama-sama mendapatkan kepastian hukum agar tidak mengalami kerugian karena Notaris harus melaksanakan jabatannya berdasarkan Undang-undang sedangkan perlindungan hukum Notaris didalam UU No.30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dilindungi oleh Majelis Pengawas (Daerah, Wilayah, Pusat) yang terdiri dari Akademis, Praktisi, dan Pemerintah. Perlindungan hukum Notaris juga berdasarkan akta yang dibuatnya. Demi untuk menjaga kepercayaan serta demi melindungi masyarakat yang meminta jasa Notaris diserukan bagi Notaris selalu memeriksa setiap akta yang dibuatnya agar tidak terjadi kesalahan. Notary was the Official of the public who was appointed by the Government to help the public's community in the matter to make available agreements or to emerge in the community. Agreements were written that was made opposite the Notary be acknowledged as the deed. In Notary regulations both previous regulations and regulations that now are available, was not arranged clearly about how a Notary as the Official of the Public account for legally if he carried out the mistake in making the deed that was made by him, only was said that a Notary might not refuse to make a deed that was requested and a Notary might not make the unlawful deed. So that raises the question of how responsibility and the Notary's sanctions as the official of the public if carrying out a mistake in the production of the deed that was made by him be based on UU No.30 in 2004 about the Position of the Notary and in the matter was made by him the Notary deed was based on sides's information but evidently wrong or the mistake. How the protection of his law for the relevant Notary? This research used the approach Method juridically-normative, the Specification of the Research that was used was descriptive analytical, and the data that was processed was analytical qualitative the contents was in accordance with the aim of the further research constructed in a conclusion. The discussion of the problem is The Notary's responsibility was not arranged clearly in UU No.30 in 2004 about the Position of the Notary but responsibility against the Notary was based on the deed that was made by him, therefore the Notary tended to carry out responsibility to the contents from this deed to protect himself so that the fellow good side the client/sides that were related in the deed and the Notary together got the assurance of the law in order to not experience the loss because the Notary must carry out his position was based on regulations and the protection of the Notary's Law in UU No.30 in 2004 about the Position of the Notary was protected by the supervisory Council (the Area, the Territory, the Centre) that consist of academic, the Practitioner, and the Government. The protection of the Notary's law also was based on the deed that was made by him. For the sake of to maintain the belief as well as in order to protect the community that asked the Notary's service to be called on for the Notary always checked each deed that was made by him in order to the mistake not happen.

Item Type:Thesis (Masters)
Subjects:K Law > K Law (General)
Divisions:Postgraduate Program > Master Program in Notary
ID Code:16959
Deposited By:Mr UPT Perpus 2
Deposited On:20 Jul 2010 08:58
Last Modified:20 Jul 2010 08:58

Repository Staff Only: item control page