PELAKSANAAN LELANG TERHADAP BARANG RAMPASAN DI KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG (Auction's execution towards spoil At country's judiciary Palembang")

Abstract

Di dalam pelaksanaan terhadap barang rampasan ada prosedur atau tata cara yang sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Tetapi, pada tahun 2000 yang lalu diberlakukannya Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2000 Tentang Pemanfaatan Kapal Perikanan Yang Dirampas Untuk Negara yang secara garis besar menegaskan bahwa terhadap kapal – kapal asing atau kapal – kapal yang tertangkap oleh pihak yang berwenang itu tidak dilakukan lelang tapi dihibahkan kepada nelayan kecil dan transmigran. Dari hal inilah yang menimbulkan ketidaksinkronisasian antara peraturan yang mengatur pelaksanaan lelang terutama terhadap barang rampasan berupa kapal. Dari hal tersebut, timbullah permasalahan terhadap pelaksanaan lelang barang rampasan yang disita oleh Kejaksaan Negeri Palembang dan faktor – faktor penghambat di dalam pelaksanaan lelang dan upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut. Penelitian yang dilakukan di dalam penulisan tesis ini menggunakan metode yuridis empiris. Maksudnya adalah pendekatan terhadap suatu masalah dengan cara meninjau peraturan – peraturan perundang – undangan dan putusan – putusan pengadilan yang telah berlaku dalam masyarakat sebagai hukum positif dengan peraturan pelaksanaannya termasuk implementasinya di lapangan. Dari hasil penelitian, dapat diketahui bahwa di dalam pelaksanaan lelang barang rampasan ini memang terdapat banyak kendala seperti pengeluaran surat izin yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung RI, penentuan harga limit, kondisi barang yang rusak dan sedikitnya peserta lelang yang menghadiri pelaksanaan lelang barang rampasan tersebut. Jadi dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Palembang belum berjalan effektif serta harus adanya tindakan yang cepat dan tegas dari pihak – pihak yang terkait dengan pelaksanaan lelang barang rampasan. In execution towards spoil there procedure or Appropriate customs and manners with regulation perundang - operative 's invitation. But, In the year 2000 ago memberlakukannya number's president's decision 14 year 2000 about fishery's ship's utilization that seized for country marginally confirm that towards ship - foreign's ship or Ship - crenellated 's ship by that in charge's side is not done auction but presented to little fisherman and Transmigrant. From this matter evokes ketidaksinkronisasian between regulation that regulate auction's execution especially towards spoil shaped ship. From the mentioned, Emerge troubleshoot towards spoil's auction's execution that seized by country's judiciary palembang and Factor - hindrance's factor in auction's execution and What done to overcome the mentioned. Watchfulness that done in this thesis's writing uses empirical juridical method. The purpose approach towards a problem by review regulation - regulation perundang - invitation and Decision - court's decision that operative in society as positive law with the execution's regulation has belonged the implementation at field. From watchfulness's result, Knowable that in this spoil's auction's execution really there are a lot of obstacle like licence's expenditure that taked by great judiciary ri, Price pixing limit, Goods's condition that broken and At least auction's entrant that attend spoil's auction's execution. So from explanation above inferential that auction's execution that done by country's judiciary palembang not yet walk effektif with must fast 's action's existence and Firm from side - 's side related to spoil's auction's execution.