PELAKSANAAN PENINGKATAN STATUS HAK GUNA BANGUNAN MENJADI HAK MILIK ATAS OBYEK RUMAH TOKO DI KOTA TANGERANG

Abstract

Tanah merupakan bagian dari bumi yang sangat penting untuk mendukung aktivitas manusia, dan kepadatan penduduk yang sangat tinggi menyebabkan begitu banyak orang yang membutuhkan tanah, baik itu untuk tinggal, berusaha, dan juga sebagai salah satu investasi untuk meraih keuntungan. Perkembangan jaman juga menuntut agar tanah selain sebagai tempat untuk didirikan bangunan untuk tinggal juga dapat multi fungsi sehingga dapat juga untuk tempat berusaha, yang lazim juga di sebut sebagai Rumah Toko. Permasalahan timbul saat pemilik Hak Guna Bangunan atas rumah Toko akan meningkatkan menjadi Hak Milik, proses yang kurang dimengerti oleh pemilik Rumah Toko dan berbagai kendala di Badan Pertanahan Nasional, menjadi hambatan yang di hadapi saat akan meningkatkan hak nya. Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk mengetahui bagaimana peningkatan Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik atas objek Rumah Toko di Kota Tangerang, apa saja hambatanya dan bagaimana penyelesaianya dalam peningkatan Hak Guna Banguna menjadi Hak Milik di Kota Tangerang. Metode Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Metode penentuan sampel yang digunakan adalah urposive sampling. Penulis mengambil sampel:Badan Pertanahan Nasional Kota Tangerang, Badan Pusat Statistik Kota Tangerang, Pemilik Rumah Toko Modern Land, Rumah Toko Banjar Wijaya, Rumah Toko Merdeka, 3 orang warga masyarakat yang melakukan peningkatan hak guna bangunan menjadi hak milik atas objek Rumah Toko di kota Tangerang. Hasil penelitian menunjukan bahwa kenyataan di lapangan banyak pemilik Rumah Toko yang tidak mengetahui tentang peningkatan Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik, pemilik Rumah Toko kurang memahami bagaimana proses pelaksanaanya dan bagaimana pengurusanya. Terlebih lagi Badan Pertanahan nasional kurang melakukan sosiliasi tentang peraturan yang mengatur tentang peningkatan hak guna Banguna menjadi Hak Milik, faktor kebijakan Kepala Kantor sering menjadi kendala, dan biaya untuk membayar uang pemasukan ke kas negara juga sangat tinggi sehingga membuat para pemilik Rumah Toko enggan mengurusnya.