PELAKSANAAN PERKAWINAN ANTAR WARGA NEGARA INDONESIA DAN WARGA NEGARA ASING SETELAH BERLAKUNYA UNDANG – UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI KOTA DENPASAR PROVINSI BALI (EXECUTION OF MARRIAGES BETWEEN INDONESIAN CITIZENS AND FOREIGN CITIZENZ AFTER THE LEGALIZATION OF ACT NUMBER 1 YEAR 1974 CONCERNING MARRIAGE IN DENPASAR CITY BALI PROVINCE)

Abstract

Perkawinan campuran antar WNI dan WNA yang dilakukan di Indonesia khususnya di Kota Denpasar Provinsi Bali beberapa tahun terakhir ini menjadi sebuah perbincangan yang menarik, di satu sisi perkawinan campuran dilatarbelakangi oleh adanya harta yang lebih dari salah satu pasangan, kemudian yang kedua faktor keinginan untuk lebih mendalami mengenai budaya setempat dan ketiga adalah faktor keturunan. Dalam faktor yang ketiga inilah banyak akibat hukum yang lahir dalam konteks keperdataan termasuk di dalamnya bagaimana pelaksanaan perkawinan campuran (prosedur perkawinan campuran itu dilaksanakan) dan bagaimana akibat hukum perkawinan campuran dilihat dari hubungan suami dan istri, anak dan orang tua, serta bagaimana status harta perkawinan tersebut, Data yang digunakan dalam metode ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh dari lapangan melalui wawancara, dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka melalui studi dokumen. Penelitian ini menggunakan metode non random sampling, artinya tidak semua populasi diberi kesempatan untuk dijadikan sampel, sedangkan teknik pengambilan sampel menggunakan Purposive sampling yaitu berdasarkan tujuan tertentu dengan pertimbangan dan kriteria yang sudah ditentukan dalam penelitian yaitu pasangan suami isteri yang melakukan perkawinan Berdasarkan penelitian diketahui bahwa, pertama Pelaksanaan Perkawinan Campuran di dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengaturnya secara khusus dan Akibat terhadap status kewarganegaraan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan campuran, oleh Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan memberikan kebebasan bagi kedua belah pihak untuk menentukan sikapnya, yang mengakibatkan anak – anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran tersebut memiliki dwi kewarganegraan. Sedangkan harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Sedangkan perjanjian perkawinan yang dibuat oleh mereka merupakan penyimpangan dari ketentuan hukum tentang milik bersama dalam perkawinan. Implikasi adanya perjanjian perkawinan di antara mereka percampuran harta kekayaan bersama secara keseluruhan menurut hukum tidak akan terjadi. Mixed marriages between Indonesian citizens and foreign citizens conducted in Indonesia especially in Denpasar City Bali Province in the last several years become an interesting discussion. On one side, the mixed marriages have the background of, firstly, one person in a couple has mor wealth, secondly, a factor of desire to deepen the local culture more, and thirdly, the factor of desendant. In this third factor, there are many legal consequences emerging from Civil Law context, including how the execution of mixed marriages are (executed mixed marriage procedure) and what the legal consequences of mixed marriages are viewed from the ralationships of husband and wife, children and parents, and the status of assets obtained from those marriages. The used data in this research are primary data, which are the data collected from from the site by conducting interviews, and secondary data collected from literature materials by conducting a documentation study. This research uses the non-random sampling method, which means, not all population is given a chance to be the samples. Meanwhile the sample collection technique uses the purposive sampling technique, which bases on the particular purpose with the consideration and criterion that have been established in this research, which is, husband-wife couples conducting mixed marriages. Based on the research, it is found that: first, the execution of mixed marriages is not regulated in Act Number 1 Year 1974 in particular. The consequence concerning citizenship status for those conducting mixed marriages is that, Act Number 1 Year 1974 concerning Marriages and Act Number 12 Year 2006 concerning citizenship give freedom to both parties to determine their decision, causing the children born from such marriages have double citizenship. Meanwhile, the marriage agreements created by them are deviations of legal terms concerning collective property in a marriage. The implication of marriage agreements between them is that, the mixing of collective assets on the whole never takes place according the law.