PENGEMBANGAN KREDIT SEKTOR PERTANIAN (Tinjauan Pada PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah)

Abstract

Kedudukan Bank sebagai lembaga intermediasi sangat penting dalam pembangunan ekonomi nasional Indonesia khususnya dalam penyediaan pembiayaan (kredit). Disisi lain sektor pertanian merupakan sektor ekonomi yang menyerap tenaga kerja (SDM) terbesar di Indonesia serta penghasil beras menjadi sumber makanan pokok bagi sebagian besar masyarakat. Peran kredit perbankan sangat strategis dalam pengembangan sektor pertanian ini, akan tetapi kredit sektor pertanian sampai saat ini perkembangannya terlalu rendah hanya 5,6 % dari portofolio kredit secara nasional. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, judul tesis Pengembangan Kredit Sektor Pertanian (Tinjauan Pada PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah), diharapkan dapat menjawab permasalahan yang akan dikaji dalam Penelitian Tesis ini, yaitu: 1. Kebijakan-kebijakan apa yang dilakukan pemerintah untuk memacu pada pengembangan kredit sektor pertanian? Serta 2. Kebijakan-kebijakan apa yang dilakukan Bank Indonesia dan Bank Pelaksana (PT.Bank Pembangunan Daerah jawa Tengah) untuk memacu pengembangan kredit sektor pertanian? Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan tujuan untuk mengkaji aspek yuridis kebijakan - kebijakan pemerintah maupun bank pelaksana tentang kebijakan kredit pada umumnya dan kebijakan kredit sektor pertanian pada khususnya, dalam pembahasan penulisan ini penulis mengunakan analisis kualitatif. Untuk mengatasi rendahnya pertumbuhan kredit pada sektor pertanian ini pemerintah telah berupaya dengan mengeluarkan berbagai kebijakan-kebijakan di bidang perkreditan pada umumnya dan kebijakan kredit sektor pertanian pada khususnya, kebijakan-kebijakan tersebut bersifat pragmatis dan disesuaikan dengan pekembangan perekonomian nasional yang sedang terjadi. Kebijakan kredit sektor pertanian selama ini merupakan kredit program dan bersifat masal, dengan dana Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI). Dengan berlakunya Undang-Undang nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Maka Kredit Likuiditas Bank Indonesia telah ditiadakan, sehingga dalam pelaksanaannya diserahkan pada masing-masing bank pelaksana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan-kebijakan tersebut ada yang tidak sinkron dan saling bertentanagn sehingga menjadi penghambat bagi bank dalam pengembangan kredit pada sektor pertanian bahkan akan merugikan bank dalam pelaksanaannya The position of Bank as an intermediation institution it’s very play an important role as the agent of development in the case of nasional economic development especially of fund (credit) in other side the agriculture sector economic that pervade biggest manpower (human Resources) in Indonesia an rice producer wich is the resources of the staple food the major of Indonesian people. The lead of banking credit is very strategic in the agriculture sector development, nevertheless nowadays the development of agriculture sector is very low its only 5,6 % from portofolio credit nationally. Base on the problems background above, the title thesis “ The Development Of Agriculture Sector Credit ( Observation at PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah) “, it’s hoped to be able to answer problems that will be investigated in the study of thesis, that is : 1. What policies that government do to push in development of agriculture sector credit? and 2. What policies that the Indonesian Bank and Implementer Bank do (PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah) to push in development of agriculture sector credit? The approaching method which is used in the study is reseach of normative yuridicial of government policies and the implementer bank about credit policies in generally and credit policies in agriculture sector in particular. In the observation methode to accentuate at qualitative analysis. To overcome about the problems above especially in the agriculture sector the gouverment has been trying to make policies in credit field generally and the policies of agriculture sector credit in particular, the policies above is pragmatic and appropriated with national economic development. The policies of agriculture sector credit so far is credit program and making it massive with the fund of Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI). By put of law number 23 year of 1999 into effect about Indonesian Bank. So, the Indonesian Bank Liquidity Credit invalid, in the implementation it’s submitted the office archives to each implementer bank. The outcome of the study is indicate that apart of the policies is not synchronous and contradicted so it’s become inhibiting factor to the bank in credit development in agriculture sector in fact it will be inflicted a loss upon bank in their implementation.