PERANAN NOTARIAT SEBGAI PEJABAT LELANG DALAM UPAYA SOSIALISASI LELANG DI INDONESIA

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ketentuan Notaris sebagai Pejabat Lelang tak bertentangan dengan Undang-undang Jabatan Notaris, faktor penghambat berkembangnya lelang di masyarakat, Notaris sebagai Pejabat Lelang mempunyai kewajiban untuk mensosialisasikan lelang kepada masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian juridis empiris, pengumpulan data dan bahan hukum, baik primer maupun sekunder, kasus yang dikumpulkan melalui pengamatan, wawancara, dan studi dokumen-dokumen hukum, sedangkan teknik analisis dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Notaris untuk diangkat sebagai Pejabat Lelang Kelas II berdasarkan Pasal 6 Kepmenkeu Nomor 305/KMK.01/2002 tentang Pejabat Lelang dan Keputusan DJPLN Nomor 36/PL/2002 tentang Juknis Pejabat Lelang adalah sehat jasmani dan rohani, memiliki kemampuan melaksanakan lelang dibuktikan dengan rekomendasi dari Kepala KP2LN setempat dan lulus ujian Profesi Pejabat Lelang dan Penilai, mengikuti diklat Profesi Pejabat Lelang dan Penilai atau Diklat Lelang III (Khusus), tidak pernah terkena sanksi administrasi, tidak pernah dijatuhi hukuman pidana, dan memiliki integritas yang tinggi yang dinyatakan dengan surat rekomendasi dari organisasi profesi Notaris dengan kriteria yang ada pada Kode Etik Profesi Notaris yaitu melaksanakan kode etik profesi dengan baik serta setia kepada organisasi profesi, adil, mandiri, jujur, dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak memihak. Faktor-faktor penghambat yang menyebabkan lelang kurang berkembang di masyarakat meliputi faktor ekonomi dan sosial atau psikologis, adalah masyarakat kurang mengenal lelang sebagai lembaga perdagangan karena pengetahuan lelang yang dimiliki masih kurang, masih adanya pandangan atau konotasi negatif terhadap lelang yaitu lelang selalu berkaitan dengan pelaksanaan putusan pengadilan dan merupakan penjualan barang bermasalah secara murah, biaya-biaya yang dikeluarkan dalam lelang cukup besar, antara lain Bea Lelang, Uang Miskin, PPh Pasal 25 (apabila ada), BPHTB, atau Biaya Administrasi serta imbalan jasa (fee) jika lelang dilaksanakan melalui Baku Lelang, sehingga lelang terkesan sebagai lembaga jual beli yang mahal secara ekonomis, prosedur lelang yang dianggap oleh masyarakat terlalu berbelit-belit, mulai dari permohonan dan pengumuman (pra lelang), pelaksanaan (lelang) sampai pengesahan atau penunjukan Pembeli dan pembayaran harga lelang (pasca lelang) sehingga menimbulkan kesan penjualan secara lelang tidak efisien dari segi waktu. Notaris sebagai Pejabat Lelang mempunyai kewajiban untuk melakukan sosialisasi lelang karena salah satu tugas Pejabat Lelang adalah memberikan informasi mengenai lelang agar pelaksanaan lelang optimal dan salah satu laporan yang harus dibuat secara berkala adalah frekuensi penggalian potensi lelang. This research aim to recognize whether the stipulation of Notary as Auction Official be incompatible with the Ordinance of Notary Position, the obstacle factor of expanding of auction in society, the notary as auction official have an obligation to socialize auction to society. This research using empirical juridical research method, data collecting and law materials, neither primary nor secondary, the case that collected through observation, interview, and study of law document, while the analysis technique used qualitatively. Result of this research demonstrating that condition must be complied by notary. To be appointed as Auction Official of Class II that based on the Article 6 Finance Minister Decision Number 305/KMK/ 01 / 2002 about Auction Official and DJPLN Decision Number 36/PL/2002 about Juknis of Auction Official are have physic and mental healthy, have the ability to implement the auction which proved by recommendation of Local KP2LM Chief Executive and passing Assessor Auction Official and Professions Examination, join with a Training and Education Program of Auction III (particular), have never been get the sanction of administration, have never been included a criminal law, and have the high integrity and expressed with letter of recommendation by profession organization of Notary with the existing criteria on Ethical Code of Notary Profession that is implementing Ethical Code of Profession better and also loyal to profession organization, fair, self-supporting, honest, full responsibility sense and unbiased. The obstacle factors which causing the auction be less expanding in society are including economy and social or psychology factors. That is society less recognizing the auction as commerce institute because the knowledge of auction which owned still less, there is still a negative view or connotation for auction that is auction always related to the implementation of the court decision and constitute the problematic goods sales cheaply. The expenses that be paid within auction is much enough, for example auction tax, Impecunious Money, PPh Article 25 (if exist), BPHTB, or Administration Expense and recompense if auction be implemented through Auction Office, so that impress as sales institute which expensive economically. The procedure of auction is considered by society is too circumlocutory, start from application and notification (pre-auction), implementation (auction) to authentication or appointment of buyer and payment of auction cost (post-auction) so that generating sales impression by auctioned inefficient with time facet. Notary as Auction Official has the obligation to do auction socialization because one of Auction Official task is giving information of auction in order to implementation of optimal auction and one of report which must made periodically is potential dig frequency of auction. Keywords: Auction Official, Socialization