KEDUDUKAN CAMAT SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) SEMENTARA DI KABUPATEN KAPUAS HULU,PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Abstract

Penelitian tentang Kedudukan Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah ini bertujuan Untuk mengungkapkan dan menganalis tentang kewajiban camat sebagai PPAT sementara di Kabupaten Kapuas Hulu,Kalimantan Barat yang disesuaikan dengan PP No.37 tahun 1998 dan ketentuan pelaksananya yaitu Peraturan Kepala BPN No.1 Tahun 2006 dan untuk mengungkapkan dan menganalisis tentang hambatan yang dihadapi Camat selaku PPAT sementara dalam pembuatan akta dibidang pertanahan di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris yaitu penelitian ini disamping menggunakan metode-metode ilmu pengetahuan juga melihat kenyataan dilapangan. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu Penelitian berdasarkan peraturan peraturan yang berkaitan dengan Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan data primer yaitu data yang diperoleh dari lapangan. Pada penelitian ini spesifikasi yang dipergunakan adalah deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis obyek dari pokok permasalahan. Hasil penelitian di 2 (dua) Kecamatan di Kabupaten KapuasHulu,Provinsi Kalimantan Barat yaitu Kecamatan Putussibau Utara dan Putussibau Selatan menunjukkan bahwa penunjukan Camat sebagai PPAT Sementara masih diberlakukan di Kabupaten Kapuas Hulu karena belum terpenuhinya formasi PPAT di Kabupaten tersebut. Dengan ditunjuknya Camat sebagai PPAT Sementara, maka pada prinsipnya kedudukan dan fungsi Camat sebagai PPAT Sementara adalah sama dengan PPAT Tetap, yaitu kedudukannya sebagai Kepala Wilayah Kecamatan (Pejabat Umum) dan fungsinya sebagai, Pejabat Pembuat Akta. Hal ini juga berarti bahwa kewajiban Camat dalam kedudukan dan fungsinya sebagai PPAT Sementara juga sama dengan PPAT Tetap Apabila dilihat mengenai kualifikasi untuk Camat bisa ditunjuk menjadi PPAT belum memenuhi kualifikasi untuk dapat ditunjuk menjadi PPAT Sementara. Hal ini disebabkan karena para Camat yang ditunjuk sebagai PPAT sebagian besar belum pernah mendapat program pendidikan khusus PPAT yang diselenggarakan yang di selenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional. Namun apabila dilihat dari isi Pasai 5 ayat (3) PP NO. 37 Tahun 1998 yang merupakan dasar hukum bagi seorang Camat untuk ditunjuk menjadi PPAT, maka Camat dianggap memenuhi kualifikasi untuk bisa ditunjuk sebagai PPAT karena faktor kurangnya PPAT pada daerahnya. Selain itu dalam kenyataannya walaupun sudah diatur dalam undang-undang, masih banyak Camat yang berkedudukan dan berfungsi sebagai PPAT Sementara yang melakukan penyimpangan terhadap ketentuan kewajiban PPAT. Dalam hal yang menyangkut pelaksanaan togas pokok dan fungsi Camat Sebagai PPAT Sementara pada prinsipnya sama dengan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PPAT tetap. Namun apabila menyangkut pelaksanaan kewajiban PPAT oleh Camat Sebagai PPAT Sementara di Kabupaten Kapuas Hulu,Provinsi Kalimantan Barat masih sering terjadi penyimpangan, hal tersebut di karenakan kurangnya penerapan sanksi dari pihak Kantor Pertanahan serta aparat pelaksananya yang belum menanggapi dengan serius dan tegas dalam menghadapi penyimpangan pelaksanaan kewajiban PPAT Sementara. The research on the position of District Heads as the Making Officer of Land Certificate was aimed to reveal and to analyze the duties of District Heads as the temporary PPAT in the Regency of Kapuas Hulu, West Kalimantan adjusted with the Government Regulation (PP) number 37, 1998 and the implementation stipulation, that is, the Regulation of the head of BPN number 1, 2006. In addition, it was aimed to reveal and to analyze the obstruction faced by the District Heads as the temporary PPAT in making certificates of lands in the Regency of Kapuas Hulu, West Kalimantan. This research is the juridical empiric legal research using the science methods and the facts in practice. The data applied was secondary data, that is, the research was based on the regulations related to the Official Regulation of the Making Officer of Land Certificate. In addition, it also used primary data which was obtained from fields. The specification used in this research was analytical descriptive, that is, a research describing entirely and systematically the objects of the issues. The research results in two district of the Regency of Kapuas Hulu, West Kalimantan Province,namely is district of north Putussibau and district of south Putussibau showed that the appointing of the District Heads as the temporary PPAT was still applied in the Regency of Kapuas Hulu because the formation of PPAT in the Regency was inadequate. By the appointing of the District Heads as the temporary PPAT, so legally the position and function of the District Heads as temporary PPAT is equal with Permanent PPAT. When it is viewed from the qualification of the District Heads to be able to be appointed as the temporary PPAT, the District Heads is not qualified because most of them do not get the special educational program of PPAT held by the National Land Office. However, when it is viewed from the content of article 5 section 3 of the Government Regulation (PP) number 37, 1998 which is the legal basis for a District Head to be appointed as PPAT, so the District Head is considered to meet the qualification because PPAT inadequate in his territory. However, in fact, although it is regulated by law, there are still many District Heads, who have function and position as temporary PPAT, do violations on the stipulations of PPAT duties. In terms of the main duties and function of District Heads as temporary PPAT, legally, they have the same quality as the permanent PPAT. When it is related to the violations performed by the District Heads in the Regency of Kapuas Hulu, West Kalimantan Province, it I caused by the lack of sanctions applied by the Land Office and the executing officers do not respond seriously and strictly in dealing with the violations in implementing the duties as the temporary PPAT.