PERLINDUNGAN HUKUM NOTARIS UNTUK MENJADI SAKSI, TERSANGKA MAUPUN TERGUGAT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS DI KOTA YOGYAKARTA

Abstract

Notaris menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah pejabat umum yang diberikan wewenang oleh hukum untuk membuat akta otentik. Akta otentik sangat berguna dalam kehidupan masyarakat, karena merupakan salah satu alat pembuktian. Karena hal itu, maka menjadikan Notaris sebagai jabatan kepercayaan yang harus dapat bertanggung jawab secara hukum, moral, maupun etika kepada negara, masyarakat, pihak-pihak yang bersangkutan (klien), dan organisasi profesi atas tugas dan wewenang yang dilakukan. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum Notaris untuk menjadi saksi, tersangka maupun tergugat menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan juga mengenai hambatan terlaksananya perlindungan hukum terhadap Notaris yang dijadikan saksi, tersangka maupun tergugat di Kota Yogyakarta. Metode penulisan dalam tesis ini adalah yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data sekunder diperoleh dengan cara studi kepustakaan, sedangkan data primer diperoleh melalui wawancara. Wawancara dilakukan terhadap nara sumber yang menunjuk sejumlah lima orang anggota Majelis Pengawas Daerah Kota Yogyakarta. Notaris dalam melakukan tugas dan kewenangan diawasi oleh Majelis Pengawas Notaris, selain itu Majelis Pengawas Notaris juga melindungi Notaris yang akan dijadikan saksi, tersangka atau tergugat. Notaris harus diberi perlindungan karena Notaris wajib merahasiakan segala macam yang berhubungan dengan jabatan dan profesinya. Berdasarkan hasil penelitian, Notaris di Kota Yogyakarta yang akan dipanggil menjadi saksi, tersangka maupun tergugat mendapat perlindungan Majelis Pengawas Daerah Kota Yogyakarta. Majelis Pengawas Daerah berhak memberi persetujuan bagi Notaris yang akan dijadikan saksi, tersangka atau tergugat setelah menjalankan sidang pemeriksaan. Hal lain yang dihasilkan dari penelitian ini adalah mengenai hambatan terlaksananya perlindungan hukum terhadap Notaris yang dijadikan saksi, tersangka maupun tergugat di Kota Yogyakarta. Hambatan dalam melaksanakan perlindungan hukum bagi Notaris adalah tidak tersedianya sarana dan prasarana bagi Majelis Pengawas Daerah dalam melakukan tugasnya. Hambatan lain yang terjadi yaitu, dalam sidang pemeriksaan Notaris sering kali tidak terbuka terhadap fakta yang terjadi. Notary Public according to the Act Number 30 Year 2004 about the profession of Notary Public is a General Official which given the competence by the law to make authentic documents. Authentic document or it is known as official document are useful for the community, for it is one of a proofing tools. For that reason, Notary public is a trusted profession, so the responsibility before the law fell on him or her morally to the Nation, community, and parties that involved (client) and also to the profession organitation according to the work and the competence he or she does. The intention on writing this thesis is to found out about the implementation of protection for the Notary public becoming witness or defendant according to the Act number 30 year 2004 and also to found out the barriers faced by the Notary Public Monitoring Committee when doing it’s work to protect the Notary public becoming a Witness or Defendant in the City of Yogyakarta. So the research held at the City of Yogyakarta. The method in writing this thesis is empirical legal research method. The data used in this research are secondary data obtain from bibliography by reading legal books which cover primary, secondary and tertiary legal material. To make this research complete, primary data is also used. The primary data are obtained through field research by using interview. The interview is done by selecting five persons from the members of Notary Public Monitoring Committee. Notary public in doing his or her job is monitored by the Notary public monitoring committee. Other than that, the committee function is to protect the Notary public becoming a Witness or a Defendant. Notary public needs to be protected because of its duty to keep all the secrets according to his profession. The results of study shows that Notary Public in City of Yogyakarta when becoming a Witness or a Defendant, the Notary Public Monitoring Committee will give the agreement after held the investigation meeting. According to the research, the barriers faced by the Notary Public Monitoring Committee when doing it’s work to protect the Notary public becoming a Witness or Defendant in the City of Yogyakarta is the barriers of not having the facilities. Other barriers happen is when the investigation meeting held, the reported Notary Public does not explain the real fact that happen.