PELAKSANAAN PERUBAHAN HAK ATAS TANAH YANG MASIH DIBEBANI HAK TANGGUNGAN DARI HAK GUNA BANGUNAN (HGB) MENJADI HAK MILIK (HM) PADA RUMAH SEDERHANA ( RS ) DI KECAMATAN BANYUMANIK KOTA SEMARANG

Abstract

Kebutuhan akan perumahan sekarang ini semakin semarak karena memang masyarakat sangat membutuhkan sehingga pembangunan yang dilaksanakan oleh Developer pengembang perumahan sebagai badan hukum status tanah tidak boleh dimiliki dengan status Hak Milik. Oleh karena itu hak atas tanah yang diberikan adalah Hak Guna Bangunan, hal tersebut adalah tidak sesuai dengan prinsip hukum tanah Nasional yang dituangkan dalam Pasal 21 ayat (1) Undang Undang Pokok Agraria yang berbunyi : “ Hanya warga Negara Indonesia dapat mempunyai hak milik “ . Berkaitan dengan itu , Pemerintah mengeluarkan Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1997 Jis Nomor 15 Tahun 1997 dan Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pemberian Hak Milik Untuk Rumah Sangat Sederhana dan Rumah Sederhana . Kebijaksanaan tersebut adalah dimaksudkan untuk memberikan kemudahan terhadap perubahan status hak atas tanah dari Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik untuk bidang tanah yang memiliki kriteria harga perolehan tanah dan rumah tidak lebih dari Rp 30.000.000,- dan diatasnya dibangun rumah dalam rangka perumahan massal atau kompleks perumahan. Tujuan penelitian yang berjudul “ Pelaksanaan Perubahan Hak Atas Tanah Yang Masih Dibebani Hak Tanggungan Dari Hak Guna Bangunan Menjadi Hak Milik pada Rumah Sederhana Di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang “ ini adalah 1) Untuk mengetahui proses pelaksanaan perubahan hak atas tanah yang masih dibebani hak tanggungan dari Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik , 2) Untuk mengetahui kendala-kendala yang menyebabkan masih banyaknya Rumah Sederhana yang masih berstatus Hak Guna Bangunan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, guna menganalisa tentang sejauh mana peraturan yang berlaku dan diterapkan di masyarakat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diambil pemilik rumah sederhana yang dijadikan sebagai responden serta mewawancarai nara sumber yang terkait . Sampel yang dipilih purposive non random sampling yaitu agar subyek-subyek yang dituju dapat diperoleh dan berguna bagi peneliti. Hasil penelitian yang diperoleh ternyata masih banyak status tanah Hak Guna Bangunan di komplekn perumahan yang belum dirubah statusnya menjadi Hak Milik . Alasan mengapa belum merubah statusnya yang paling banyak karena terhadap kredit pemilikan rumahnya belum lunas, sehingga sertipikat masih ditahan oleh pihak Bank dan tidak diperoleh persetujuan untuk melakukan perubahan hak selama kreditnya belum/ tidak dilunasi. Kesimpulan atas perubahan hak di kompleks perumahan Puri Asri Perdana yang dibangun oleh Developer pengembang perumahan PT. Wahyu Multi Prakosa, bahwa masyarakat/warga sangat kurang dalam melaksanakan perubahan hak atas tanahnya, hal ini karena terhadap kredit pemilikan atas rumahnya masih belum lunas dan prosesnya sulit. Recently, requirement of housing more glorious increasingly because the society very requiring so that development of the housing developer as legal body of land status may not have with status of Proprietary Right. Therefore, the given of land right is Rights of Building Use, this is disagreed with principle of National Land Law which according to Article 21 Subsection (1) of Decree of Agrarian stated “Only Indonesia citizen can have property”. Relating that, Indonesian Government releasing Decree of Minister of Agrarian Affairs/Head of National Agrarian Body No. 9/1997 Jis No. 15/1997 and No. 1/1998 about Giving of Proprietary Right For Very Unpretentious and Unpretentious Houses. This policy is meant to give ease to change of land right status from Rights of Building Use become Proprietary Right for the area of land owning price acquirement criterion of land and house at the most Rp 30,000,000,- and on this built the house in order to build massive housing or real estate. Intention of research entitling “Realization of Change of Land Right which Still Encumbered by Responsibility Rights from Rights of Building Use Become Proprietary Right at Unpretentious House at District of Banyumanik of Semarang City” are 1) To know process realization of change of land right which still encumbered by responsibility rights from Rights of Building Use become Proprietary Right, 2) To know constraints causing still high amount of Unpretentious House which have status Rights of Building Use. This research using empirical juridical approach, to analyze about how far regulation going into effect and applied in society. Data used in this research is primary data taken from unpretentious houses owner as the responders and hold an interview with relevant resource person. The sample selecting by non random sampling in order that intended subjects can be obtained and good for researcher. Result of research indicated that in the reality still many land status by Rights of Building Use in housing site which not yet been altered become Proprietary Right. Their reason are most credit of ownership house not yet discharged, so that certificate still arrested by Bank and do not be obtained an approval to make a change of rights during their credits not yet not discharged. Conclusion of change of rights in hosing site of Puri Asri Perdana which built by Developer of PT. Wahyu Multi Prakosa, that society or citizen very less in realizing to change of their land right, this caused house ownership credit not yet discharged and its process is difficult.