PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK ATAS TANAH DALAM HAL TERDAPAT SERTIPIKAT GANDA DI KABUPATEN TANGERANG PROPINSI BANTEN (Studi Kasus Putusan Nomor : 108/ PDT.G/ 1999/PN/ TNG)

Abstract

Penelitian ini merupakan studi kasus tentang jaminan perlindungan hukum dari sertipikat hak atas tanah di Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten. Kasus ini dipilih dengan pertimbangan antara lain Kabupaten Tangerang sebagai daerah “hinterland” (penyangga) dari Daerah Khusus Ibukota Jakarta, serta beberapa kali mengalami pemekaran wilayah administrasi, maka dilanda oleh aneka ragam perubahan penguasaan dan pemilikan tanah secara sangat intensif. Hal ini dapat dilihat dari data pelayanan sertipikat tanah, bahwa Kabupaten Tangerang dalam lima tahun terakhir (2000-2005) merupakan Kabupaten dengan peringkat volume pelayanan sertipikat yang paling tinggi di Indonesia. Implikasi dari tingginya intensitas perubahan pemilikan tanah tersebut, kadangkala menimbulkan berbagai sengketa pemilikan tanah Tujuan penulisan ini adalah Untuk mengetahui, faktor-faktor penyebab timbulnya sertipikat ganda di Kabupaten Tangerang, Untuk mengetahui, pertimbangan hakim apakah sudah sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku dalam memutuskan sengketa sertipikat ganda. Untuk mengetahui, perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah apabila terjadi penerbitan sertipikat ganda dalam Perkara Nomor : 108/PDT.G/1994/PN/TNG. Metode Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah melakukan studi pustaka (library research). Metode Analisis Data, Data yang diperoleh dalam penelitian ini diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab utama timbulnya sertipikat ganda dalam kasus ini adalah keterangan palsu dari pihak yang mengatasnamakan pemilik sesungguhnya yaitu Santoso Panji untuk pembuatan sertipikat pengganti karena hilang dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini lebih menitikberatkan pada asas pembuktian kepemilikan secara hukum perdata, sehingga tidak tersurat secara jelas penggunaan hukum agraria dalam penyelesaian perkara ini.