Analisis Implementasi Kebijakan Uji Emisi dalam Penanggulangan Pencemaran Udara dari Sektor Transportasi di Kota Semarang

Abstract

ABSTRAK Pencemaran udara dari sektor transportasi di Kota Semarang telah mencapai titik kritis yang membahayakan, dimana Kota Semarang merupakan kota besar peringkat keempat yang paling tercemar setelah Jakarta, Surabaya dan Bandung. Dampak tingginya pencemaran udara ini mempengaruhi kesehatan fisik dan mental masyarakat, misalnya masyarakat menjadi mudah stress. Hal-hal yang mempunyai konstribusi besar terhadap pencemaran yang tinggi adalah pertumbuhan kendaraan bermotor yang terus meningkat serta kesadaran perawatan mesin yang kurang. Sampai saat ini telah banyak kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan di Kota Semarang dalam rangka menanggulangi polusi. Salah satu di antaranya adalah kebijakan uji emisi untuk penanggulangan pencemaran udara dari sektor transportasi. Namun, sejauh ini hasilnya belum memuaskan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan uji emisi di Kota Semarang dalam upaya pengendalian pencemaran udara dari sektor transportasi Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan kuesioner. Adapun pemilihan sampel dengan menggunakan teknik purposive sampling. Analisis data dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, kuantitatif dan SWOT. Hasil penelitian dalam implementasi kebijakan uji emisi adalah kebijakan uji emisi di Kota Semarang secara umum telah dilakukan dengan cukup baik, dibuktikan dengan variable disposisi dan variable struktur birokrasi yang baik dalam pelaksanaan kebijakan uji emisi ini, walaupun masih terdapat kelemahan dalam variabel komunikasi dan variabel sumber daya,. Kelemahan dan kekurangan dalam pelaksanaan kebijakan uji emisi ini yaitu : a) Kebijakan uji emisi tidak berlaku pada semua jenis kendaraan melainkan hanya wajib bagi kendaraan umum dan kendaraan barang roda empat atau lebih, sedangkan kendaraan pribadi dan kendaraan roda dua tidak wajib untuk diuji b). Pada pelaksanaan uji emisi tidak semua polutan gas buang dites, karena yang diuji hanya kadar CO, HC, dan ketebalan asap. c) Masih adanya calo di tempat uji sehingga membuat kesan kepada masyarakat bahwa uji ini tidak fair (bisa diatur) d). Ada beberapa pemilik kendaraan bermotor yang mengganti sementara mesin kendaraan atau menambahkan alat penyaring polutan pada kendaraan, tetapi kendaraan kembali pada kondisi semula setelah di uji. Usulan yang diajukan adalah agar implementasi kebijakan lebih ditingkatkan lagi melalui perencanaan dan pengorganisasian pelaksanaan yang lebih baik dengan menambah sarana dan prasarana, misalnya dengan pengadaan peralatan uji yang portabel. Yang tidak kalah pentingnya adalah pengawasan dan penegakan hukum yang baik terhadap masyarakat dan aparat yang tidak disiplin, agar kekurangan dan kelemahan implementasi kebijakan uji emisi di Kota Semarang dapat diminimalkan dan bahkan dihilangkan. Kata Kunci: Kebijakan Uji Emisi, Penanggulangan Pencemaran Udara, Transportasi ABSTRACT Air pollution from transportation sector in Semarang has reached critical point in which Semarang City ranked fourth in the most polluted city after Jakarta, Surabaya and Bandung. The impact of high air pollution influences both health and physical well being of the people, such as causing stress. Factors contribute to the high polluted air is the continual growth of motor vehicle and the low awareness of the society in caring their motor machine. Up to now many polices have been formulated and executed in Semarang to overcome air pollution. One of them is policy on emission test to overcome air pollution from transportation sector, but so far the result is not yet satisfying. The objective of this research is to analyze the implementation of test emission policy in Semarang, in an effort to control air pollution from transportation sector. Techniques of data collecting are observation, questionnaire and interview. Sampling technique is using purposive sampling method. Data analysis is by using descriptive analysis qualitative, quantitative and SWOT. The result of the research shows that the implementation of test emission policy Semarang has been conducted quite well, especially in terms of bureaucracy structure and disposition variables. However, communications and resources have not been good enough. Insufficiencies and weakness in the implementation of test emission policy in Semarang included: a) Emission test is not compulsory for all vehicle types, but only for goods and public transport vehicles and four-wheel or more vehicles. Meanwhile private vehicle and vehicle of two-wheel do not obliged to be tested; b). At the implementation of the emission test not all pollutant gas are tested, because it is only applied to CO, HC, and smoke thickness; c) The existence of brokers in the testing place which make an impression to the society that this test is unfair (the result can be arranged); d). Some vehicles’ machines are temporarily changed only for testing time or added with pollutant filter, but are returned to their normal condition after the test. The recommendations raised are that the policy implementation should be more improved through better executing organization and planning and also by adding testing facilities, for example portable test equipments. Tight inspection and good law enforcement to both indiscipline government officer and the society should be applied, to minimize or abolish the insufficiencies and weaknesses on the implementation of emission test policy in Semarang. Keywords: Emission Test Policy, Air Pollution Control, Transportation