PELAKSANAAN PENSERTIPIKATAN TANAH DALAM RANGKA PENGUATAN HAK ATAS TANAH DI KECAMATAN PLAJU KOTA PALEMBANG

Abstract

Dengan melaksanakan pendaftaran, masyarakat pemilik tanah akan merasa aman dan mempunyai kepastian hukum yang kuat akan hak atas tanahnya. Sehingga masyarakat dapat dengan mudah untuk membuktikan kepemilikan bidang tanahnya dan dengan mudah juga untuk menggunakan sertipikat guna menambah nilai jual beli tanah, juga menambah modal usaha dengan cara diagunkan ke bank dan dapat menghindari terjadinya sengketa tanah. Namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat di Kecamatan Plaju Kota Palembang yang tanah-tanahnya belum mempunyai sertipikat hak atas tanah. Mereka tidak memiliki alat bukti tertulis apapun dalam kepemilikan tanahnya. Sehingga hal tersebut sering menyebabkan terjadinya sengketa mengenai batasbatas tanah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pensertipikatan tanah dalam rangka penguatan hak atas tanah di Kecamatan Plaju Kota Palembang, mengetahui faktor-faktor penghambat pelaksanaan pensertipikatan tanah di Kecamatan Plaju Kota Palembang dan mengetahui upaya-upaya para pihak untuk mengatasi hambatan tersebut. Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis empiris, sedangkan data diperoleh melalui kepustakaan dan lapangan, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif. Pelaksanaan pensertipikatan tanah dalam rangka penguatan Hak Atas Tanah di Kecamatan Plaju Kota Palembang telah dilaksanakan beberapa program diantaranya Prona dan Ajudikasi. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pensertipikatan tanah di Kecamatan Plaju Kota Palembang yaitu: besarnya biaya dalam pembuatan sertipikat hak atas tanah, waktu pembuatan sertipikat dirasakan oleh masyarakat terlalu lama, tingkat kesadaran dan pengetahuan yang dimiliki sebagian masyarakat terutama mengenai prosedur atau cara untuk memperoleh sertipikat dan arti penting perlunya memiliki sertipikat masih kurang, prosedur dalam sertipikasi hak atas tanah sangat berbelit-belit dan manfaat sertipikat tanah tidak terlalu di rasakan oleh masyarakat. Sedangkan upaya-upaya yang dapat dilakukan bilamana terdapat hambatan yaitu: diadakan penyuluhan secara langsung dan tidak langsung, menambah peralatan teknis di kantor pertanahan, secara rutin diadakan penyuluhan tentang prosedur, syarat pendaftaran dan yang berkaitan dengan pendaftaran tanah, meningkatkan sumberdaya manusia untuk aparat atau petugas di kantor pertanahan dan pihak kantor pertanahan setempat menginstruksikan kepada camat agar setiap ada pertemuan sesudah selesai disinggung mengenai masalah arti penting dan tujuan dari pendaftaran tanah. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah bahwa di Kecamatan Plaju Kota Palembang masih diperlukan sosialisasi tentang hukum pertanahan termasuk tentang Pendaftaran Tanah dalam rangka penguatan Hak Atas Tanah agar masyarakat dapat melaksanakan Pendaftaran Tanah untuk menjamin kepastian hukum kepemilikan tanah. By perform registration, land owner societies will feel save and have strong legal security about their land right. Therefore society could easily to proved their land ownership and also easily to used certificate in order to increasing selling and buying land’s value, also increase business capital by assured it to bank and could avoid land lawsuit occurrence. In fact there were a lot of societies in Plaju Kota Palembang sub district whereas their lands have no certificate yet concerning right of land. They have no any written evidence concerning their land ownership. Therefore that matter often cause of lawsuit about land borders. Aim of this research was to found land certification implementation in order to land right strengthening in Plaju Kota Palembang sub district, find out barriers factor of land certification implementation in Plaju Kota Palembang sub district and parties effort in order to overcome that obstruction. From this thesis writing, the writer used descriptive analytical characteristic research by juridical empirical approach, whereas data obtain through both literature and filed study, then data analyzed qualitatively. Land certification implementation in order to Land Right strengthening in Plaju Kota Palembang Sub District had been executed some programs such as Prona and Adjudication. Obstructions factor of land certification implementation in Plaju Kota Palembang Sub District were: cost rate of land right certificate making, certificate making period felt by society were to long and both knowledge and awareness of few societies especially concerning procedure or manner in order to get certificate and importance meaning due to have certificate was less, procedure of certification right about land really complicated and land certificate benefit not so felt by societies. Whereas effort which could executed when get obstruction were: held both directly and indirectly illumination, increasing technical tool in land affair office, routinely organize illumination about procedure, registration requirement and which connected to land registration, increasing human resource for apparatus or officer in land affair office and local land affair office party give instructions to subdistrict head therefore if any meeting after all trough give interval about the important meaning and objective of land registration. Conclusion from this research was that in Plaju Kota Palembang Sub District still need socialization about land affairs law including Land Registration in order to Land Right strengthening therefore societies could implement Land Registration in order to assure legal security of land ownership.