PELAKSANAAN EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN MELALUI PASAL 6 UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BERIKUT BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH DI PT. BANK UOB BUANA CABANG GREEN GARDEN JAKARTA BARAT

Basiran, Basiran (2009) PELAKSANAAN EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN MELALUI PASAL 6 UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BERIKUT BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH DI PT. BANK UOB BUANA CABANG GREEN GARDEN JAKARTA BARAT. Masters thesis, program Pascasarjana Universitas Diponegoro.

[img]
Preview
PDF - Published Version
265Kb

Abstract

Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (selanjutnya disebut “UUHT”), sangat terkait dengan pembangunan ekonomi, terutama untuk menunjang kegiatan perkreditan bagi keperluan pembiayaan pembangunan nasional. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal Umum angka 9, ketentuan peralihan dalam Pasal ini memberikan ketegasan, bahwa selama masa peralihan tersebut, ketentuan hukum acara di atas berlaku terhadap eksekusi Hak Tanggungan, dengan penyerahan sertipikat Hak Tanggungan sebagai dasar pelaksanaannya. Berdasarkan masalah diatas penulis mengadakan penelitian di PT. Bank UOB Buana Cabang Green Garden Jakarta Barat. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan melalui Pasal 6 UUHT dan kendala pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan melalui Pasal 6 UUHT di PT. Bank UOB Buana Cabang Green Garden Jakarta Barat. Dalam penelitian ini dilakukan pendekatan secara yuridis empiris dengan menganalisa secara kualitatif dengan pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan Melalui Pasal 6 UUHT. Pengumpulan data di PT. Bank UOB Buana dan Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KPKNL) dengan cara wawancara dan dianalisa secara kualitatif. Dari hasil wawancara di PT. Bank UOB Buana Cabang Green Garden Jakarta Barat dan di KPKNL ternyata eksekusi Hak Tanggungan melalui Pasal 6 UUHT bila dibandingkan dengan penjualan secara langsung terdapat beberapa kelebihan, diantaranya: a. Objektif, yaitu lelang bersifat terbuka untuk umum dipimpin oleh pejabat KPKNL yang independen. b. Aman, artinya pelaksanaan lelang yang dipimpin dan/atau dilaksanakan serta disaksikan oleh pejabat lelang selaku pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah. c. Cepat, artinya pelaksanaan lelang selalu dengan pengumuman lelang. d. Mewujudkan harga-harga yang wajar, karena system pelelangan bersifat kompetitif dan transparan . e. Kepastian hukum, artinya pelaksanaan lelang yang dipimpin oleh pejabat lelang menghasilkan akta otentik yang disebut Risalah Lelang. Alternatif penyelesaian kredit macet dengan menggunakan sarana hukum Hak Tanggungan hanya dapat diterapkan terhadap bank swasta dengan menggunakan Pasal 6 dan Pasal 14 jo Pasal 20 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT). Act No.4 Year 1996 due to burden right on soil alongs with things related to soil (furthermore called" UUHT" ), very related to economy development, especially to subsidize activity credit for bational development financing need. as explained in Number 9 General, transition rule in this paragraph gives firmness, that is during transitory time, programme law rule above operative towards burden right execution, with capitulation certificate burden right as base the execution. based on problem on author holds watchfulness at PT. Bank UOB Buana branch Green Garden West of Jakarta. This writing relaed with detect burden right execution analysis passes section 6 UUHT and burden right execution obstacle execution passes section 6 UUHT at PT. Bank UOB Buana branch Green Garden West of Jakarta. The research method to approach empirical juridical with analyzes qualitatively with burden right execution execution passes section 6 uuht. data collecting at PT. Bank UOB Buana and and Credit Service and Country Auction Office by interview and analyzed qualitative. The result of interview at PT. Bank UOB Buana branch Green Garden West of Jakarta. and at KPKNL obvious burden right execution passes section 6 UUHT when compared with sale directly found several surplus, that is:: a. Objective, that is has opened for led by official KPKNL independent. b. Safe, mean auction execution that led and/or carried out with watchinged by auction official as general official that lifted by government. c. Hurry, mean auction execution always with botice to tender. d. Realize natural prices, because system has competitive and transparent. e. Rule of law, mean auction execution that led by auction official produces authentic deed that is called auction essay. Alternative repreship by using burden right law tool only applicable towards private bank by using Section 6 and Section 14 jo Section 20 burden right law (UUHT).

Item Type:Thesis (Masters)
Subjects:K Law > K Law (General)
Divisions:Postgraduate Program > Master Program in Notary
ID Code:16714
Deposited By:Mr UPT Perpus 2
Deposited On:14 Jul 2010 12:07
Last Modified:14 Jul 2010 12:07

Repository Staff Only: item control page