PELAKSANAAN PERKAWINAN ANTARA WANITA WARGA NEGARA INDONESIA KETURUNAN TIONGHOA DENGAN PRIA TAIWAN MELALUI PERANTARA DAN AKIBAT HUKUMNYA DI KOTA JAMBI (THE PRACTICE OF MARRIAGE BETWEEN CHINESE DESCENDANT INDONESIAN CITIZEN WOMEN AND TAIWANESE MEN THROUGH MEDIATORS AND ITS LEGAL EFFECTS IN JAMBI CITY)

Abstract

Manusia dalam hidup bermasyarakat akan senantiasa dihadapkan pada suatu permasalahan hidup yang dihadapi oleh manusia yang satu dengan pribadi manusia yang lainnya tidaklah selalu sama, karena adanya perbedaan kepentingan maupun perbedaan situasi dan kondisi dari masing – masing individu di dalam masyarakat. Untuk menjaga agar jangan sampai terjadi pertentangan atau konflik antar individu di dalam masyarakat perlu adanya peraturan, baik peraturan yang tertulis maupun yang tidak tertulis untuk menajaga ketertiban dalam kehidupan manusia dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan adanya peraturan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang mewajibkan setiap orang untuk mematuhi aturan – aturan yang ada, maka setiap orang tidak dapat bertindak menurut kehendaknya sendiri.Peraturan yang tidak tertulis yang sering disebut dengan istilah hukum adat maupun peraturan yang tertulis yang dipakai untuk mengatur hubungan antar manusia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara diwilayah Negara Indonesia ini sudah ada.Demikian juga peraturan mengenai hubungan antar manusia yang satu dengan yang lainnya dalam kehidupan berkeluarga telah ada aturannya yaitu dengan dikeluarkannya Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta pelaksanaanya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Data yang digunakan dalam metode ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh dari lapangan melalui wawancara, dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka melalui studi dokumen. Penelitian ini menggunakan metode non random sampling, artinya tidak semua populasi diberi kesempatan untuk dijadikan sampel, sedangkan teknik pengambilan sampel menggunakan Purposive sampling yaitu berdasarkan tujuan tertentu dengan pertimbangan dan kriteria yang sudah ditentukan dalam penelitian yaitu 5 (lima) pasangan suami isteri yang melakukan perkawinan, perantara (makcomblang), ketua Pengadilan Negeri Jambi, 1 (satu) orang Pengacara dan pegawai pencatatan sipil Kota Jambi. Berdasarkan penelitian diketahui bahwa, pertama perkawinan antara wanita Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa dengan pria Taiwan banyak dilakukan dibawah tangan, sehingga secara yuridis perkawinan tersebut tidak sah, karena tidak memenuhi syarat formal yaitu tidak dilakukan pencatatan perkawinan di kantor catatan sipil. Kedua saat ini belum ada jaminan perlindungan hukum terhadap para wanita Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa apabila mereka menjadi korban penipuan oleh perantara (makcomblang) dan pria Taiwan yang hanya memanfaatkan keuntungan wanita Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa yang berada pada posisi yang sangat lemah karena di bawah kekuasaan para perantara (makcomblang) dan pria Taiwan. In the societal life, human will always be faced to the matters of life, faced by a person with other human personalities, which are not always the same, due to the differences of interests and also differences of situations and conditions of each individuals in the society. In order to prevent disputes or conflicts among individuals in the society, regulations are necessary, whether they are written or unwritten regulations, to maintain orders in human’s life related to societal, national, and state life. With the existence of regulations in the societal, national, and state life obliging everybody to obey the existing regulations, therefore, everybody cannot act according to his/her own heart’s content. The unwritten regulations, frequently acknowledged as in the term of traditional laws, and also written regulations used to regulate the relationships among people in the societal, national, and state life in the region of the state of Indonesia do exist. Also, the regulations concerning the relationship of one person to the other in family lives have existed, by the legalization of Act Number 1 Year 1974 concerning Marriege and its executive regulation, which is Government Ordinance Number 9 Year 1975. The data used in this research are primary data, which are data colleted from the site by conducting interviews, and secondary data, which are data collected from literature materials by conducting a documentary study. This research uses a non-random sampling method, which means, not all population is given an opportunity to be sample; meanwhile, the technique of sample collection uses the purposive sampling technique based on a particular purpose with the considerations and criteria that have been established in this research, consisting of 5 (five) points: the couples of husbands and wives conducting the marriages, mediators (matchmakers), the chairman of the Court of First Instance in Jambi, 1 (one) lawyer, and officers of the vital statistic office in Jambi City. Based on the research, it is found that: first, many of the marriages between Chinese descendant Indonesian Citizen women and Taiwanese men were conducted privately, thus, according to the juridical principle, those marriage are illegal because the do not fulfill formal requirements, in which, the are not registered to the vital statistic office. Second, up to now, there is no legal protection yet for the Chinese descendant Indonesian Citizen women if they become the victims of deception performed by the mediators (matchmakers) and Taiwanese men who use the benefits of the Chinese descendant Indonesian Citizen women who are in a very inferior position because they are under the power of mediators (matchmakers) and Taiwanese men.