PELAKSANAAN ROYA PARTIAL HAK TANGGUNGAN DALAM PRAKTEK DI BEKASI (THE ENFORCEMENT OF PARTIAL DILATION OF RESPONSIBILITY RIGHTS IN THE PRACTICE IN BEKASI)

Abstract

Undang-Undang Hak Tanggungan merupakan unifikasi dalam lembaga jaminan yang ada di Indonesia. Lahirnya Hak Tanggungan ini wajib didaftarkan begitu juga dengan hapusnya Hak Tanggungan. Hapusnya Hak Tanggungan diikuti dengan pelaksanaan pencoretan Hak Tanggungan yang dapat dilakukan dengan Roya dan Roya Partial sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang- Undang Hak Tanggungan. Namun berlakunya Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 sangat bertentangan dengan ketentuan Roya dan Roya Partial sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Hak Tanggungan. Keadaan ini tentunya menimbulkan permasalahan, karena terdapatnya pengaturan yang berbeda dalam melakukan penghapusan terhadap pembebanan Hak Tanggungan. Dalam penelitian ini akan dibahas tentang pelaksanaan Roya Partial Hak Tanggungan dalam praktek yang terjadi di Bekasi setelah berlakunya Peraturan Menteri Negara. Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 dan kendala-kendala yang dihadapi Kantor Pertanahan Bekasi dalam pelaksanaan Roya Partial Hak Tanggungan setelah berlakunya Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris, sedangkan data diperoleh melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Selanjutnya data dianalisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian ini disimpulkan Pelaksanaan Roya Partial Hak Tanggungan dalam praktek yang terjadi di Bekasi setelah berlakunya Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 dapat berjalan dengan baik dan lancar, namun karena Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan maka sesudah keluarnya adanya Surat Edaran Deputi bidang Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Nomor 600-494.D.IV pelaksanaan Roya Partial Hak Tanggungan dikembalikan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Kendala yang dihadapi Kantor Pertanahan Bekasi dalam pelaksanaan Roya Partial Hak Tanggungan setelah berlakunya Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 adalah terkait dengan adanya ketentuan peraturan yang saling bertentangan satu sama lain yaitu Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Penyelesaianya adalah dengan mengikuti ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Deputi bidang Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Nomor 600-494.D.IV tentang pelaksanaan Roya Partial Hak Tanggungan dikembalikan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Responsibility Rights Law is the unification in the collateral institutes in Indonesia. The establishment of this responsibility rights obliged to be registered as well as the dilation of of Responsiblity Rights. Responsibility Rights dilation is folowed by the enforcement of writng off the Responsibility Rights that can be done with dilation and Partial Dilation as prepared in in Article 2 of Undang Undang Hak Tanggungan (Law of Responsibility Rights). But the validity of Regulation of State Minister of Agriculture Number 3 Year of 1997 is very contrary to the Dilation and Partial Dilation Stipulation as provided in Article 2 Law of Responsibility Rights. Of course this situation causes some problems, because there are difference arrangements in conducting dilation upon Responsibility Rights encumbering. In this research it will be discussed the enforcement of partial Dilation of Responsibility Rights in the practice that occurs in Bekasi after the validity of Regulation of State Minister of Agriculture/ Head of National Land Form Number 3 year of 1997 and the constraints faced by Landform Office in Bekasi in the enforcement of Partial Dilation of Responsibility Rights after the validity of Regulation of State Minister of Agriculture Head of Natiaonal Landform Number 3 Year of 1997. This research is analytical descriptive with empirical juridical while the data obtained through field and literature research. Then, the data are analyzed qualitatively. From the result of this research it is concluded that the Enforcement of Partial Dilation of Responsibility Rights in the practice that occurs in Bekasi after the validation of Regulation of State Minister of Agriculture Number 3 Year of 1997 can run smoothly, but because of the Regulation of State Minister of Agriculture Number 3 Year of 1997 is contrary to Regulation Number 4 Year of 1996 subject Responsibility Rights, hence after the issuance of Circular Letter of Deputy of Measurement and Registration of Land Number 600-494.D.IV the enforcement of Partial Dilation of Responsibility Rights was returned back Regulation Number 4 Year of 1996 subject Responsibility Rights and the Constraints faced by Landform Office Bekasi in the enforcement of partial Dilation of Responsibility Rights after the validation of Regulation of State Minister of Agriculture Number 3 Year of 1997, is related to the existence of regulation stipulation that is contrary one each other that is Regulation of State Minister of Agriculture Number 3 Year of 1997 with Regulation Number 4 Year of 1996 subject Responsibility Rights. Its solution is by following the stipulation arranged in Circular Letter of Deputy of Measurement and Registration of Land Number 600-494.D.IV subject the enforcement of Partial Dilation of Responsibility Rights returned back to Regulation Number 4 Year of 1996 subject Responsibility Rights.