EKSISTENSI TANAH BENGKOK SETELAH BERUBAHNYA PEMERINTAHAN DESA MENJADI KELURAHAN DI KOTA SALATIGA

Abstract

Tanah merupakan modal dasar bagi untuk pembangunan dan merupakan salah satu sumber daya alam yang penting bagi kelangsungan hidup suatu bangsa. Sebagai imbalan jasa dan penghormatan kepada Kepala Desa dan Prangkat Desa, maka digunakanlah tanah yang disebut tanah bengkok yang merupakan tanah desa yang penggunaannya untuk upah atau ganjaran kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa. Tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui eksistensi tanah bengkok setelah berubahnya Pemerintahan Desa menjadi Kelurahan di Kota Salatiga, mengetahui pengelolaan dan pemanfaatan tanah bengkok setelah berubahnya Pemerintahan Desa menjadi Kelurahan di Kota Salatiga, dan untuk mengetahui akibat-akibat yang timbul setelah berubahnya Pemerintahan Desa menjadi Kelurahan atas tanah bengkok di Kota Salatiga. Metode pendekatan yang digunakan penulis adalah yuridis empiris, dengan spesifikasi deskriptif analitis. Populasi dalam penelitian adalah seluruh Kelurahan Pemekaran, sedangkan penentuan sampel dilakukan peneliti dengan menggunakan teknik non-random sampling melalui cara purposive sampling. Data primer diperoleh dengan cara melakukan wawancara mendalam, sedang data sekunder berupa bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat dan dapat membantu menganalisa. Analisa data yang dipergunakan oleh penulis adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan Pemerintah Desa menjadi Kelurahan di Kota Salatiga berpengaruh terhadap tanah bengkok yang menjadi eks tanah bengkok sebagai tanah negara yang diberikan kepada daerah sebagai aset daerah. Setelah terjadi perubahan dari Pemerintah Desa menjadi Kelurahan pengelolaan dan pemanfaatan eks tanah bengkok disesuaikan dengan situasi dan kondisi tanahnya. Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang memenuhi syarat sebagi PNS (Pegawai Negeri Sipil) maka mengisi jabatan struktural di Kelurahan, sedang yang tidak memenuhi syarat diberhentikan dengan hormat dan akan mendapatkan penghargaan serta pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa eksistensi tanah bengkok di 7 (tujuh) Kelurahan Pemekaran Kota Salatiga sudah dihapuskan dan sudah tidak ada, sedangkan dalam pengelolaan dan memanfaatan eks tanah bengkok dilaksanakan berdasar pada Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengelolaan Eks Tanah Bengkok Aset Pemerintah Kota Salatiga dan eks tanah bengkok merupakan aset Pemerintah Daerah Kota Salatiga yang menjadi sumber PAD (Pendapatan Asli Daerah) dengan Hak Pakai dalam pengelolaan dan memanfaatannya. Land is a basic capital of development and it is one of many natural resources important to the life perpetuation of a nation. As the repayment of services and honor for the Head of Villages and Village Apparatus, therefore, land is used, named as bengkok land, which is a village land that its utilization is for wages or compensations to the Head of Village and Village Apparatus. The objectives of this research are to find out the existence of bengkok land after the alteration of village administration into kelurahan administration in Salatiga City, to find out the management and utilization of bengkok land after the alteration of village administration into kelurahan administraton in Salatiga City, and to find out the emerging consequences after the alteration of village administration into kelurahan administration upon the bengkok land in Salatiga City. The method of approach used by the writer is the juridical-empirical method with the descriptive-analytical research specification. The population in this research was all expansion of kelurahan; meanwhile, sample determination was conducted by the writen by using the nonrandom sampling technique through the purpusive sampling method. The primary data were in form of legal materials having binding power and were able to assist in the analysis. The data analysis used by the writer was the qualitative analysis. The research results show that the alteration of village administration into kelurahan administration in Salatiga City has an influence on the government as regional assets. After the alteration from the village administration into kelurahan administration, the management and utilization of ex-bengkok land are adjusted to the situation and condition of the land. For the Head of Village and Village Apparatus fulfilling the requirements as Civil Servant, therefore, they are palced in the structural positions in Kelurahan. Meanwhile, for those who do not fulfill the requirements, the are dismissed with honor and they will receive rewards and compensations, in which, the ammont is established by the Decree of Mayor. Research conclusion shows that the esistence of bengkok lang in 7 (seven) espanded kelurahan in Salatiga City has been abolished and it does not exis anymore. Meanwhile, in the management and utilization of ex-bengkok lang, it is executed based on the Mayor Ordinance Number 10 Year 2006 concerning the Procedure of the Management of ex-bengkok land is the asset of Salatiga City Government, which becomes the source of Regional Native Income with usage rights in its management and utilization.