PELAKSANAAN PEMBUATAN AKTA JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA DI JAKARTA SELATAN

Abstract

Perkembangan pembangunan ekonomi dan perdagangan akan diikuti dengan peningkatan kebutuhan akan modal kerja. Mengingat tidak semua orang dapat memenuhi dengan kekayaannya sendiri kebutuhan akan modal tersebut, maka dengan sendirinya akan timbul peningkatan terhadap kebutuhan akan kredit. Pemberian fasilitas kredit tersebut memerlukan adanya suatu jaminan untuk meyakinkan kreditor bahwa kredit yang telah disalurkan akan dikembalikan secara tepat oleh debitor. Bagi debitor, bentuk jaminan yang baik adalah bentuk jaminan yang tidak melumpuhkan kegiatan usaha debitor sehari-hari. Sedangkan bagi Kreditor, jaminan yang baik adalah jaminan yang dapat memberikan rasa aman dan kepastian hukum bahwa kredit yang diberikan akan dapat diperolah kembali tepat pada waktunya. Tuntutan praktis yang saling bertentangan tersebut akhirnya memunculkan lembaga jaminan yang disebut fidusia. Tuntutan lahirnya lembaga jaminan fidusia ini juga merupakan reaksi atas keberadaan lembaga jaminan yang telah ada, yang dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kebutuhan masyarakat. Penelitian mengenai Pelaksanaan pembuatan Akta Jaminan Fidusia berdasarkan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bersifat deskriptif analitis, dengan pendekatan yuridis empiris yang berlaku atas perjanjian antara Debitor Pemberi Fidusia dengan Kreditor Penerima Fidusia yang dituangkan dalam Akta Jaminan Fidusia, kemudian dilihat pula bagaimana praktek pelaksanaan pembuatan akta jaminan fidusia tersebut. Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah mengatur secara jelas mengenai ketentuan obyek, sifat dan persyaratan fidusia dalam melindungi kedudukan para pihak, terutama pihak kreditor penerima fidusia. Penggunaan akta jaminan fidusia yang dibuat oleh notaris memberi kemudahan dan manfaat bagi penerima fidusia untuk melaksanakan pendaftaran maupun pemeriksaan atas obyek yang dijaminkan. Selain itu, keberadaan akta jaminan fidusia akan memberikan kepastian hukum bagi kreditor untuk dapat memperoleh kembali kredit yang telah disalurkannya. Trade development and economic advancement will surely be followed by the needs for capital. Recall that not everyone can fulfill the needs for capital on their own, it will automatically increase the needs for credits. Credits facility needs guarantee to ensure creditor that the credits that had been distributed will be paid right on time. For debtor, a good guarantee is a guarantee that not paralyze their daily business. Contrary, a good guarantee by creditor is a guarantee that can give protection and law certainty that the credit payback will be gave to the creditor right on time. The contradiction of that practical needs eventually arouse guarantee institution called fiducia. The needs of fiducia as a guarantee are also emerge as a reaction for the existing guarantee institutions which is no longer suitable with society situation and needs. Research about implementation compose of fiducia guarantee deed based on Act Number 42 year 1999 about Fiducia Guarantee is a descriptive analytical research with a juridical empiric approach that used for agreement between fiducia consign debtor and fiducia procure creditor that made in a fiducia guarantee deed, and also we will observe how is the implementation on composing the fiducia guarantee deed. Act Number 42 year 1999 about Fiducia Guarantee has regulate clearly about objects and requirements on protecting the parties especially the fiducia procure creditor. The use of fiducia guarantee deed made by notary give simplicity and effectiveness for debtor to register or checking of guaranteed object. Besides that, the fiducia guarantee deed also give law certainty for creditor to get the payback of their distributed credit.