PERAN KANTOR PERTANAHAN DALAM MENGATASI KEPEMILIKAN TANAH “ABSENTEE/GUNTAI” DI KABUPATEN BANYUMAS (THE ROLE OF THE AGRARIAN OFFICE IN OVERCOMING "ABSENTEE/GUNTAI" LAND OWNERSHIP IN BANYUMAS REGENCY)

Abstract

Tanah merupakan sumber daya yang penting bagi masyarakat, baik sebagai media tumbuh tanaman, maupun sebagai ruang atau wadah tempat melakukan berbagai kegiatan. Sebagai pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) pemerintah mengeluarkan UU No. 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian dengan Pelaksanaan PP No 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian, dalam Pasal 3 ayat (1) PP No. 224 Tahun 1961 jo Pasal 1 PP No. 41 Tahun 1964 diatur adanya Larangan Pemilikan Tanah Secara Absentee/guntai, yang menyatakan bahwa pemilikan tanah pertanian oleh orang yang bertempat tinggal di luar kecamatan tempat letak tanahnya dilarang yaitu agar petani bisa aktif dan efektif dalam mengerjakan tanah pertanian miliknya, sehingga produktivitasnya bisa lebih optimal. Dan dalam kenyataannya masih banyak terdapat orang yang memiliki tanah pertanian secara absentee/guntai di Kabupaten Banyumas, sehingga dalam prakteknya adanya peraturan mengenai larangan tanah absentee/guntai belum bisa diterapkan secara efektif, sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pemilikan tanah secara absentee/guntai di Kabupaten Banyumas dan untuk mengetahui peran Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas dalam mengatasi atau menyelesaikan masalah tanah-tanah absentee/guntai Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Sosiologis, dengan menggunakan data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan faktor-faktor penyebab terjadinya kepemilikan tanah absentee/guntai adalah kurangnya kesadaran hukum masyarakat, faktor aparat penegak hukumnya, faktor sarana dan prasarana dan faktor ekonomi. Untuk itu Kantor Pertanahan telah melakukan upaya untuk mengatasi terjadinya pemilikan tanah absentee/guntai di Kabupaten Banyumas yaitu dengan melakukan penertiban administrasi dan penertiban hukum. Selanjutnya untuk mencegah terjadinya pemilikan tanah absentee/guntai baru perlu diadakan kordinasi antara Kantor Pertanahan dengan instansi yang terkait yaitu Camat, Kepala Desa dan PPAT/Notaris. Selain itu ketentuan-ketentuan larangan pemilikan tanah absentee/guntai yang ada pada saat ini masih perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat saat ini. Land is an important resource for the society, both as planting media, and as space or place to conduct various activities. As an implementation of Law Number 5 Year 1960 on the Basic Regulation of Agrarian Principles (UUPA) the Government issued Law No. 56 Prp Year 1960 on the Stipulation on the Area of Farmland with the implementation of Government Regulation No. 224 Year 1961 on the Implementation of Land Distribution and the Provision of Compensation, in Article 3 paragraph (1) of Government Regulation No. 224 Year 1961 in conjunction with Article 1 of Government Regulation No. 41 Year 1964 there is a prohibition for “Absentee/Guntai land ownership which states that the ownership of farmland by a person who resides outside the sub-district where the land is located is prohibited in order that the farmers can be active and effective in working on their farmland, so that their productivity can be more optimized. In reality, there are still many people who own farmland by “absentee/guntai ownership” in Banyumas Regency; therefore, in practice the existence of the regulation on the prohibition of “absentee/guntai” land ownership has not been able to be applied effectively; consequently, this research aims to find out what factors cause the case of “absentee/guntai” land ownership in Banyumas Regency and to find out the role of the Agrarian Office of Banyumas Regency in overcoming or solving the problem of land owned by means of “absentee/guntai” ownership. This research employs the Juridical Sociologist methodology, by using primary data and secondary data which are later analyzed using the qualitative analysis technique. The result of the research shows that the factors causing the case of “absentee/guntai” land ownership are the lack of legal awareness of the society, the factor of legal enforcement, the factor of facilities and infrastructure, and the economic factor. For that purpose the Agrarian Office has made some efforts to overcome the case of “absentee/ guntai“ land ownership in Banyumas Regency, i.e. by organizing the administration and legal enforcement. Subsequently, to prevent the new cases of “absentee/guntai” land ownership it is necessary to conduct coordination between the Agrarian Office and related agencies, namely Head of the Sub-District, Head of the Village and PPAT/Notary Public. In addition, the existing provisions on the prohibition of “absentee/guntai” land ownership need to be reviewed to be adjusted with the development and the requirements of the society of today.