PERANAN MAJELIS PENGAWAS DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS DI KOTA SEMARANG THE ROLE OF THE SURVEILLANCE BOARD UPON THE PROVIDING OF THE LAW PROTECTION AGAINST THE NOTARY BASED UPON THE CODE NUMBER 30 YEAR 2004 UPON THE NOTARY POSITION IN SEMARANG CITY

Abstract

Dengan berkembangnya kehidupan perekonomian dan sosial budaya masyarakat, maka kebutuhan Notaris makin dirasakan perlu dalam kehidupan masyarakat, oleh karena itu kedudukan Notaris dianggap sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat, pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasehat yang boleh diandalkan, pejabat yang dapat membuat suatu dokumen menjadi kuat, sehingga dapat dijadikan sebagai suatu alat bukti dalam proses hukum. Fungsi dan peranan Notaris dalam gerak pembangunan nasional yang semakin kompleks dewasa ini semakin luas dan berkembang, hal ini disebabkan adanya kepastian hukum dalam pelayanan dari produk-produk hukum yang dihasilkan oleh Notaris semakin dirasakan oleh masyarakat, untuk itu pemerintah dan masyarakat khususnya menaruh harapan besar kepada Notaris, agar jasa yang diberikan oleh Notaris benar-benar memiliki citra nilai yang tinggi serta bobot yang benar-benar dapat diandalkan, dalam peningkatan perkembangan hukum nasional. Hasil penelitian yang diperoleh : 1). Majelis Pengawas dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Notaris, melakukan tugasnya selalu memperhatikan dan melihat relevansi serta urgensi seorang Notaris dipanggil sebagai saksi maupun sebagai tersangka dengan pengambilan minuta atau foto copynya maupun surat-surat yang dilekatkan pada minuta tersebut untuk proses peradilan, penyidikan atau penuntut umum. Dengan persetujuan tersebut mempunyai arti bahwa dengan tidak adanya persetujuan maka hal tersebut tidak dapat dilakukan. 2). Hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Notaris oleh Majelis Pengawas setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris meliputi : a). Kurangnya kesadaran Notaris terhadap manfaat pengawasan Notaris oleh Majelis Pengawas sehingga pada saat ada panggilan dari Majelis Pengawas untuk diperiksa berdasarkan adanya permohonan ijin pemanggilan dari penyidik atau laporan dari masyarakat, ada Notaris yang menolak untuk datang ke Kantor Majelis Pengawas untuk diperiksa oleh Majelis Pengawas. b). Adanya Notaris yang dipanggil adalah juga merupakan anggota dari Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Kota Semarang. Upaya penyelesaian untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan jalan mengadakan pertemuan rutin yang berkesinambungan antara Majelis Pengawas Daerah dengan para Notaris di Kota Semarang dalam rangka memburikan inforniasi kepada para Notaris mengenai peranan dan fungsi Majelis Pengawas Notaris sebagai mitra para Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya. Within the development of the financial and economical cultural life of the society, thus the need of the Notary is considered important within the life and considered as a functionalist within the society, the officer, in where one could ask the advice to, the officer that could strengthen the document, thus it could be used as the evidence apparatus within the law process. The function and role of the Notary upon the national development movement that is more complex than it is before, grow gradually, it is caused by the existence of the law certainty within the service of law products resulted by the Notary, that is now experienced by the society. Thus, the government and society rely upon their hope against the Notary that it could have a high image upon the service and a countable quality, which could develop the national law. The research results show: 1) when the Surveillance Board, within the providing of the law protection against the Notary. completes the duty, it always considers and observes the relevancy and urgency of Notary that is called as the witnesses or suspect by collecting the minutes or the copies or even the added documents upon the minutes tor the court, investigation or public prosecutor legal process. By the approval, it means that with the non-existence of the approval, there would not be the completion. 2) The obstacles upon the execution of the law protection against the Notary by the Surveillance Board after the application of the Code Number 30 Year 2004 upon the Notary position, includes: a). the less consideration of the Notary on the advantage of the Notary surveillance by the Surveillance Board, that when there is the calling from the board in order to complete the assessment based on the existence of the calling permission application from the investigator or the report from the society, there is Notary who refuses the calling. b). there is Notary that s/he is the member of Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPF)N) of Semarang city. The completion effort to solve the obstacles is by providing continuous regular meeting between Majelis Pengawas Daerah Regional Surveillance Board and the Notaries in Semarang city in order to provide information to the Notaries upon the role and function of the Notary Surveillance Board as the partnet of the Notary upon the duty and position execution.