PELAKSANAAN PERJANJIAN JASA PEMBORONGAN PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN DAN JEMBATAN ANTARA PT. APU STIANTS DENGAN DINAS PEMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH KABUPATEN BANJAR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Abstract

Saat ini pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang dan jasa termasuk didalamnya jasa pemborongan, yang seluruh biayanya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), harus mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yaitu Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Indonesia Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam perjanjian jasa pemborongan pekerjaan peningkatan jalan dan jembatan serta pemeliharaan berkala ruas jalan Simpang Empat - Sungai Langsat, Sungai Langsat - Pengaron Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, antara PT.Apu Stiants sebagai penyedia jasa dengan Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan sebagai pengguna jasa yang telah dituangkan dalam Surat Perjanjian (kontrak), dalam pelaksanaannya timbul perubahan pekerjaan berupa pekerjaan tambah dan kurang serta perubahan harga kontak. Oleh karena itu para pihak sepakat melakukan perubahan (amandemen) kontrak. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Dalam pengumpulan data dan bahan hukum, baik primer maupun sekunder, dikumpulkan melalui penelitian lapangan yaitu dengan mengadakan wawancara dengan subyek peneliti dan studi kepustakaan berupa buku-buku referensi, peraturan perundang-undangan, catatan, berkas serta dokumen yang berkaitan dengan obyek penelitian serta dianalisis secara kualitatif. Dalam pelaksanaan jasa pemborongan pekerjaan peningkatan jalan dan jembatan serta pemeliharaan berkala ruas jalan Simpang Empat - Sungai Langsat, Sungai Langsat - Pengaron Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, untuk penyaringan pemborong/rekanan/kontraktor/penyedia jasa digunakan metoda pelelangan umum dengan proses pasca kualifikasi. Para pihak yaitu PT Apu Stiants sebagai penyedia jasa dan Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan sebagai pengguna jasa telah mempersiapkan langkah-langkah yang dituangkan dalam Surat Perjanjian (kontrak) apabila terjadi perubahan kontrak, keterlambatan (wanprestasi) maupun keadaan memaksa (overmacht/force majuer/keadaan kahar). Today execution of goods and services procurement activity including contract of service, which all of the expense burdened to Revenue and Expense Budget of State (APBN) or Revenue and Expense Budget of Region (APBD), must refers to regulation of President Decision No 80 Year of 2003 about Execution Orientation of procurement of Government Service/goods, as has changed with President Regulation of Indonesia No 85 Year of 2006 about Sixth Alteration of President Decision No 80 Year of 2003 about Execution Orientation of Procurement of Government Service/good. In the service contract agreement of improvement of road and bridge activities and maintenance periodic of Simpang Empat road - Langsat river, Langsat river - Pengaron Regency of Banjar Province of south Kalimantan, between PT. Apu Stiants as contractor with department of Settlement and Regional Infrastructure Regency of Banjar Province of south Kalimantan as user of the service which poured into Agreement Letter (contract), in its execution made some changing of work in the form of plus and minus and changing of contract price. Therefore the parties deal to changing the contract (amendment). This research is using juridical empirical approach. Data collecting and legal Institution, either primary or secondary, collected by field research by interviewing of research subject and study of literature of reference books, regulation rule, note, bundles and documents related to research object and analyzed qualitatively. In executing of contract service activity of road and bridge improvement and maintenance periodic of Simpang Empat road – Langsat river, Langsat river- Pengaron regency of Banjar Province of south Kalimantan, to filter contractor/partnership/supplier by using public auction method with post qualification process. The parties are PT Apu Stiants as service supplier and Department of Settlement and Regional Infrastructure Regency of Banjar Province of south Kalimantan as user of service has already prepare steps poured in Letter of Agreement (contract) if any changing happened in the contract, delay (wanprestasi) or forcing condition (overmatch/force majuer).