ASPEK HUKUM AKTA CATATAN SIPIL YANG DITERBITKAN OLEH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA CIREBON ( SUATU KAJIAN YURIDIS TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN )

Abstract

Penghormatan akan keberagaman suatu bangsa, merupakan ciri dari penyelenggaraan Negara yang bersifat demokratis. Perwujudan Indonesia sebagai negara demokratis tersebut, salah satunya dilakukan dengan meletakkan dasar - dasar pelaksanaan hak asasi manusia dalam konstitusi. Dengan dimasukanya hak asasi manusia ke dalam konstitusi/Undang -Undang Dasar 1945 maka setiap warga negara Indonesia mempunyai hak/kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintah. Hak asasi manusia tersebut, pada praktekny a dapat diturunkan secara teknis menjadi hak-hak keperdataan dan hak-hak kenegaraan. Pemenuhan akan hak-hak keperdataan setiap warga negara sudah harus dijamin sejak ia dilahirkan, dengan menerbitkan sebuah dokumen otentik atau bukti hukum berupa akta kelahiran yang diterbitkan oleh Lembaga Pencatatan Sipil. Penerbitan akta pencatatan sipil tersebut untuk diketahui bagaimana aspek hukum dari akta pencatatan sipil dengan dikeluarkannya Undang -undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan h al-hal apa yang perlu diperhatikan dalam penerbitan kutipan akta kelahiran. Aspek hukum dari akta pencacatan sipil yaitu untuk memperoleh suatu kepastian hukum yang sebesar -besarnya tentang peristiwa-peristiwa pribadi yang terjadi dalam kehidupan manusia. Akta pencatatan sipil mempunyai kekuatan hukum bernilai sebagai akta otentik (resmi) yang bernilai yuridis sempurna, oleh karena sudah terpenuhinya 3 (tiga) syarat untuk dikategorikan sebagai akta otentik yaitu akta catatan sipil dibuat oleh(door) atau dih adapan (ten overstaan) seorang Pejabat Umum, akta catatan sipil dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang dalam hal ini Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pejabat Umum oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat dimana pejabat umum ini mempunyai wewenang yang ditentukan oleh Undang-undang Administrasi Kependudukan jo. Undang -undang Kepegawaian untuk membuat akta itu. Untuk memperoleh akta kelahiran Lembaga Catatan Sipil dapat dilaksanakan berdasarkan prose dur dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yaitu melampirkan surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran, nama dan identitas saksi kelahiran minimal 2 (dua) orang, kartu keluarga orang tua, KTP orang tua dan kuti pan akta nikah/akta perkawinan orang tua. Disamping itu perlu diketahui setiap peristiwa kelahiran dicatatkan pada Insatansi Pelaksana ditempat terjadinya kelahiran dengan memperhatikan tempat domisili ibunya bagi Warga Negara Indonesia, diluar tempat domisili ibunya bagi penduduk Warga Negara, tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing, di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk orang Asing, Orang Asing pemegang Izin kunjungan dan anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya A honor a diversity of the nation, is a characteristic of the organization of a democratic State. The embodiment of Indonesia as a democratic country, the one done by placing the basics of human r ights in the constitution. Dimasukanya with human rights in the constitution / the 1945 Constitution and every Indonesian citizen has the right / the same position in front of law and government. Human rights, the practice can be derived in a technical ri ghts and civil rights statesman. Fulfilling akan civil rights of every citizen should be guaranteed since he was born, published a document with the authentic form of law or evidence of teaching license issued by the birth of Civil Registration. Publication of teaching license records for the civil aspects of how the law of the civil records of teaching license to the issuance of Law No. 23 of 2006 on Population and Administrative matters which need to be quoted in the publication of teaching license birth. For more information about the legal aspects of teaching license in the civil records this thesis using the method of normative juridical approach, the approach that is based on research of secondary data and also use the data as the data supporting documents. Normative juridical approach is used to how law can give legal certainty to the civil records of teaching license. Legal aspects of teaching license from the civil disfigurement that is to obtain a legal certainty that as big as about the events t hat occurred in the private life of man. Certificate civil records have legal value as the authenticity of teaching license (officially) the perfect juridical value, because already terpenuhinya three (3) the requirements of teaching license to be categori zed as an authentic record of teaching license that is created by the civil (door) or before (ten overstaan) a Public Officer , civil records of teaching license be made in the form determined by law in this case the Law No. 23 of 2006 on the Administration of residence, or by Officers General of teaching license before whom it was created in which public officials have the authority determined by the Administrative Law jo residence. Law Officer of teaching license to make it. Of teaching license to obtai n the birth of Civic Registration can be done based on the procedures and requirements set by legislation, namely the birth of attaching a letter from the doctor / midwife / auxiliary birth, name and identity of witnesses the birth of at least two (2) the person, the family card old, parents ID cards and marriage quote of teaching license / marriage of parents of teaching license. In addition please note each incident recorded on the birth place of office the occurrence of the correct birth place of domicil e of his mother, citizen of Indonesian, a place outside the mother's domicile for the citizen, the mother's domicile for Foreign Persons, outside his mother's place of domicile for the Foreign , The Foreign visits Permit holders and children who do not kno w the origin or presence usulnya parents