TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGESAHAN PERSEROAN TERBATAS SEBAGAI BADAN HUKUM MELALUI SISMINBAKUM (SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM)

Abstract

Pemberian status hukum Perseroan Terbatas harus memenuhi persyaratan tertentu yaitu setelah akta pendiriannya mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (4) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan sebagai berikut: “Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan”. Bagaimana Pelaksanaan Pengesahan Perseroan Terbatas sehingga memperoleh status badan hukum? Menurut ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bahwa untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan, pendiri bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi Sistem Administrasi Badan Hukum atau disebut juga SISMINBAKUM secara elektronik kepada Menteri. Dengan demikian SISMINBAKUM (Sistem Administrasi Badan Hukum) sebagai satu-satunya cara dan sarana untuk membantu Notaris dalam proses pengesahan Perseroan Terbatas menjadi Badan Hukum Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder. Obyek dari penelitian ini selain norma-norma hukum yang mengatur tentang SISMINBAKUM, juga implementasinya dalam penyelesaian permasalahan yang timbul oleh adanya pendaftaran-pendaftaran melalui SISMINBAKUM. SISMINBAKUM merupakan sebuah sistem yang memiliki tingkat kecermatan yang tinggi sehingga menjamin Surat Keputusan yang dikeluarkan sesuai dengan peraturan yang ada. Database SISMINBAKUM memuat seluruh Badan Hukum yang ada di Indonesia yang dengan mudah dapat diakses melalui jaringan komputer. Transparansi atau keterbukaan SISMINBAKUM, melihat dengan jelas seluruh proses perjalanan pembuatan Surat Keputusan Pendirian Badan Hukum. Dengan menggunakan SISMINBAKUM ini tidak ada kendala dalam praktek pengesahan perseroan terbatas menjadi badan hukum karena sistem ini mempunyai fungsi kontrol dan kendali yang baik, sehingga mengurangi terjadinya human error karena semua proses berlangsung secara otomatis. Dengan adanya inovasi dan kemudahan terhadap proses pengesahan badan hukum perseroan, persetujuan dan pemberitahuan perubahan anggaran dasar perseroan diharapkan dapat meningkatkan iklim berusaha dan pembangunan ekonomi di Indonesia. The Provision of legal status for a Limited Company should meet certain requirements, whitch is, after the estabilishment certificate is legalized by the Minister of Justice as determined in Article 7 verse (4) of Act Number 40 Year 2007 concerning Limited Company, stating as follows : “A Company receives its Legal Person and Legal Entity status on the date of the Decree of Minister concerning the Legal Person and Legal Entity of a company is issued”. How is the Execution of Limited Company Legalization, so that it receives its Legal Person and Legal Entity status ? According to the terms of Article 9 verse (1) of act Number 40 year 2007 concerning Limited Company, it is stated that, to obtain the Decision of Minister concerning the Legalization of a Legal Person and Legal Entity, the founders submits a proposal collectively, through the service of information technology of the Legal Person and Legal Entity Administration System, or also mentioned as SISMINBAKUM (Sistem Administrasi Badan Hukum), electronically to the Minister. Those SISMINBAKUM in the only why and means of assisting the Notary in the prosess of a Limited Company Legalization to Legal Person and Legal Entity. The method of approach using in this research is the juridical-normative approach, which is a Legal approach utilizing the source of secondary data. The object of this research, besides the legal norms regulating SISMINBAKUM, is also their implementation in resolving the emerging problems caused by the registrations conducted trough SISMINBAKUM. SISMINBAKUM is a system having a high accuracy level, those it guarantees the published Letter of Decision is in accordance with the existing law. The database of SISMINBAKUM contais all Legal Person and Legal Entity in Indonesia, which can be easilly accessed through computer network. Transparency or openness of SISMINBAKUM means the entire process of the composition of a Legal Person and Legal Entity Establishment Decree may be viewed clearly. By utilizing SISMINBAKUM, there will be no obstacles in the practice of legalization of a limited company to be a Legal Person and Legal Entity because this system has good control and guiding function, those it will reduce the occurrence of human error because all processes run automatically. With the innovation and ease of the process of Legal Person and Legal Entity Legalization of a company, also agreement and acknowledgement of changes in statutes of the company, hopefully they may be able to improve business climate and economic development in Indonesia.