UPAYA PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP SERTIPIKAT GANDA (STUDI TERHADAP PUTUSAN No. 5/G/TUN/2001/PTUN.Smg jo PUTUSAN No. 109/B/TUN/2001/PT.TUN.SBY jo PUTUSAN No. 225 K/TUN/2002) DI KANTOR PERTANAHAN

Abstract

Sertipikat adalah tanda bukti hak yang terdiri dari salinan buku tanah dan surat ukur, diberi sampul bergambar Garuda dan dijilid menjadi satu yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Sertipikat Hak Atas Tanah merupakan alat bukti kepemilikan hak atas tanah yang kuat bagi pemegang haknya. Sertipikat ganda adalah satu bidang tanah diuraikan dalam dua sertipikat atau lebih yang berlainan datanya. Sertipikat ganda membawa dampak ketidakpastian hukum, sehingga tidak jarang terjadi sengketa diantara para pihak bahkan sampai ke Pengadilan. Salah satu contoh yaitu kasus tumpang tindih yang diselesaikan melalui Pengadilan adalah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 5/G/TUN/2001/PTUN.Smg jo No. 109/B/TUN/2001/PT.TUN.SBY jo No. 225 K/TUN/2002 yang terjadi di Jl. Watulawang, Kelurahan Bendan Ngisor, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang, telah dilakukan 2 kali penerbitan sertipikat Oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terbitnya sertipikat ganda di Kantor Pertanahan Kota Semarang dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan apabila terjadi sengketa atas kepemilikan sertipikat yang diakibatkan karena terjadinya tumpang tindih di Kantor Pertanahan Kota semarang Penelitian ini dilakukan dengan melakukan pendekatan secara yuridis empiris, berupa penelitian tentang pengaruh berlakunya hukum positip dari aspek hukumnya dan tentang pengaruh berlakunya terhadap masyarakat dalam pemecahan masalah. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa kasus terjadinya tumpang tindih antara Hak Guna Bangunan No. 47/Karang Kempel, No. 45/Karang Kempel dan No. 43/ Karang Kempel tumpang tindih dengan HGB No. 1026/Bendan Ngisor, No. 1029/Bendan Ngisor dan No. 1030/Bendan Ngisor, disebabkan karena tidak adanya Peta Pendaftaran yang lengkap sebagai pedoman dalam penerbitan sertipikat dan adanya ketidakcermatan dan ketidaktelitian Kantor Pertanahan Kota Semarang dalam memeriksa dan meneliti data fisik dan data yuridis dalam pengecekan warkah yang ada di Kantor Pertanahan Kota Semarang. Penyelesaian sengketa dalam kasus ini dilakukan melalui jalur Peradilan (litigasi). Kesimpulan dari penelitian ini faktor penyebab terjadinya sertipikat ganda di Kantor Pertanahan Kota Semarang yaitu karena adanya peta pendaftaran belum terbentuk atau belum lengkap, faktor manusianya baik disebabkan karena human error maupun adanya itikad tidak baik dari pemohon, adanya pemecahan atau pemekaran wilayah, adanya administrasi yang tidak benar di kelurahan dan adanya perubahan tata ruang oleh pemerintah kota. Upaya penyelesaian hukumnya terhadap sertipikat ganda dapat dilakukan dengan penyelesaian sengketa melalui Badan Pertanahan Nasional (non litigasi) dan apabila tidak tercapai dilakukan dengan penyelesaian sengketa melalui Peradilan (litigasi). Certificate is a right verification consists of the property book and measure letter copy, which is covered and bind with the symbol of Garuda (Indonesian National Symbol), which is issued by Badan Pertanahan Nasional/National Land Board. The Right on Land Certificate is the solid property possessing evidence of right on land for the right holder. The double certificate consists of two certificates that describe one field of property that has the different data. The doubled certificate provide the law uncertainty, so that makes conflict between parties, thus, even settled in the court. One particular example is the doubled case that was settled by the Court by the Verdict of Pengadilan Tata Usaha Negara/State Administration Court No. 5/G/TUN/2001/PTUN.Smg jo No. 109/B/TUN/2001/PT.TUN.SBY jo No. 225 K/TUN/2002, which was happened on Jl. Watulawang, Bendan Ngisor Sub District, Gajahmungkur District, Semarang Municipality, which experienced twice certificate issuing by the Semarang Land Affair Office. The purpose of the research is to acknowledge the causing factors of the doubled certificate issuing in Semarang Land Affair Office and acknowledge the solving effort within the case of the risen conflict upon the certificate possessing caused by the metter. The research used the juridical empirical approach, which studied upon the effect on the application of positive law and upon the effect on the application to the society within the metter solving. The research result shows that the doubled case of the Building Function Right between No.47/Karang Kempel, No. 45/Karang Kempel and No. 43/Karang kempel doubled with HGB No. 1026/Bendan Ngisor, No. 1029/Bendan Ngisor and No. 1030/Bendan Ngisor, caused by the non existence of the complete Registration Plan as the guideline within the certificate issuing. One other reason is that there was the existence of the inaccuracy and careless of Semarang Land Affair Office in checking and analyzing physical and juridical data within the checking in Semarang Land Affair Office. The conflict completion was by completing Litigation system. The conclusion of the research is that the causing factors of the doubled certificate in Semarang Land Affair Office are because of the non-exixtence of the complete registration plan, the human resources factor, either human error or the inappropriate intention of the applier, the existence of the expanding and the dividing of the territory, the existence of improper administration within the sub District and the existence of the city space plan alteration by the city government. The law completion effort is by completing the conflict settlement within The National Land Board (non-litigation) and if it does not come to an agreement, it shall be completed within the system of Court (litigation).