PELAKSANAAN PUTUSAN PERCERAIAN ATAS NAFKAH ISTRI DAN ANAK DALAM PRAKTEK DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG

Abstract

Perceraian merupakan suatu perbuatan hukum yang tentunya akan membawa pula akibat-akibat hukum tertentu. Sesuai dengan ketentuan Pasal 144 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perceraian dapat terjadi karena adanya talak dari suami atau gugatan perceraian yang dilakukan oleh istri, perceraian tersebut hanya dapat dilakukan atas dasar putusan hakim di depan sidang Pengadilan Agama. Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban kepada mantan istrinya. Kewajiban dari mantan suami yang berupa mut’ah, nafkah iddah (bila istrinya tidak nusyus) dan nafkah untuk anak-anak. Dalam hal ini walaupun tidak adanya suatu tuntutan dari istri majelis hakim dapat menghukum mantan suami membayar kepada mantan istri berupa mut’ah, nafkah iddah dan nafkah anak. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah bagaimana pelaksanaan putusan perceraian atas nafkah istri dan anak dalam di Pengadilan Agama Semarang dan bagaimana penyelesaiannya jika putusan tersebut tidak dilaksanakan. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, oleh karena metode penelitian yang digunakan metode penelitian kualitatif, maka data yang diperlukan berupa data sekunder atau data kepustakaan dan dokumen hukum yang berupa bahan-bahan hukum. Dalam gugatan (cerai talak) suami terhadap istri, hakim diberikan kewenangan oleh undang-undang membebani suami untuk memberikan nafkah iddah dan mut’ah terhadap istri. Istri juga diberikan hak untuk mengajukan gugatan balik untuk nafkah anak, iddah dan mut’ah. Jika cerai gugat dari istri, disamping mengajukan gugatan perceraian sekaligus mengajukan nafkah untuk istri (diri sendiri/penggugat) dan nafkah anak. Permohonan istri atas nafkah, biaya pemeliharaan anak, dan harta perkawinan dapat juga terjadi selama proses pemeriksaan berlangsung, pengadilan agama dapat menentukan jumlahnya yang disesuaikan dengan kemampuan suami dan tidak memberatkannya. Pelaksanaan nafkah iddah, mut’ah serta nafkah untuk anak, eksekusi riil dilaksanakan oleh para pihak secara sukarela, atau oleh pengadilan melalui juru sita pengadilan setelah ada permohonan apabila salah satu pihak tidak bersedia melaksanakan putusan tersebut secara sukarela. Pengadilan tidak akan melaksanakan eksekusi apabila tidak ada permohonan eksekusi dari yang dirugikan. Pursuant To Decision Justice of Religion of Semarang can know that in a decision divorce of judge ceremony give decision about divorce have as according to reason of divorce of Section 39 sentence (1) and (2) Code of No. 1 Year 1974 jo Section 19 letter of f Regulation of Government of No. 9 Year 1975 Section jo 116 letter of Compiles Punish Islam. Concerning obligation pay for entire adult children living cost till or can be self-supporting, pursuant to consideration of section law 105 Compiles Punish Islam, giving of maintenance of mut'ah maintenance and during iddah equal to have legalistic namely Section 149 letter (a) and (b) Compiles Punish Islam, for the reason seen ability and readiness sued and also fully sense of justice Execution of maintenance of iddah, mut'ah and also maintenance for child, execute real executed by the parties voluntarily, or by justice through justice process server after there is application if one of the parties not ready to execute the decision voluntarily. Justice will not execute to execute if there no application execute from which is harmed. Personal right guaranteed by material law and also which have is emphatically strengthened by justice, doesn't mean anything is otherwise realized. According to writer in the future form of code require to form a rule about special procedure which interpreted as process of is solving of direct case at execution execute to execution of Decision Justice of Religion about giving of maintenance of iddah, maintenance and mut'ah for the child of