TANTANGAN PERENCANAAN SEKOLAH PADA TINGKAT COMMUNE DI PERANCIS (STUDI DI COMMUNE LYON DAN VAULX-EN-VELIN)

Abstract

Di Perancis, sejak hampir satu setengah abad yang lalu, Negara menjamin pendidikan publik yang wajib, gratis, dan sekular secara adil dan merata bagi semua anak usia sekolah yang tinggal di wilayahnya. Pada tingkat pendidikan dasar, pemerintah pusat membagi tanggung jawab dan wewenangnya kepada commune (wilayah administratif terkecil di Perancis) sebagai perencana, pemilik, dan pengelola sekolah. Kini, commune menjadi aktor kunci pendidikan dasar yang terlibat tidak hanya dalam pendidikan formal di sekolah. Melalui kajian pustaka, tinjauan pers, stage (kerja praktik), dan wawancara, studi ini mengangkat seluk beluk perencanaan sekolah pada tingkat wilayah administratif tersebut. Lyon dan Vaulx-en-Velin adalah dua commune “muda” dengan karakteristik yang berbeda: sebagai commune sentral dan sebagai banlieu (periferi kota besar) yang dinilai “sulit”. Pada tingkat nasional, seluruh wilayah Vaulx-en- Velin ditetapkan sebagai Zona pendidikan prioritas (ZEP) sehingga semua sekolah di commune ini memperoleh hak prioritas, sementara hanya 23% sekolah publik di Lyon yang mendapat perlakuan serupa. Pada kenyataannya, “diskriminasi positif” tersebut justru sedikit banyak membentuk citra “negatif” yang mempengaruhi preferensi orang tua murid. Karena aturan périmétre scolaire (sektor sekolah), pilihan lokasi hunian juga menentukan sekolah anak. Hal ini yang dinilai memicu segregasi wilayah dan sosial dalam dunia pendidikan. Sistem sektor sekolah merupakan metode yang transparan dan tegas untuk membagi populasi murid secara geografis, namun lebih dari itu, ia sekaligus dapat berfungsi sebagai “penjaga” keberlangsungan sekolah dan mixité sociale (pembauran sosial) di lingkungan pendidikan. Kendati banyak dikritik tajam yang berakibat pada penghapusan kebijakan serupa pada pendidikan menengah, sistem ini bertahan pada pendidikan dasar karena kebutuhan yang berbeda. Perbedaan karakteristik antara kedua commune mempengaruhi pilihan kebijakan pendidikan mereka. Lyon memiliki sendiri standar bangunan sekolah yang lebih tinggi dibandingkan standar nasional. Namun berbeda dengan Vaulxen- Velin, isu pembauran sosial belum menjadi perhatian otoritas pendidikan di Lyon. Vaulx-en-Velin memilih menyekolahkan anak lebih dini, mulai usia 2 tahun, mempertimbangkan kebutuhan masyarakat. Selain perbedaan tersebut, kedua commune ini menghadapi tantangan serupa: pertumbuhan populasi murid dan permasalahan distribusi kelas yang kurang merata. Perencanaan sekolah tidaklah sebatas masalah matematis. Ia adalah isu politik, sosial, sekaligus teknis, yang melibatkan sejumlah aktor dengan interest berbeda. Tantangannya beragam: dari evolusi demografi, kondisi penduduk, karakteristik wilayah, hingga perkembangan sistem pendidikan dan teknologi. Kebijakan yang spesifik dan adaptif diperlukan untuk merespon itu semua. In France, for almost one and a half century, Nation guarantees public education that is compulsory, free of charge and secular for all children resides in its teritory in equal manner. For primary education, the central goverment share its responsibilities and competences to the “commune” (the smallest admistrative teritory in France) as the school planner, owner and organizer. Nowadays, commuce becomes the key actor in education who involves not only in formal education at school. Through bibliographical study, review of the press, “stage” (field work), and interviews, this work concerns school planning and management in the French smallest administrative division. Lyon and Vaulx-en-Velin are two “young” communes with different caracteristics: a central commune and a “banlieue” (suburb) considered as “in difficulty”. At national level, all area of Vaulx-en-Velin is classified into Priority education zone (ZEP) so that all schools located in this commune receives some privileges, while only 23% of public schools in Lyon benefit the same treatment. In reality, this “positive discrimination”, more or less, has created “negative” image to the schools that influences parents’ preferences. Due to the school perimeter regulation, the choice of residential location automatically determines the school for children. This is believed as a trigger of regional and social segregation in French education. The school perimeter is a transparent, fair yet strict system to divide student population geographicaly. Beyond that, it can also “sustain” the school and promote social mixture in education. Despite having been criticized for more than 20 years that caused the elimination of identic policy for second degree, this system remains for premier degree education based on some different necessities. Distinct characteristics between the two communes affect the choice of their education policy. Lyon has its own school building standard that is higher than national standard. But different from Vaulx-en-Velin, Lyon has not taken into account the issue of social mixture at their schools. Vaulx-en-Velin chose to send the infants to schools earlier, at the age of 2, considering the needs of his inhabitants. Besides those differences, these communes face the same challenges: the development of student population and the problem of class distribution. School planning is not just a mathematical problem. It is a politic, social and technical issue that involves several actors with their own interests. The stakes are varied: from demographic evolution, social circumtances, local characteristics, to the development of education system and technology. Specific and adaptive policies are required in order to respond all those questions.