EKSISTENSI IKATAN NOTARIS INDONESIA (INI) SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 009-014/PUU-III/2005)

Abstract

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.M-01.H.T.03.01 tahun 2003 tentang Kenotarisan, Organisasi Notaris satu-satunya yang diakui oleh Pemerintah adalah Ikatan Notaris Indonesia (INI). Ketentuan Pasal 82 ayat (1) UUJN adalah bersifat memaksa, yang mengharuskan Notaris untuk berhimpun dalam satu wadah Organisasi Notaris. INI adalah satu-satunya Organisasi Notaris yang diakui oleh Pemerintah, tidak satu katapun dalam UUJN , baik dalam Pasal-Pasal maupun dalam penjelasannya yang menyebutkan bahwa wadah Organisasi Notaris yang dimaksud oleh UUJN itu adalah INI. Namun, bahwa selain INI masih terdapat beberapa organisasi Notaris lain, yang suka atau tidak suka, hingga saat ini ada, yaitu antara lain adalah Himpunan Notaris Indonesia (HNI) dan Asosiasi Notaris Indonesia (ANI), serta Persatuan Notaris Reformasi Indonesia (Pernori). Sebagai sebuah organisasi profesi jabatan yang berbentuk perkumpulan, HNI telah terdaftar di Departemen Dalam Negeri, seperti juga halnya dengan INI. Paling tidak, telah memenuhi unsur untuk dapat dianggap sebagai organisasi profesi jabatan sebagaimana dinyatakan dalam Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM tersebut di atas. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 009-014/PUU-III/2005, dengan metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan yurisprudensi yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Data yang dipergunakan adalah data sekunder, yaitu :data yang mendukung keterangan atau menunjang kelngkapan Data Primer yang diperoleh dari perpustakaan dan koleksi pustaka pribadi penulis yang dilakukan dengan cara studi pustaka atau literatur. Analisa data yang digunakan analisis normatif, yaitu data yang terkumpul dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju ke hal yang bersifat khusus. Berdasarkan pembahasan, maka dapat disimpulkan : 1) Keberadaan Ikatan Notaris Indonesia (INI), sebagai wadah tunggal organisasi notaris sebagai pejabat umum diperlukan dalam rangka menjaga kualitas pelayanan yang diberikan oleh notaris kepada masyarakat, untuk menegakkan standar pelayanan jasa yang diberikan oleh notaris selaku anggota organisasi. Melakukan sosialisasi dan peningkatan kualitas pelayanan Notaris, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. 2) Keberadaan Pasal 82 ayat (1) UUJN yang tidak tegas dan jelas isinya yang kemudian diajukan ke MKRI, meskipun pada akhirnya MKRI tidak memutuskan secara tegas adanya satusatunya organisasi jabatan Notaris, hanya menegaskan dalam kenyataannya selama ini, bahwa INI yang sudah ada sebagai suatu organisasi jabatan Notaris di Indonesia. Based on minister of justice letter of appointment and republic of Indonesia human right no. m-01. h. t. 03.01 year 2003 about Notary Public, only that admitted by government Indonesia notary public (INI). Paragraph rule 82 verses (1) UUJN has force, compel notary public to assemble in one notary public organization container. This only notary public organization that admitted by government, not one sentence in UUJN, good in also in the explanation that mention that notary public organization container that meant by UUJN that this. but, that is besides this still found several notary public organizations other, like or doesn't like, up to in this time there, that is among others Indonesia notary public collection (HNI) and Indonesia notary public association (ANI), with Indonesia reformation notary public coalitions (PERNORI). As a club formed function profession organization, HNI registered at departement in country, like also the things of herewith. at least, fulfil element to can be assumed as function profession organization as be declared in general rule section 1 verse (2) law minister regulation and above mentioned ham. The research is completed by reviewing the constitution court of justice decision study: 009-014/PUU-III/2005, in which the research methodology is juridical normative that reviews the regulation, law theory, and jurisprudence related to the discussed problem. The data used upon the research are secondary ones supporting the primary ones, which is taken from literature. The data analysis used upon the research is nonnative analysis, in which the collected data is written upon the logical and sistematic writing, which is analyzed to secure the problem completion certainty, then is concluded deductively that is from general to specific conclusion. The research result shows that: 1) Indonesia notary public tie existence (this), as notary public organization single container as general official is need in order to watch over service quality that given by notary public to society, to maintained standard service activities that given by notary public as organization member. Do socialization and notary public service quality enhanced, in run task and the authority. 2) paragraph existence 82 verses (1) UUJN irresolute and clear its contents then submitted to MKRI, although in the end MKRI doesn't decide expressly only notary public function organization, only confirm in reality during the time, that this that there are as notary public function organization in Indonesia.